Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

KI Sumbar Perkuat Kelembagaan dan Transformasi Digital di Rakornas 2026

Heri Sugiarto
Penulis: Heri Sugiarto❯
Rakornas Komisi Informasi se-Indonesia 2026 di Palembang, 17–19 November 2026. (Foto: KI Sumbar)
Rakornas Komisi Informasi se-Indonesia 2026 di Palembang, 17–19 November 2026. (Foto: KI Sumbar)

Advertisement

PADEK.JAWAPOS.COM– Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Barat memperkuat komitmen terhadap keterbukaan informasi publik melalui penguatan kelembagaan dan transformasi digital.

Komitmen tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Informasi se-Indonesia 2026 di Palembang, 17–19 November 2026.

Rakornas yang diikuti 30 Komisi Informasi dari berbagai daerah itu mengangkat tema "Mengawal Transparansi Tata Kelola Pemerintahan: Wujud Akuntabilitas Publik Menuju Generasi Emas 2045".

Advertisement

Ketua KI Sumbar Idham Fadli bersama Wakil Ketua Mona Sisca menghadiri kegiatan tersebut.

Partisipasi KI Sumbar menjadi bagian dari upaya memperkuat peran lembaga dalam mendorong pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Idham Fadli mengatakan, Rakornas menjadi momentum bagi Komisi Informasi untuk memperkuat kelembagaan dan tata kelola keterbukaan informasi melalui pertukaran gagasan serta pencarian solusi.

Advertisement

"Agenda ini momentum yang sangat penting bagi Komisi Informasi untuk menguatkan kelembagaan dan tata kelola keterbukaan informasi dengan memadukan butir pikiran, gagasan, ide, dan solusi untuk kemajuan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045," ujarnya.

Dalam sambutannya, Ketua Komisi Informasi Pusat, Handoko Agung Saputro, menegaskan bahwa penguatan kelembagaan dan reformasi digital bukan hanya menjadi tanggung jawab Komisi Informasi, tetapi juga seluruh badan publik dan pemangku kepentingan.

Menurutnya, keterbukaan informasi harus menjadi bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang jelas, cepat, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia menekankan peran strategis Komisi Informasi dalam mendukung agenda pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Padang EkspresIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Jangan Berhenti pada Predikat Informatif, Monev KI Sumbar Harus Lahirkan Perubahan

Jangan Berhenti pada Predikat Informatif, Monev KI Sumbar Harus Lahirkan Perubahan

Monev Keterbukaan Informasi Publik harus menjadi instrumen pembenahan badan publik untuk memperkuat transparansi, dan pelayanan informasi.

BMCKTR Sumbar Buka Informasi Proyek, Hasil Uji Laboratorium Punya Batas Akses

BMCKTR Sumbar Buka Informasi Proyek, Hasil Uji Laboratorium Punya Batas Akses

BMCKTR Sumbar menyatakan membuka informasi kegiatan pembangunan kepada masyarakat, tetapi hasil pemeriksaan laboratorium memiliki ketentuan

Ketika Pejabat Bungkam, Hak Publik atas Informasi Dipertaruhkan

Ketika Pejabat Bungkam, Hak Publik atas Informasi Dipertaruhkan

Sikap pejabat yang menghindari konfirmasi wartawan menjadi persoalan keterbukaan informasi, transparansi anggaran, dan pemenuhan hak masyara

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer