PADEK.JAWAPOS.COM - Setelah dua hari terakhir masyarakat mengalami gangguan kelistrikan akibat pemadaman listrik total yang meluas (blackout), PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Sumbar memastikan sistem kelistrikan di Sumbar kini telah kembali normal. Seluruh pembangkit yang sebelumnya terdampak gangguan telah mulai pulih.
General Manager PLN UID Sumbar Ajrun Karim menjelaskan, berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan PLN, seluruh peralatan kelistrikan di Sumbar berada dalam kondisi aman dan tidak menjadi penyebab terjadinya gangguan sistem yang mengakibatkan pemadaman massal tersebut.
Sumber gangguan berasal dari jaringan transmisi tegangan tinggi 275 kilovolt (kV) yang berada di wilayah Muarabungo, Jambi. Gangguan pada jaringan tersebut berdampak terhadap sistem interkoneksi kelistrikan Sumatera sehingga memicu terjadinya trip pada sistem.
PLN, sebut dia, berkomitmen dalam menjaga kondusivitas kelistrikan yang ada di Sumbar. “Kami memastikan kesiapan infrastruktur pembangkitan-transmisi dan distribusi agar selalu siap dalam kondisi terburuk,” tuturnya, kemarin.
Di sisi lain, dalam siaran persnya Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin menyatakan keprihatinannya dengan peristiwa blackout tersebut. Namun juga mengapresiasi respons cepat PLN bersama Kementerian ESDM dalam memulihkan keadaan.
Mantan wakil Gubernur Bengkulu itu mendorong agar pemerintah bersama PLN melakukan evaluasi terhadap sistem elektrifikasi Indonesia agar lebih adaptif terhadap anomali cuaca ekstrem dan lebih safety dari ancaman bencana alam di daerah.
“Peristiwa ini menjadi alarm bagi kita. Pemerintah dan PLN perlu secara bertahap segera melakukan shifting pada sumber pembangkit listrik alternatif. Termasuk pola distribusi listrik di pulau-pulau besar yang bersifat regional. Seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Papua,” tegasnya.
Oleh karena itu, mantan Ketua HIPMI Bengkulu itu mengusulkan agar perlu disiapkan cadangan listrik dalam bentuk uninterruptible power supply (UPS) dengan daya dan skala yang cukup di setiap daerah. Sehingga ketika terjadi gangguan serius pada transmisi listrik regional, PLN setempat dapat mengalihkan sumber energi listrik lokal.
“Terutama pada fasilitas publik yang vital seperti rumah sakit, lembaga keuangan dan industri manufaktur yang membutuhkan supply listrik secara full. Tentunya kita semua tidak ingin peristiwa mati lampu menganggu proses pelayanan publik Dan menganggu stabilitas sosial ekonomi masyarakat di daerah,” terangnya.
Persoalan Mendasar
Terpisah, Praktisi GIS Sumbar Timtim Deby Purnasebta menilai, dari sudut pandang tata ruang dan spasial, blackout ini menunjukkan persoalan yang lebih mendasar.
“Struktur jaringan energi kita masih terlalu terpusat dan minim redundansi. Ketika satu jalur utama terganggu, efek dominonya dapat menjalar cepat ke berbagai wilayah lain yang saling terhubung,” terang dia.
Dalam perspektif spasial, sambung Timtitm, infrastruktur energi sejatinya bukan sekadar kabel dan gardu listrik, melainkan bagian dari sistem ruang yang menopang aktivitas ekonomi, komunikasi, mobilitas, layanan publik, hingga keselamatan masyarakat. Ketika listrik padam, yang lumpuh bukan hanya aliran energi, tetapi juga ritme kehidupan wilayah itu sendiri.
Karena itu, blackout perlu dibaca sebagai persoalan ketahanan spasial. “Sebuah wilayah tidak cukup disebut tangguh hanya karena memiliki infrastruktur besar dan modern. Ketangguhan justru diuji ketika salah satu sistem utama gagal bekerja, lalu wilayah tersebut tetap mampu bertahan dan meminimalkan dampaknya,” katanya.
Sayangnya, tekan dia, pembangunan infrastruktur energi selama ini masih lebih berorientasi pada efisiensi distribusi dibanding ketahanan jaringan jangka panjang. Aspek kerentanan spasial sering kali belum menjadi perhatian utama.
“Kita terlalu sibuk memperluas konektivitas, tetapi belum cukup serius membangun ketahanan ketika konektivitas itu gagal bekerja,” ucap Timtim.
Padahal, papar dia, Sumatera memiliki bentang alam yang kompleks. Jalur transmisi melintasi pegunungan Bukit Barisan, kawasan rawan longsor, patahan aktif, wilayah bercurah hujan tinggi, hingga area yang semakin rentan terhadap cuaca ekstrem akibat perubahan iklim.
Dalam kondisi geografis seperti ini, ketahanan jaringan seharusnya tidak hanya diukur dari seberapa jauh listrik dapat disalurkan, tetapi juga dari seberapa mampu sistem bertahan ketika gangguan terjadi.
“Dalam ilmu spasial, kondisi ini dikenal sebagai kerentanan jaringan (network vulnerability). Semakin terpusat suatu sistem dan semakin sedikit jalur alternatifnya, semakin tinggi pula risiko gangguan berantai. Ketika satu simpul utama terganggu, dampaknya dapat menjalar cepat ke berbagai wilayah lain yang saling terhubung,” ungkapnya.
Dia menambahkan, dari perspektif tata ruang, sumber energi yang tersebar secara spasial seharusnya menjadi kekuatan dalam membangun sistem energi yang lebih tangguh. Semakin tersebar pusat-pusat energi, semakin kecil pula risiko lumpuh total ketika satu titik mengalami gangguan.
Konsep energi terdistribusi seperti ini penting bukan hanya untuk transisi energi terbarukan, tetapi juga untuk memperkuat ketahanan wilayah terhadap blackout berskala besar.
Karena itu, blackout Sumatera harus menjadi momentum evaluasi serius terhadap tata kelola infrastruktur energi nasional. Ketahanan energi tidak cukup diukur dari kapasitas pembangkit listrik, tetapi juga dari seberapa resilien jaringan distribusi dan transmisinya terhadap gangguan.
“Pendekatan tata ruang berbasis risiko perlu menjadi bagian penting dalam pembangunan sistem energi ke depan. Jalur transmisi harus mempertimbangkan kawasan rawan longsor, banjir, pergerakan tanah, hingga ancaman cuaca ekstrem. Infrastruktur kritis tidak boleh hanya dibangun berdasarkan jalur tercepat dan termurah, tetapi juga berdasarkan tingkat keamanan spasial jangka Panjang,” tukas Timtim. (yud/cip)
Editor : Adriyanto Syafril