
Berbagai gerakan ekonomi kita saksikan telah dilakukan oleh Presiden Prabowo, di antaranya rencana untuk menyediakan modal sebesar Rp 1-3 miliar per koperasi.
Tulisan ini ingin mengusulkan agar desain bagian Koperasi Merah Putih dapat diakomodasi dengan sistem syariah, tidak hanya model koperasi konvensional saja.
Kenapa Koperasi Syariah?
Koperasi syariah adalah sebuah model koperasi di mana proses yang terjadi baik, koperasi primer, sekunder maupun tersiernya menggunakan prinsip syariah, tidak ada biaya bunga jika proses simpan pinjam, serta, bisa mengelola trading (apapun) dengan sistem jual beli secara ”aqad” syariah.
Koperasi Islami tentu jauh lebih berkah, ketimbang koperasi konvensional, karena praktiknya menjauhi riba, dan berkeadilan. Proses pengawasannya tidak saja manusia, namun hati dari masing masing anggota yang ihsan.
Pembentukan calon koperasi syariah diharapkan dapat diaktifkan pada masyarakat mayoritas Islam, melalui pengembangan keanggotaan, misalnya Gapoktan, majelis taklim, kelompok pengajian, pesantren, dan organisasi lainnya. Koperasi yang sudah jalan dapat diperbesar, diperluas jangkauannya dan sementara yang tidak aktif diaktifkan dengan versi baru ini. Tulisan ini ingin memberikan masukan dari pengalaman bagaimana merintis dan mengembangkan koperasi syariah pengalaman 20 tahun di Sumatera Barat misalnya.
Koperasi Bentukan
Prinsip dasar koperasi jelas dari anggota untuk anggota. Sebuah kelembagaan ekonomi yang berorientasi ekonomi sekaligus sosial. Orientasi ekonomi, di antaranya bagaimana mengupayakan agar anggota memperoleh manfaat ekonomi lewat proses pinjam, dan anggota berupaya untuk terbiasa menabung, dalam bentuk simpanan wajib dan sukarela.
Sementara manfaat sosialnya jelas selain pengurus mengedepankan kepentingan anggota, namun saat bersamaan mereka memerankan diri untuk menopang kesejahteraan anggota. Jika bentukan koperasi bukan dari anggota setempat, maka masing-masing anggota tidak memiliki semangat bersama secara gotong royong. Biasa bentukan menghilangkan rasa kepemilikan, dan arti berkoperasi tidak melekat dalam diri pengurus dan anggota.
Kegagalan KUD pada zaman Soeharto cukup jadi pelajaran. Pengalaman kami selama tahun 2001-2004 dengan membentuk koperasi per nagari, dalam bentuk koperasi syariah, berjalan, namun akhirnya 90 persen hilang ditelan masa, alias mati suri. 10 persen koperasi syariah (dalam bentuk Baitul Mall WaTamwil, BMT) berjalan baik. Akar masalah ketidaksiapnya masing2 anggota dan pengurus, serta BMT tidak memiliki bisnis yang dikelola.
Demikian juga pembentukan BUMDes, melalui program yang dirintis tahun 2019 oleh Presiden Jokowi. Sebuah kajian disertasi S-3 Yopi Andoni (2023) yang dapat dipercaya menemukan di Kabupaten Agam Sumatera Barat. Hanya 8-12 persen dari BUMNag yang bertahan dan maju, dari berbagai perspektif ukuran, omzet, tambahan dukungan modal dan tenaga kerja, sisanya dinyatakan mengalami kerugian dan jalannya tidak ekonomis.
Kuatkan yang Ada
Program koperasi bagus dengan mendukung koperasi yang berjalan lancar setidaknya memenuhi unsur rapat tahunan, dan kedisiplinan berkoparasi. Dukungan yang baik tentunya bilamana koperasi syariah tidak saja bergerak pada proses primer simpan pinjam, namun mereka mengelola ”core business” yang dapat menjadi penghela kegiatan bagi anggota, bisa masuk di trading, industri pengolahan, pertanian, atau jasa lainnya.
Tanpa ada usaha utama koperasi, maka keberadaan mereka hanya mengelola simpan pinjam, di mana risiko tunggakan pinjaman bisa membuat koperasi kelangkaan jumlah dana untuk menggerakkan usaha produktif. Dalam konteks ini, sebaiknya program koperasi tidak langsung dibentuk, namun dukungan bertahap yang melahirkan penguatan bagi yang sudah jalan, dan perintisan bagi yang baru.
Koperasi juga bisa dibuat ”Model Baru” di bawah manajemen masjid atau sarana ibadah. Di bawah manajemen masjid, koperasi tidak memerlukan sewa tempat, peralatan, dan biaya rutin. Sementara anggotanya bisa jamaah masjid. Masing masing koperasi masjid bisa bergabung 3-5 masjid, di mana 1 masjid sebagai leading.
Pembentukan koperasi syariah juga mempertimbangkan kejenuhan dan luas pasar yang dilayani. Sebuah koperasi syariah akan baik tidak hanya melayani satu desa, namun beberapa desa, karena diharap aktivitas ekonomi terjadi di minimal 2-3 pasar desa.
Oleh karenanya, perancangan koperasi desa Indonesia Merdeka, diharapkan dapat disusun dengan rapi dan tidak perlu tergesa-gesa. Jika terburu bentukan, maka kita akan mengulang kegagalan KUD, BMT, Bumdes yang dibentuk zaman sebelumnya. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




