Kelima tuntutan itu masing-masing, penolakan tiga periode Presiden Jokowi, penstabilan harga pangan, pengkajian ulang UU IKN. Lalu, menuntut Presiden Jokowi-Ma’ruf untuk menunaikan janjinya kepada masyarakat, serta mengusut tuntas mafia minyak goreng.
Dalam orasinya, mahasiswa menilai pemerintahan sekarang tak cakap mengurus negara. Ketidakmampuan pemerintah menekan kenaikan harga sejumlah bahan pangan ditambah keluarnya aturan-aturan yang dinilai memberatkan, menjadi buktinya.
“Atas dasar inilah, kita menilai masa jabatan Jokowi tidak pantas dilanjutkan,” ujar salah seorang mahasiswa dalam orasinya.
Pantauan Padang Ekspres, aksi demonstrasi ini berlangsung dalam beberapa gelombang mulai pukul 12.30. Gelombang pertama ini diikuti sekitar seribu mahasiswa tergabung dalam aliansi BEM UMM.
Awalnya mereka berupaya menerobos kawat berduri yang telah dipasang kepolisian di sekeliling gedung DPRD. Namun, aksi ini berhasil diredam setelah adanya negoisasi panjang yang dilakukan Ketua DPRD Sumbar, Supardi.
Tak lama berselang, giliran mahasiswa tergabung dalam aliansi BEM Sumbar memulai aksi demo pukul 14.30. Di waktu inilah terjadi kericuhan. Mahasiswa berupaya memanjat pagar untuk memasuki gedung dan beberapa mahasiswa lainnya melakukan aksi bakar ban di tengah jalan.
Dalam aksi demo kali ini, juga terlihat perkumpulan driver ojek online Padang, emak-emak dan elemen masyarakat lainnya. Tuntutan mereka masih berkutat pada lima persoalan. Aparat kepolisian sudah meminta massa kembali ke rumah dan membubarkan diri.
Namun akibat provokasi dari beberapa pihak, mahasiswa melanjutkan aksinya dengan melempar batu dan botol berisi pasir ke dalam gedung DPRD, serta beberapa mahasiswa melakukan aksi dorong di gerbang.
Hal ini memicu aparat kepolisian melepaskan tembakan gas air mata untuk menenangkan massa dan memukul mundur massa. Aksi ini berlangsung hingga pukul 17.30.
Kapolresta Padang, Kombes Imran Amir menyebut, polisi terpaksa menembakkan gas air mata untuk membubarkan mahasiswa yang sudah mendorong pintu timur untuk memaksa masuk gedung DPRD Sumbar.
“Sebelumnya, kami sudah mempertemukan pihak mahasiswa dengan pimpinan DPRD Sumbar. Namun, mahasiswa dari BEM Sumbar ini meminta masuk semuanya dengan beberapa pertimbangan, karena tidak mungkin memasukkan dua ribuan mahasiswa ke dalam gedung,” ungkapnya.
Imran menjelaskan, tim negosiator menganjurkan agar dialog mahasiswa dilakukan dengan dua opsi, yakni pimpinan turun kerumunan massa atau perwakilan mahasiswa yang masuk ke gedung DPRD Sumbar. Namun, tidak ada kesepakatan.
Terkait ada beberapa mahasiswa yang diamankan, Imran menyebut, hal itu bagian dari penggunaan kekuatan untuk mencegah seseorang untuk tidak berbuat kejahatan. Dan, pihak kepolisian telah melepaskan kembali mahasiswa tersebut.
Sementara itu, Kapolda Sumbar, Irjen Teddy Minahasa Putra kepada Padang Ekspres menyebutkan, unjuk rasa berlangsung lancar dan tidak ada aksi anarkisme. Terkait sempat ada insiden lempar-lemparan, menurut dia, hanya kenakalan remaja saja, tidak mengarah ke anarkisme.
“Hanya barangkali melampiaskan kekesalan mereka, Tetapi terpenting semua berjalan tertib, aman, lancar tidak ada korban baik luka-luka, apalagi korban jiwa, itu yang terpenting,” sambungnya.
Ketua DPRD Sumbar Supardi didampingi Evi Yandri Rajo Budiman, Ali Tanjung, Sekwan Raflis di hadapan mahasiswa menegaskan bahwa pihaknya menolak tegas penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode.
“Bersama koalisi gerakan suara rakyat, terdiri dari berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa maka dari itu kami bersama gerakan suara rakyat Sumbar telah memasukkan tuntutan tersebut ke dalam kajian kami. Dan, kami juga menolak dengan tegas penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi,” ujarnya.
Supardi membacakan tuntutan mahasiswa yang menuntut kepada pemerintah untuk menstabilkan harga dan ketersediaan bahan pokok, dan menuntut pemerintah menurunkan harga BBM.
“Mendesak Pemerintah Indonesia untuk menunda dan mengkaji kembali UU IKN sekaligus dampak yang ditimbulkan akibat pemindahan itu. Lalu, menuntut Pemerintah Indonesia membatalkan kenaikan pajak pertambahan nilai sebesar 11 persen karena menyengsarakan masyarakat.Serta, menolak proyek strategis nasional karena banyak mengabaikan hak-hak rakyat Indonesia,” ujar dia.
Aksi serupa juga terjadi di Bukittinggi. Tergabung dalam Aliansi Bukittinggi Bergerak, massa melakukan aksi demonstrasi ke gedung dewan setempat, kemarin (11/4). Mahasiswa bergerak mulai dari Kampus UM Sumbar di Aurkuning dan berjalan sejauh beberapa kilometer hingga akhirnya berkumpul di halaman Kantor DPRD Bukittinggi.
Mahasiswa meneriakkan tuntutan dan keberatan mereka atas masalah ekonomi yang disebut membebankan masyarakat hingga penolakan terhadap kebijakan Ibu Kota Negara (IKN).
“Kami menuntut dan mendesak Menteri Perekonomian dan Menteri ESDM untuk memastikan kerersediaan BBM bersubsidi, mengembalikan harga yang naik dan menindak penimbun bahan pokok,” kata salah seorang mahasiswa, Fajri.
Mahasiswa juga menuntut pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat dan meminta pemulihan ekonomi di Bukittinggi khususnya.
“Jika aspirasi kami ini tidak diindahkan dalam waktu seminggu, kami siap untuk datang kembali dengan jumlah massa yang lebih besar,” teriak Fajri disambut sorakan dukungan mahasiswa.
Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Beny Yusrial didampingi beberapa anggota dewan lainnya menyambut kedatangan mahasiswa dan memenuhi permintaan tersebut dalam penandatanganan surat tuntutan.
“Kami mendukung dan mengapresiasi aksi mahasiswa hari ini, secara kelembagaan kami ikut merasakan dampak ekonomi yang terjadi saat ini, kami berjanji akan meneruskan tuntutan ini ke lembaga tinggi dan pihak terkait lainnya,” kata Beny.
Di Pariaman, puluhan mahasiswa juga mengajukan sejumlah tuntutan sewaktu berorasi di di depan Balai Kota Pariaman. Koordinator lapangan Rahman menjelaskan aksi ini berasal dari organisasi mahasiswa di Pariaman. Ia berharap, Pemko Pariaman mendengar aspirasi dari masyarakat yang disampaikan mahasiswa.
Sementara itu, Sekko Pariaman Yota Balad berjanji menyampaikan aspirasi tersbeut ke pemprov untuk ditindaklanjuti. “Saya selaku sekko nantinya akan menyampaikan ke Wali Kota Pariaman untuk disampaikan aspirasi mahasiswa ke pemprov untuk ditindaklanjuti ke pemerintah pusat,” ujarnya.
Di Limapuluh Kota, ratusan mahasiswa geruduk Kantor DPRD Limapuluh Kota. Presiden BEM Polteknik Pertanian Negeri Payakumbuh Ilham Apreza mengatakan, pihaknya meminta pernyataan dalam bentuk surat dari Ketua DPRD Limapuluh Kota kepada DPR RI. “Surat itu terkait, tuntutan yang telah bacakan bersama-sama kita tadi,” ucapnya.
“Intinya, Ketua DPRD dan Pemkab Limapuluh Kota telah sepakat menyampaikan aspirasi masyarakat terkait keenam tuntututan kami,”sebutnya.
Kapolres Limapuluh Kota AKBP Trisno Eko Santoso menyebutkan, pihaknya mengerahkan 200 personel gabungan mengawal aksi ini. “Terdiri dari pihak kepolisian, Satpol PP, Dinas Pehubungan, BPBD, Damkar dan Kesbangpol,” tukasnya.
Di Dharmasraya, aksi serupa dilakukan di tengah terik matahar. Dalam orasinya, mereka juga menyinggung soal mahalnya harga BBM, kelangkaan minyak goreng dan kebijakan-kebijakan pemerintah tidak pro masyarakat.
Mereka juga meminta bupati Dharmasraya mengawasi wali nagari untuk tidak ikut mendeklarasikan Jokowi tiga periode. Termasuk, meminta presiden untuk memecat empat menteri yang membuat propaganda presiden tiga periode. Massa meminta agar DPRD menandatangani aspirasi yang diusung.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Pariyanto menegaskan, tidak ada masalah dengan aspirasi mahasiswa. Namun, tidak semua aspirasi tersebut bisa di setujui karena ada tata bahasa yang harus diperbaiki.
Akhirnya setelah dilakukan perbaikan, Ketua DPRD Pariyanto dan anggota lainnya menandatangani tuntutan mahasiswa tersebut di atas materai Rp 10 ribu. Namun dari tujuh fraksi yang ada, hanya enam fraksi yang menandatangani aspirasi tersebut.
Di Tanah data, mahasiswa mengajak anggota DPRD dan Kapolres berjemur. Empat anggota DPRD Tanahdatar terliaht hadir dalam kesempatan itu, masing-masing Arianto Chaniago dari Fraksi PPP, Istiqlal dari Fraksi PKS, Afrizal Dt Rajo Lenggang dari Fraksi Gerindra dan Adrijinil Simabura dari Fraksi Nasdem.
Keempat anggota DPRD bersama Kapolres Tanahdatar AKBP Rully Indra Wijayanto beserta Sekwan Yuhardi diajak berjemur dan duduk di hadapan ratusan pendemo di bawah terik matahari.
Dalam orasi yang disampaikan orator dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, juga menyinggung berbagai persoalan pembangunan di Tanahdatar, salah satunya rehab Lapangan Cindua Mato Batusangkar. (cr5/ryp/nia/rid/ita/stg) Editor : Novitri Selvia