Keterbukaan Informasi "Ruh" Layanan Publik, Beri Sanksi OPD tak Informatif

"Ruh pelayanan, artinya mendorong keterbukaan informasi jadi benar-benar satu tarikan nafas dengan pelayanan OPD kepada publik," ujar Ketua Komisi Informasi Jawa Barat (KI Jabar), Ijang Faisal saat menerima kunjungan studi tiru 40 jurnalis yang tergabung dalam Forum Jurnalis Komisi Informasi Publik (FJKIP) dan organisasi pers Sumbar di Gedung Sate, Bandung, Selasa (30/11/2022).
Menurut Ijang, komunikasi KI dengan jurnalis di Jabar dalam mewujudkan keterbukaan informasi sebagai ruh dalam pelayanan publik sudah berlangsung. Tanpa adanya sahabat jurnalis, kata Ijang, keterbukaan informasi tidak akan booming.
"Ke depan, ini diintensifkan lagi. Berjuang bersama membangun keterbukaan informasi jadi ruh dalam pelayanan publik. Untuk menyehatkan semua. Dorong OPD agar transparan dengan tagline kalau bersih kenapa risih," katanya.
Apalagi, lanjut Ijang, komitmen Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk keterbukaan informasi juga tinggi. Buktinya, data seluruh badan publik diminta agar dicatat dan disampaikan langsung padanya. Mana badan publik yang masuk kategori informatif dan tidak informatif akan ketahuan untuk diberikan reward dan terapkan punishment.
"Jika semua OPD sudah terbuka, maka tak ada lagi sakwasangka antara pemerintah daerah dengan rakyatnya," imbuhnya.
Menurutnya FJKIP Sumbar jadi inspirasi bagi mereka di Jawa Barat. Pihaknya sudah ada rencana untuk bentuk itu. Namun, saat ini berupa media online atau portal yang khusus menginformasikan perkembangan keterbukaan informasi di seluruh Indonesia. "Nantinya, tak ada berita lain di website itu. Kalau Sumbar punya FJKIP, Jabar bergerak dengan website," jelasnya.
Dalam diskusi para jurnalis mempertanyakan program strategis KI Jabar dalam menumbuhkan keterbukaan informasi di kalangan OPD pemerintah daerah. Pertanyaan dan pendapat dikemukakan Tim Studi Tiru Sumbar; Almudazir, Heranof Firdaus, Ilham Adelino Azre, dan Heri Sugiarto.

Menjawab berbagai pertanyaan itu, Ijang menyampaikan bahwa bagi OPD di lingkungan Pemprov Jabar diberlakukan penghargaan dan sanksi (reward and punishment) bagi yang tidak menerapkan keterbukaan informasi.
"KI Jabar akan mengumumkan hasil Monev di Jabar, 6 Desember. Kita sampaikan kepada Pak Gubernur, mana OPD yang informatif dan tidak informatif. Bagaimana reward and punishment-nya, kita lihat nanti dari Pak Gubernur," kata Ijang di Ruangan Rapat Papandayan.
Dia juga menyampaikan permohonan maaf Gubernur Jabar yang tak bisa menyambut kehadiran rombongan FJKIP Sumbar karena tengah kopi darat dengan para bupati dan wali kota se-Jabar, di Bogor.
"Barusan Pak Gubenur minta ke saya foto pertemuan kita hari ini, langsung saya kirim," ujar Ijang yang juga mengajak peserta studi tiru melihat langsung ruangan Jabar Command Center yang jadi bagian upaya keterbukaan informasi di Diskominfo Jabar.

Sementara itu Ketua KI Sumbar, Nofal Wiska, saat memperkenalkan rombongan juga menyebutkan Jabar memang salah satu provinsi tempat KI Sumbar belajar."Studi tiru ini bagian dari kegiatan penguatan kapasitas jurnalis keterbukaan informasi publik. KI Jabar termasuk KI terbaik di Indonesia," ujarnya.
Dikatakan Nofal, ada faktor Gubernur Ridwan Kamil yang membuat OPD lebih terbuka melayani publik, didukung fasilitas lengkap dan telah transformasi ke digitalisasi.
"Sama dengan Sumbar yang secara tradisi sudah sangat demokratis didorong dengan Gubernur Sumbar, Mahyeldi yang sangat merespons aktivitas KI," katanya dalam pertemuan dihadiri komisoner KI Jabar Husni Farhani Mubarak. Komisioner KI Sumbar Arif Yumardi, Adrian Tuswandi, Tanti Endang Lestari serta tim dari Diskominfo Sumbar, Kadis Komifo Bukittinggi Novri dan Kabid IKP Padangpanjang Maryulis Max.(esg)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




