Oleh: Two Efly, Wartawan Padang Ekspres
Dua minggu ini jagad maya dan media disemarakkan dengan “manuver” politisi dan partai politik. Dalam dua Minggu ini pula para Bakal Calon Kepala Daerah “basikakeh” mendapatkan dukungan partai politik untuk berkontestasi dalam Pemilihan Kepala Daerah. Muai dari Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur hingga pemilihan Bupati/Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
Sepintas tak banyak perubahan “line up” pada kompetisi Demokrasi Periode 2025-2029. Rerata pemain lama yang mau dan bersedia turun serta bertarung kembali. Kalaupun ada yang terasa baru itu hanya masalah wilayah pemilihan saja.
Kalaupun ada yang serasa baru lagi maka itupun hanya bergeser posisi kalau tidak dari Wakil Kepala Daerah, ya dari Sekda/Sekdako/Sekdakab. Misalnya dari Wakil Kepala Daerah mencoba “naik kelas” menjadi Kepada Daerah dan dari Kepala Daerah (Bupati-red) mencoba “naik kelas” menjadi Gubernur. Ada juga incumbent yang bertarung untuk mempertahankan posisinya (petahana).
Seperti apa dinamikanya? Cukup menarik. Satu hal yang pasti pemikiran rasional dari politisi kian kental terasa dan mewarnai. Jika di masa lalu politisi “hondoh-pondoh” berkontestasi maka, kali ini mulai berpikir tiga kali. Tak banyak bakal calon yang benar-benar siap untuk bertarung. Saat ini yang banyak ditemui di lapangan hanya “Bupati/Wako Insya Allah”. Modalnya, pasang baliho nyentrik sana-sini. Ada yang tampil original dan ada pula yang memaksakan diri jadi buya atau ustadz. Uniknya ada pula yang memilenialkan badan sementara usia sudah menginjak kepala 50-an ke atas. Intinya macam-macamlah cara dan langkahnya untuk merebut empati partai politik agar diberi tiket “berlayar”.
Dari pantauan penulis, saat ini rerata Cakada hanya dua, tiga sampai empat pasang saja. Tidak terlihat lagi Bakal Cakada yang lebih dari itu. Kalau ditelisik lebih dalam lagi, mayoritas Pilkada di Sumatera Barat berpotensi besar diikuti oleh dua pasang saja. Kenapa bisa menyusut tajam begitu? Jawabannya bisa beragam. Satu hal yang pasti “Cost Politics” untuk menjadi Kepala Daerah sangatlah besar. Untuk apa menghambur-hamburkan uang yang nilainya mencapai belasan atau puluhan Miliar toh kalau di ujung jalan kita bertemu dengan kekalahan.
Head to Head
Jauh sebelum tulisan ini penulis hadirkan, potensi Head to Head dalam Pilgub Sumbar sudah pernah penulis ungkap sebelumnya. Kini dinamika politik itu kian dekat dan nyata. Pilgub Kotak Kosong yang penulis tolak, ternyata diresponsi baik oleh partai politik dan politisi. Pilgub Kotak Kosong di Sumbar tidak akan terjadi. Pertarungan dalam Pilgub/Wagub dipastikan terjadi dan kian tajam dan menarik untuk disimak serta ikuti.
Secara kalkulasi politik sampai saat ini tercatat baru dua pasang calon yang siap bertarung dan kedua pasang calon ini juga sudah mengunci peluang terbentuknya poros ketiga untuk masuk gelanggang. Mahyeldi selaku incumbent diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera, Partai Gerindra dan Partai Demokrat. Sementara penantangnya Epyardi Ada yang popular dengan panggilan baru pak Otewe diusung oleh Partai Amanat Nasional, Partai Nasdem dan Partai Golkar. Bagaimana dengan PDIP, PPP dan PKB. Ketiga partai tersisa ini tak bisa lagi membentuk poros ketiga dan ketiga partai tersebut mestilah bergabung dan mendukung satu di antara dua pasangan yang ada.
Secara peluang tentulah kedua pasangan ini sama sama memiliki peluang. Kehadiran mereka sebagai Kepala Daerah saat ini tentulah meninggalkan jejak dan basis electoral yang jelas. Mahyeldi selaku incumbent memiliki basis electoral di segmen pemilih konvensional. Masyarakat di akar rumput terstigmakan seolah-olah akan menjatuhkan dukungannya ke Mahyeldi. Pertimbangannya sederhana karena Mahyeldi adalah figur Kepala Daerah yang sederhana, Soleh dan familiar di mata publik Sumatera Barat.
Asumsi dan branding politik itu lumrah saja. Setiap orang dapat saja membranding diri sesuai dengan karakter dan seleranya agar bisa dikenal dan memikat hati pemilih. Apakah stigma dan branding politik itu menjadi liner di lapangan? Belum tentu juga. Ingat, politik tidaklah ilmu Matematika dan dapat diurai serta tuntas di atas kertas saja. Ada persimpangan yang sangat nyata antara proyeksi dan realisasi dilapangan. Ada bias yang cukup jauh antara teori dengan kenyataan, ada persimpangan yang cukup tajam antara survei dengan hasil electoral di lapangan.
Ini lumrah juga karena dalam menjatuhkan pilih, publik Sumatera Barat tidaklah gegabah dan ondong aia ondong dadak. Ada nilai dan prinsip yang menjadi acuan dalam menentukan pilihan. Baik yang bersumber dari diri sendiri atau kearifan lingkungan. Ada filosofi yang mengungkapkan, nan angguak alun tantu iyo nan geleang alun tantu tidak. Artinya, sangat sulit untuk mendalami dan mengikat hati publik di Sumatera Barat.
Bagaimana dengan Epyardi? Jelas pak Otewe ini memiliki basis electoral. Sebagai petarung politik Epyardi sudah membuktikan selama 20 tahun di Sumbar. Tiga kali terpilih menjadi anggota DPR RI dan terpilih menjadi Bupati Solok adalah sinyal kuat bahwa Epyardi tak bisa dipandang sebelah mata. Jejak-jejak pertarungan politik juga tampak dan berbekas.
Dari sisi karakter dan branding politik antara Mahyeldi dan Epyardi jelaslah berbeda. Epyardi adalah anti tesis dari Mahyeldi. Strong Leadhersip terlihat nyata dari kepemimpinannya. Sikap lugas dan tegas selalu mewarnai derap langkah karirnya. Mulai dari merintis bisnis di ibu kota hingga menjadi anggota DPR RI dan Kepala Daerah. Namun sayangnya sikap original ini sering disalahterjemahkan rival politiknya. Sikap lugas dan tegas ini digemborkan menjadi sandungan electoral. Benarkah? Belum tentu juga. Di balik orang tak suka tentu banyak juga yang menyukainya. Manakah yang lebih dominan kita lihat saja dalam kontestasi yang akan berlangsung sampai bulan November nanti.
Milenial vs Milenial
Ada konfigurasi menarik dalam memilih pasangan Kepala Daerah di Sumbar saat ini. Jika di masa lalu pasangan Kepala Daerah cendrung mengawinkan Kepala Daerah antara Birokrat dan Purnawirawan Perwira Menengah Militer maka kondisi saat ini sangat jauh berbeda. Bonus demografi benar benar mengubah pilihan dan keputusan politik. Anak muda yang lima atau 10 tahun lalu menjadi penonton kini diseret untuk ikut berkontestasi.
Lihatlah di Pilgub Sumbar. Incumbent Mahyeldi untuk yang ketiga kalinya merangkul dan berjalan dengan anak muda. Di Pilwako Padang Mahyedi memilih Hendri Septa untuk mendampinginya dan di Pilgub Sumbar 2019-2024 Mahyeldi memilih Audy untuk Wakilnya. Untuk kontestasi 2025-2029 Mahyeldi kembali memilih anak muda Vasko Ruseimy sebagai wakilnya. Dua pertarungan sebelumnya berhasil dimenangkannya. Akahkah sejarah itu berulang? Kita lihat saja.
Bagaimana dengan penantangnya Epyardi Asda (Otewe). Relatif sama. Di Solok, Epyardi juga memilih anak muda sebagai Wakilnya. Sementara untuk kontestasi Pilgub Sumbar 2025-2029 Epyardi juga memilih anak muda dari dapil Sumbar 2 (Pariaman, Padangoariaman, Pasaman, Pasaman Barat, Agam, Bukittinggi, Payakumbuh dan Limapuluh Kota). Siapa dia? “Mister X” namanya. Nama ini sepertinya sengaja disimpan rapat. Sepertinya Epyardi tidak mau gegabah dan memegang teguh prinsip seorang politisi. Apa itu? Keputusan politik yang terbaik itu adalah keputusan yang diambil di saat yang tepat dan momentum yang tepat. Bisa saja soal nama dan orang dari mananya akan direlis beberapa jam menjelang mendaftar ke KPU. Satu hal yang pasti Epyardi sudah “mengunci satu slot” dan mendapat dukungan Partai Politik untuk “berlayar” dalam kontestasi Pilgub 2024-2029. Artinya, Pilgub Sumbar akan berlangsung secara Head to Head antara dua Kepala Daerah dengan dua wakil dari generasi milenial. Sama sama kita lihat, amanati dan ikuti kontestasi politik ini sampai November 2024 mendatang.
“Pertarungan Sebiduk”
Jika di Pilgub terjadi Head to head maka di Kabupaten dan Kota tidak jauh berbeda. Dari pantauan penulis, tak banyak Bakal Calon yang mau terjun “manggadudu” dalam Pilkada kali ini. Sikap dan pikiran rasional muncul dan sangat terasa. “Cost Politics” yang besar membuat politisi berpikir tiga kali untuk turun dan terjun berkontestasi menghambur-hamburkan “amunisi”.
Jika dilihat dari data rerata Pilkada di Sumbar saat ini yang terjadi adalah adalah “pertarungan sebiduk”. Maksudnya pertarungan antara Kepala Daerah dengan Wakil Kepala Daerahnya dan atau Sekdakab/ko-nya. Kalaupun ada yang berbeda maka itu mayoritas dari mantan anggota DPR/DPRD dan atau mantan Bakal Calon Kepala Daerah. Artinya, inya ke inya juga lah, he he he.
Benarkah? Mari kita urai satu demi satu. Di Kota Padang saat ini tercatat tiga pasang Calon yang sudah difinalisasi Partai Politik. Pasangan itu adalah Fadly Amran–Maigus Nasir (Nasdem-Golkar), Hendri Septa - Hidayat (PAN-Gerindra) dan M Iqbal – Amasrul (Demokrat). Fadly Amran adalah mantan Wali Kota Padangpanjang sedangkan calon wakilnya Buya Maigus Nasir pentolah ormas Muhammadiyah yang juga pernah menjadi Ketua DPRD Padang dan anggota DPRD Sumbar Dapil Kota Padang.
Hendri Septa juga begitu. Status Hendri Septa saat ini adalah Incumbent. Sebelum menjadi Wali Kota Kota, Hendri Septa adalah Wakil Wali Kota bersama Mahyeldi dan juga tercatat pernah menjadi anggota DPRD Kota Padang. Sementara Wakil Hendri Septa adalah Hidayat merupakan politisi muda dari Partai Gerindra dan tercatat pernah menjadi anggota DPRD Sumbar.
M Iqbal juga begitu. Walau besar di rantau namun ketokohannya cukup Familiar. Kapasitasnya sebagai jubir Anies Baswedan dalam Pilpres dulu menjadi modal politiknya untuk bertarung di basis pemilih Anies di Sumbar ini. Sementara Wakilnya Amasrul adalah pamong senior dan tercatat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari Provinsi Sumatera Barat dan juga pernah menjadi Sekretaris Daerah Kota Padang.
Beranjak ke Pesisir Selatan. Rivalitas antara Hendra Joni (mantan Bupati-red) dengan Incumbent Rusma Yul Anwar seperti akan berlanjut kembali. Dua politisi yang pernah “bergandengan tangan” ini kembali harus berkontestasi. Ulangan Pilkada periode 2019-2024 kembali terjadi. Apakah akan terjadi kejutan atau Rusma mampu mempertahankan posisi kita lihat saja sampai November 2024 nanti.
Begitu juga di Solok Selatan. Incumbent Khairunas kembali turun berkontestasi. Kapasitasnya sebagai Kepala Daerah petahana dan dukungan partai Golkar yang kuat dan bulat membuat Khairunas optimis dan yakin mampu memenangkan kontestasi. Meskipun begitu, jalan Khairunas juga tak akan mulus. Sandungan akan datang dari Armensyah Johan dan Iswarmen yang saat ini masih menggalang dukungan Partai Politik.
Sedikit berbeda di Kabupaten Solok. Pindah “gelanggangnya” Epyardi ke Pilgub Sumbar membuka peluang untuk terjadinya kaderisasi kepemimpinan di Kabupaten Solok. Wakil beliau sebelumnya Jhon Firman Pandu yang diusung dan didukung Partai Gerindra terbuka jalan untuk “naik kelas”. Namun perjalanan tidaklah mulus, tantangan dan rintangan cukup berat. Sebab, beberapa nama dan calon potensial turun dan turut bertanding seperti Emiko dan Irwan Afriadi. Sepertinya dinamika Pilkada di Kabupaten Induk Solok Raya ini akan menarik dan cukup dinamis.
Beda lagi dengan Kota Solok. Proses kaderisasi yang berjalan dengan baik di Kota Solok membuat peralihan dan rotasi kepemimpinan berjalan relatif bagus. Wawako Ramadani Kirana Putra berlayar dengan relatif nyaman. Wako sebelumnya Zul Efian tidak turun berkontestasi. Sepertinya, tampuk kepemimpinan “diarahkan” dan diregenerasikan ke Ramadani. Meskipun begitu, politik tidaklah sesederhana itu. Tantangan dan rintangan tetaplah datang menghadang. Nofi Chandra (politisi Gerindra) mantan Anggota DPD RI akan menjadi lawan tanding sepadan. Siapakah pemenangnya? Kita tunggu saja.
Bergeser ke Kota Arang Sawahlunto. Deri Asta sebagai mantan Wali Kota sebelumnya kembali turun dan berkontestasi. Politisi PAN yang berlatar belakang pengusaha batu bara dan juga putra Talawi tersebut diyakini berpeluang cukup besar untuk memenangkan kontestasi. Sama halnya dengan daerah lain, tantangan electoral juga datang menghadang salah satu tokoh dari rantau yang dapat saja mengganggu dominasi dan tidak menutup kemungkinan bisa menghadirkan kejutan baru.
Turun ke bawahnya ke Kabupaten Sijunjung. Untuk kabupaten Induk ini sepertinya Pilkada akan berlangsung Head to Head. Benny Yuswir Arifin-Iradattuah kembali berpasangan dan turun berkontestasi. Peluang pasangan ideal ini terbilang cukup besar. Sebab, jejak kinerjanya terbilang cukup bagus dan banyak membawa perubahan di Kabupaten Sijunjung. Sama halnya dengan daerah lain, tak ada incumbent yang nyaman. Rintangan dan tangan tetap datang menghadang ustad Edi Susanto yang diusung Partai Keadilan Sejahtera diyakini akan mengganggu dominasi Benny Dwifa Yuswir-Iradatullah. Seperti apa dinamikanya? Kita lihat saja bagaimana pusaran politiknya sampai November 2024 mendatang.
Di negeri tapal batas dengan Provinsi Jambi kondisinya sedikit berbeda. Tak adanya incumbent membuat dinamika politik menjadi “nol kilometer”. Aura politik politik 15 tahun yang lalu terasa muncul kembali. Pertarungan politik Adi Gunawan dengan Marlon Martua (mantan Bupati) kembali terasa dengan bentuk dan format yang berbeda. Marlon mendorong anak perempuannya Anisa Suci Ramadani dan Adi Gunawan melaju dengan Partai Golkar-nya. Besar kemungkinan Pilkada di Kabupaten Dharmasraya ini juga akan diikuti oleh dua pasang atau ada poros ketiga.
Di Kabupaten Tanahdatar terjadi “perang sebiduk”. Pasangan Eka Putra-Richi harus berpisah jalan karena realita dan pilihan politiknya. Pertarungan antara Bupati dengan Wakil Bupati ini akan lebih mendominasi electoral di Luhak Nan Tuo. Eka diusung Demokrat dan Gerindra sedangkan Richi diusung Nasdem dan Golkar. Apakah benar akan terjadi Head to Head atau akan ada poros ketiga dan keempat kita tunggu saja dinamika sampai akhir Agustus 2024.
Bergesernya Fadli Amran ke Pilwako Padang membuka celah bagi politisi lain di Kota Serambi Mekkah untuk berkontestasi. Hendri Arnis selaku mantan Wali Kota kembali turun bertarung merebut BA 1 N. Meski tanpa incumbent, pertarungan politik tidaklah berjalan dengan mudah. Sejumlah nama dan tokoh lainnya juga berpotensi bisa menumbangkan mantan Wali Kota tersebut. Nama besar yang akan menghadang Hendri Arnis adalah Edwin yang pernah menjabat sebagai Mantan Wakil Wali Kota Padangpanjang. Besar kemungkinan di kota kecil dan dingin ini Pilwako-nya akan diikuti oleh dua atau tiga pasang saja.
Sama halnya dengan Sijunjung, Kabupaten Padangpariaman juga tak terlalu banyak dinamika politiknya. Pasangan “Aciak” Suhatri Boer-M Rahmag kembali “berlayar” dalam Pilkada. Tidak pecah kongsinya antara Bupati dan Wakil Bupati juga belum mampu menggaransi bahwa Pilkada akan berjalan mudah bagi mereka. “Turun gunungnya” tokoh Padangpariaman dari rantau Ajo Jhon Kenedy Aziz (JKA) diyakini akan memberi warna. Selain itu ada mantan Calon Kepala Daerah periode 2019-2024 juga turun gunung kembali. Artinya, dinamika Pilkada di Kabupaten Padangpariaman akan berlangung menarik. Apakah akan ada kejutan atau incumbent bisa bertahan? Kita tunggu saja.
Kondisi yang berbeda justeru terjadi pada Kota Pariaman. Kota yang identik dengan sebutan Kota Tabuik ini mulai menghadirkan “kejutan kejutan baru”. Perang sebiduk sepertinya menjadi tak terelakkan. Genius Umar selaku Wali Kota memilih berpisah dengan wakilnya Mardison. Sementara Mardison sebagai mantan Wakil Wali Kota mencoba “naik kelas” menjadi Wali Kota. Sementara Yota Balad selaku mantan Sekdako-nya juga turun berkontestasi. Akahkah ada kejutan politik? Kita tunggu hasil Pemilunya.
Bergeser ke Luhak Nan Tangah Kabupaten Agam. Di Kabupaten ini dinamika politiknya juga cukup menarik. Andri Warman selaku incumbent kembali ikut berkontestasi dengan menggandeng mantan Sekdakab Martias Wanto. Kombinasi pasangan ini terbilang ideal karena menyimbolkan dua wilayah pemilihan di Kabupaten Agam. Andri Warman dari wilayah Agam Timur dan Martis Wanto dari wilayah Agam Barat. Meskipun begitu, jalan Andri Warman tidaklah mulus. Tantangan dan rivalitas datang dari Benny Warlis-M Iqbal. Pasangan ini juga merupakan kombinasi ideal. Benny Warlis yang juga pendakwah dan pamong senior sedang Iqbal Bachtiar Chamsyah adalah mantan anggota DPR RI. Adakah calon lain? Bisa saja namun pertarungan electoral akan didominasi dua pasangan ini. Tak percaya? kita tunggu saja tanggal mainnya.
Potensi head to head seperti juga mewarnai Kota Sanjai Bukittinggi. Pasangan incumbent Erman Syafar-Marfendi sepertinya akan berpasangan kembali. Rival mereka juga terbilang cukup kuat dan sangat potensial. Berbekal dukungan politik dari Demokrat, PKS dan PAN pasangan Ramlan Nurmantias-Ibnu Azis akan bertarung ketat dengan Erman Safar-Marfendi. Kata anak Bola, inilah “El Clasiconya” Pilwako Bukittinggi. Apakah benar-benar akan Head to Head atau ada poros baru kita tunggu saja dinamikan menjelang akhir Agustus ini.
Bergeser ke ranah Pasaman Saiyo. Terpilihnya Benny Utama menjadi anggota DPR RI dan tidak bisa lagi Yusuf Lubis turun berkompetisi karena regulasi membuat pertarungan politik di Kabupaten Pasaman menjadi terbuka. Saat ini dinamika politik tertuju pada “perang sebiduk” antara Bupati Sabar AS dengan mantan Sekdakab Pasaman Mara Ondak. Kedua tokoh dari utara ini diyakini akan saling berebut electoral untuk meraih posisi BA 1 D. Betul masih terbuka peluang bagi calon lain, namun dinamika politik di akar rumput lebih mengarah kedua kutup tersebut. Siapakah pemenangnya kita tunggu sampai bulan November 2024.
Sedikit berbeda di Kabupaten Pasaman Barat. Incumbent Hamsuardi turun berlaga kembali sementara sang Wakil Risna Wanto tak bisa turun bertanding untuk posisi yang sama karena sudah dua kali menjadi Wakil Bupati. Apakah kader PDIP ini akan bertarung melalui Partai lain atau mendukung tokoh yang diusung PDIP yakni Yulianto? Kita tunggu dan mari sama sama kita amati sampai akhir Agustus 2024 ini.
Melompat agak jauh ke Kota Payakumbuh. Walau berstatus kota tidak begitu besar namun Payakumbuh percaturan politiknya cukup dinamis. Ada tiga sampai empat tokoh yang nyaris memiliki peluang sama untuk memenangkan kontestasi. Meraka itu adalah Almaysar (Direktur Eka Lyod Insuransi/mantan Calon Wali Kota Payakumbuh 2009-2014), Yondra Dt Parmato (mantan Anggota DPRD Payakumbuh/politisi Golkar), Supardi (Ketua DPRD Sumbar/Politisi Gerindra) dan dr Zalmeta. Saat ini keempat tokoh tersebut masih terpantau memiliki peluang yang sama. Pilihan Wakil Wali Kota sedikit banyak dapat menjadi pewarna kontestasi di Pilwako Payakumbuh periode 2024-2029.
Sementara Kabupaten Limapuluh Kota juga tidak kalah menarik dinamikanya. Incumbent Syafarudin dan Wabup Rizki Kurniawan juga turun berkontestasi. Sampai saat ini terdata tiga kandidat yang bakal bertarung ketat. Dominasi incumbent akan diganggu berat oleh mantan incumbent. Irfendi Arbi yang ingin kembali turun berkontestasi sedang berupaya menggalang dukungan partai politik. Ingat irfendi pernah tercatat sebagai Wakil Bupati, Bupati Limapuluh Kota dan saat ini berstatus mantan Bupati Limapuluh Kota. Penulis melihat pertarungan politik akan mengerucut kedua tokoh ini. Apakah Pilkada Kabupaten Limapuluh Kota akan berlangsung head to head atau muncul poros ketiga atau keempat? Kita tunggu saja jelang akhir Agustus 2024.
Bagaimana dengan Mentawai? Maaf. Penulis tak memiliki cukup informasi untuk ditulis. Mungkin karena Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah negeri yang nun jauh di seberang lautan sana dan relatif terbatas informasinya. Penulis benar-benar tak memiliki data dan informasi untuk memaparkannya. Satu hal yang ingin penulis sampaikan tentang Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah siapa yang diusung PDIP maka akan besar peluangnya untuk memenangkan Pilkada. Kenapa karena Kepulauan Mentawai adalah basis militan dan electoral-nya PDIP di Sumatera Barat. (***)
Editor : Hendra Efison