
Elfindri, Direktur SDGs Universitas Andalas
Pemilihan kepala daerah (pilkada) yang direncanakan pada zaman normal tentu beda dengan masa Covid-19 yang sedang merajalela.
DPR melalui ketua komisi II mengklaim perjalanan tahapan pilkada masih terkendali. Dalam hal apa? Kita tidak memahami.
Yang jelas pada tahap persiapan dan pendaftaran saja sudah ketemu banyak calon terinfeksi Covid-19.
Kendatipun para kandidat mengikuti tahapan peneriksaan kesehatan, itu tidak menjamin mereka para kandidat akan bebas dari Covid-19 berikutnya.
Saya merasa jika tren Covid-19 tumbuh seperti sekarang, maka dikhawatirkan angka kasus penderita Covid-19 akan semakin meningkat dan tak terkendali.
Selain dari munculnya klaster baru pada keluarga, pesta, sekolah dan pasar, maka klaster "buatan" baru akan muncul, seperti yang dikhawatirkan banyak pihak. Yakni munculnya klaster sumber Covid-19 baru pada proses dan pelaksanaan pilkada.
Pada proses akan terjadi banyak rapat dan pertemuan. Baik antar-petugas KPU daerah maupun pengawas. Apalagi kandidat beserta kru yang membantu sebagai "dayang-dayang, para partai politik dari berbagai kontestan, ditambah simpatisan.
Sudah dapat dipastikan pada masa pendaftaran saja mobilisasi para pendukung tidak terhindarkan. Mirip dengan pelaksanaan pesta di kampung-kampung. Ramai dan tak terkendali.
Kendatipun proses sosialisasi pakai masker sudah intensif, namun jelas tidak akan terhindari sebagian dari masyarakat kita tidak disiplin.
Saya melihat video sahabat saya, waktu ara-arakan pendaftaran saja, kendatipun pakai masker, tapi maskernya di bawah hidung. Satu hari setelah acara pendaftaran itu, langsung terekam yang bersangkutan positif Covid-19.
Jika pelaksanaan pilkada tidak bisa diudur, maka yang mungkin dilakukan adalah Pembatasan Kampanye Berskala Besar (PKBB).
Mulai pendaftran, pengesahan kampanye dan pilkada sangat perlu diatur secara mendalam. Pertemuan rapat-rapat dan kampanye cukup melalui webinar. Jadi, kontak dengan konstituen bisa dihindari. Selain efisien, juga akan mengurangi secara signifikan kontak.
Webinar sangat memungkinkan, mengingat anak SD saja sudah mampu melaksanakan proses belajar mengajar di rumah. Maka kebijakan tersebut tidak akan sulit dilakukan pada proses pilkada. Kecuali daerah sangat terpencil.
Bahkan selama pilkada sekalipun bisa dilaksanakan proses e-voting.
Kami di fakultas ekonomi Unand sudah bisa melaksanakan pemilihan ketua jurusan. Bahkan, hasil pemilihan bisa diketahui dua menit setelah pemilihan dulakukan.
Ke arah seperti itu jika kita memang akan melindungi masyarakat banyak. Toh pemilu merupakan bagian demokrasi. Dan demokrasi bertujuan untuk kesejahteraan. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




