
PADEK.JAWAPOS.COM-KORUPSI telah menjadi isu kronis di berbagai negara, terutama di Indonesia, di mana setiap tahunnya kasus-kasus baru bermunculan dengan nilai kerugian yang makin besar. Fenomena ini melibatkan berbagai lapisan Masyarakat.
Mulai dari pejabat tinggi, pengusaha, hingga aparatur negara. Namun, di balik tindakan-tindakan koruptif ini muncul pertanyaan. Apakah perilaku korupsi berkaitan dengan masalah kejiwaan tertentu?
Apakah pelaku korupsi memiliki gangguan kejiwaan yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan finansial?
Korupsi adalah bentuk kejahatan kompleks yang seringkali tidak hanya didorong oleh kebutuhan ekonomi semata, tetapi juga dipengaruhi faktor psikologis dan sosial.
Para ahli psikologi menyebutkan bahwa korupsi bukan sekadar “pilihan jahat” tetapi bisa jadi merupakan hasil dari kombinasi berbagai faktor kejiwaan. Seperti narsisme, kecenderungan antisosial dan bahkan ketidakmampuan untuk merasakan empati terhadap kepentingan negara dan masyarakat.
Dalam psikologi, perilaku korupsi sering dikaitkan dengan gangguan kepribadian tertentu. Khususnya narsistik dan antisosial. Individu dengan gangguan narsistik seringkali memiliki rasa harga diri yang berlebihan, kebutuhan mendalam untuk dipuja, serta ketidakmampuan untuk menerima kritik.
Sedangkan, mereka dengan kecenderungan antisosial mungkin tidak merasa bersalah atau malu saat melanggar norma sosial atau hukum dan cenderung mengabaikan hak-hak orang lain demi keuntungan pribadi semata.
Narsisme seringkali dikaitkan dengan kepentingan diri yang sangat tinggi dan kecenderungan untuk memanipulasi orang lain demi keuntungan pribadi.
Dalam konteks korupsi, individu dengan kecenderungan narsistik mungkin merasionalisasi tindakan mereka dengan merasa bahwa mereka “layak” menerima uang atau posisi tambahan karena merasa dirinya istimewa.
Mereka mungkin melihat korupsi sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan narsistik mereka, yaitu pengakuan dan kekuasaan.
Beberapa penelitian menunjukkan bahwa individu dengan kepribadian narsistik tidak hanya cenderung lebih egois, tetapi juga tidak memiliki rasa empati terhadap orang lain.
Ini memungkinkan mereka untuk bertindak tanpa rasa bersalah meskipun tahu bahwa tindakan mereka akan merugikan negara dan banyak orang. Kurangnya empati inilah yang dapat membuat seorang narsis cenderung mengabaikan dampak negatif korupsi terhadap negara dan masyarakat luas.
Selain narsisme, korupsi juga dapat berakar dari gangguan kepribadian antisosial yang ditandai oleh sikap impulsif, manipulatif dan tidak ada rasa bersalah.
Orang dengan gangguan ini sering kali memiliki kesulitan untuk mengikuti norma dan hukum, serta cenderung mengabaikan hak orang lain. Mereka merasa tidak terikat oleh aturan-aturan yang berlaku di masyarakat.
Gangguan kepribadian antisosial ini tidak selalu terlihat secara langsung, tetapi perilakunya tercermin dalam tindakan berulang yang melanggar hukum dan tidak bermoral, seperti korupsi ini.
Orang dengan sifat antisosial mungkin tidak memiliki rasa malu atau rasa tanggung jawab moral yang biasanya ada pada kebanyakan orang ketika melakukan kejahatan. Akibatnya, tindakan korupsi dapat dianggap oleh mereka sebagai “hal biasa” tanpa mempertimbangkan dampaknya.
Sosial, Budaya dan Korupsi
Di samping faktor kepribadian, korupsi juga dipengaruhi kondisi sosial dan budaya yang mendorong perilaku korupsi tersebut. Dalam masyarakat di mana korupsi telah dianggap sebagai “hal lumrah”, di mana individu-individu dapat terdorong untuk menyesuaikan diri demi mempertahankan posisi mereka.
Selain itu, tekanan untuk memenuhi ekspektasi sosial, gaya hidup dan kebutuhan finansial yang tinggi juga sering kali menjadi faktor pendorong melakukan korupsi.
Hal ini terlihat di kalangan pejabat atau public figure yang merasa tertekan untuk menjaga citra diri. Namun, lingkungan sosial yang buruk juga bisa memperkuat seseorang untuk melakukan tindakan korupsi.
Terutama jika orang tersebut dikelilingi oleh lingkaran sosial yang sama-sama koruptif. Dalam hal ini, korupsi dapat dianggap sebagai perilaku normal.
Korupsi adalah satu tindakan kriminal yang luar biasa (extraordinary crime) karena akan menghancurkan sendi-sendi kehidupan suatu bangsa termasuk menghancurkan pembangunan, maka dari itu tindak korupsi itu perlu dicegah dengan solusi agama, psikologis dan hukum.
Seperti yang diterangkan dibawah ini. Menurut agama, korupsi adalah dosa besar yang sangat dikecam. Agama-agama di Indonesia, seperti Islam, Kristen, Hindu, dan Budha, memiliki ajaran yang melarang korupsi.
Misalnya, dalam Islam, korupsi dianggap sebagai tindakan zalim dan pelakunya mendapatkan hukuman berat di dunia dan akhirat. Pandangan agama mengajarkan bahwa tindakan korupsi tidak hanya merugikan secara duniawi, tetapi juga berdampak pada jiwa dan spiritual pelaku.
Seseorang yang terlibat dalam korupsi tidak hanya melakukan pelanggaran hukum dan sosial, tetapi juga melanggar prinsip-prinsip moral dan religius yang menjadi dasar kehidupan bernegara.
Mengingat kompleksitas masalah korupsi yang terkait dengan faktor psikologis, salah satu pendekatan yang bisa dilakukan adalah melalui terapi kepribadian atau konseling psikologis bagi mereka yang memiliki jabatan publik.
Dengan adanya terapi psikologis, mereka yang terindikasi memiliki kecenderungan narsistik atau antisosial dapat dibantu untuk menyadari dan mengendalikan kecenderungan tersebut.
Di beberapa negara, seperti Singapura, Swedia dan Jepang melakukan pelatihan kepribadian dan pemahaman akan etika kerja diterapkan untuk membantu mengurangi risiko korupsi di kalangan pejabat publik.
Namun, tentu saja, terapi psikologis ini bukanlah solusi tunggal. Pendidikan karakter yang berfokus pada pembentukan moralitas, rasa empati, dan kesadaran sosial sejak dini adalah upaya yang tidak kalah penting.
Melalui pendidikan karakter yang baik, seseorang akan lebih mampu memahami dampak buruk dari korupsi. Selain intervensi psikologis, sanksi hukum yang tegas tetap menjadi salah satu solusi paling efektif untuk mencegah korupsi.
Dengan penegakan hukum yang berat, para pelaku korupsi akan berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan tersebut. Sanksi hukum yang tegas juga akan menimbulkan efek jera di kalangan pejabat negara. Namun, perlu dicatat bahwa hukuman saja tidak selalu cukup untuk mengatasi akar masalah korupsi.
Jika ada pelaku yang memiliki masalah psikologis, seperti narsisme ekstrem atau gangguan kepribadian antisosial yang dijelaskan di atas, hukum tanpa rehabilitasi mungkin hanya akan membuat pelaku tersebut kembali berbuat kesalahan setelah sanksi selesai. Dalam hal ini, pendekatan rehabilitatif dan preventif yang menyeluruh tetap diperlukan. (Yulihasri, Dosen FEB Unand)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!



