Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Agar tak Lemah, Kepemimpinan di Pemerintahan Perlu Kematangan

p
Penulis: padek❯
Prof. Djohermansyah Djohan. (Foto: Dok.JPS)
Prof. Djohermansyah Djohan. (Foto: Dok.JPS)
Negara hendaknya serius membangun sistem, mekanisme, dan tradisi pengisian orang-orang dalam jabatan pemerintahan, baik di pemda maupun pemerintah pusat berbasis prinsip meritokrasi. Orang-orang yang dipilih berdasarkan kemampuan atau prestasi, kinerja, bukan kekayaan, senioritas dan sebagainya.

Kalau tidak, kapasitas kepemimpinan di pemerintahan atau "governing" akan lemah. Bahkan, tidak mampu mengatasi tantangan nasional dan global yang kian pelik.

Hal itu diungkapkan Pakar Pemerintahan Djohermansyah Djohan, Sabtu (26/12/2020).

"Kalau di olahraga ada kematangan juara yang diperoleh melalui banyaknya jam terbang dalam pertandingan. Sejak tingkat RT sampai gelanggang internasional. Maka, di dunia pemerintahan ada kematangan kepemimpinan yang didapat lewat pengalaman "jatuh-bangun" di berbagai jabatan pemerintahan secara berjenjang mulai dari bawah hingga ke puncak," jelas Djohermansyah Djohan.

Guru Besar IPDN itu lebih lanjut mengingatkan bahwa lompatan dalam menduduki jabatan pemerintahan secara tidak beraturan, tidak elok bagi tumbuh-kembangnya kematangan kepemimpinan dan dapat mengakibatkan lemahnya kapasitas "governing" sang pemimpin.

Dicontohkannya, seorang camat ikut pilkada, lalu terpilih jadi wali kota. Wali kota yang tidak pernah makan asam garam memimpin provinsi diorbitkan jadi menteri. Kemudian, gubernur yang baru memimpin provinsi dan nol pengalamannya di tingkat pemerintah pusat, dipaksa jadi kepala pemerintahan negara. Atau sebaliknya, bisa juga seseorang yang jadi presiden tapi tidak pernah mengecap sedikitpun jabatan pemerintahan di level lokal.

Model rekrutmen kepemimpinan pemerintahan yang jauh dari ideal tersebut, katanya tidak sehat bagi pemerintahan. Bak pisang yang matang tidak di pohon.

Karena itu harus diperbaiki.

Oleh karena itu, negara hendaknya serius membangun sistem, mekanisme, dan tradisi pengisian orang-orang dalam jabatan pemerintahan baik di pemda maupun pemerintah pusat berbasis prinsip meritokrasi.

"Kalau tidak, kapasitas "governing" pemimpin pemerintahan kita tetap akan lemah, tidak mampu mengatasi tantangan nasional dan global yang kian pelik. Kalau perlu belajarlah sampai ke negeri Tiongkok," tukasnya.(esg)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

PT Semen Padang Prioritaskan Pengembangan SDM untuk Perkuat Daya Saing

PT Semen Padang Prioritaskan Pengembangan SDM untuk Perkuat Daya Saing

PT Semen Padang memprioritaskan pengembangan SDM melalui peningkatan kompetensi, budaya belajar, dan kepemimpinan untuk memperkuat daya saing perusaha

Anggaran PUTR Agam Baru Terserap 22,72 Persen, Djohermansyah Ingatkan Peran DPRD

Anggaran PUTR Agam Baru Terserap 22,72 Persen, Djohermansyah Ingatkan Peran DPRD

Realisasi keuangan PUTR Agam baru 22,72 persen. Djohermansyah meminta bupati mempercepat anggaran dan DPRD mengawal pembangunan serta rekome

Prof Djohermansyah: Jakarta Terjebak Transisi, Sulit Jadi Kota Global Tanpa Kewenangan Khusus

Prof Djohermansyah: Jakarta Terjebak Transisi, Sulit Jadi Kota Global Tanpa Kewenangan Khusus

Prof Djohermansyah menilai Jakarta sulit menjadi kota global karena kewenangan khusus DKJ belum berlaku selama keppres pemindahan IKN belum terbit.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer