Perang antara Iran versus Israel dan Amerika Serikat tampaknya masih akan berlangsung panjang. Situasi ini bukan sekadar ketegangan geopolitik biasa, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas energi global.
Gangguan pasokan energi mulai terasa dan jika berlanjut, dampaknya dapat menjalar ke berbagai sektor termasuk stabilitas ekonomi di Indonesia.
Bahan bakar minyak (BBM) adalah kebutuhan vital yang efeknya sangat cepat terasa, baik di level makro maupun mikro.
Ketika harga dan pasokan BBM terganggu, dampaknya tidak hanya pada inflasi dan biaya produksi, tetapi juga bisa merembet ke aspek sosial, politik, bahkan bisa memicu instabilitas nasional.
Lalu, apa yang harus dilakukan? Setidaknya ada dua titik fokus ekonomi nasional yang harus ditajamkan. Pertama, penguatan makroekonomi dan kedua melindungi mikro ekonomi agar masyarakat tak terjerumus dalam kondisi sulit.
Menjaga Stabilitas di Tengah Tekanan
Secara makro, fundamental ekonomi Indonesia masih rentan terhadap tekanan global. Defisit anggaran, fluktuasi harga minyak dunia, serta volatilitas nilai tukar berpotensi memberikan tekanan signifikan terhadap stabilitas ekonomi nasional.
Setidaknya ada empat langkah yang dapat dilakukan. Pertama, menjaga stabilitas moneter.
Peran Bank Indonesia menjadi sangat krusial. Stabilitas nilai tukar rupiah harus dijaga agar tidak mengalami deviasi tajam dari asumsi APBN. Intervensi pasar diperlukan untuk mencegah pergerakan dolar agar tidak terlalu liar, sekaligus untuk menahan tekanan inflasi di tengah perlambatan ekonomi domestik.
Di tingkat global, Federal Reserve masih mempertahankan suku bunga tinggi. Kebijakan ini bertujuan menekan inflasi sekaligus menarik arus modal masuk (capital inflow). Indonesia perlu mengantisipasi hal ini dengan menutup celah capital outflow dan menjaga daya tarik investasi domestik. Pengalaman krisis 1997–1998 haruslah menjadi pelajaran penting agar tidak terulang kembali.
Kedua, penataan kebijakan fiskal. Dalam situasi penuh ketidakpastian, disiplin fiskal adalah keharusan. APBN harus dikelola secara lebih efisien. Belanja yang tidak berdampak langsung terhadap ketahanan ekonomi perlu dipangkas, agar defisit tidak semakin melebar di tengah tekanan harga minyak dan nilai tukar.
Kebijakan subsidi energi menjadi dilema. Di satu sisi, menaikkan harga BBM akan membebani masyarakat dan berisiko memicu gejolak sosial. Di sisi lain, mempertahankan harga tanpa pengendalian yang ketat justru akan memperdalam beban APBN. Karena itu, pengawasan dan penyaluran subsidi harus diperketat agar tepat sasaran.
Ketiga, kebijakan energi yang adaptif. Gangguan di Selat Hormuz—jalur yang dilalui sekitar 20% perdagangan minyak dunia—harus diantisipasi secara serius. Indonesia perlu melakukan diversifikasi sumber impor energi, meningkatkan cadangan strategis, mempercepat transisi ke energi alternatif seperti biofuel, serta mendorong peningkatan produksi minyak dalam negeri.
Keempat, stabilitas eksternal dan perdagangan.
Penguatan dolar AS berpotensi menekan ekspor dan memicu arus modal keluar. Solusinya adalah diversifikasi pasar ekspor ke kawasan non-tradisional, memperkuat cadangan devisa, serta mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi internasional.
Dalam kondisi seperti ini, pemerintah juga harus memperkuat jaring pengaman sosial. Lonjakan harga energi dapat memicu inflasi, yang pada akhirnya menekan daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah. Bantuan langsung tunai, subsidi transportasi, dan perlindungan UMKM menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas sosial.
Menjaga Daya Tahan Rakyat
Di level mikro, dampak krisis energi akan terasa lebih cepat dan langsung. Karena itu, langkah mitigasi harus menyentuh sektor riil.
Pertama, perlindungan UMKM. UMKM adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Kenaikan harga energi akan meningkatkan biaya produksi dan menekan margin usaha. Pemerintah perlu memberikan insentif, seperti keringanan pajak, subsidi sektor strategis, serta dukungan akses bahan baku alternatif.
Kedua, ketahanan pangan. Pangan adalah kebutuhan utama yang tidak bisa ditunda. Potensi gangguan pasokan global harus diantisipasi dengan meningkatkan produksi domestik, memperkuat cadangan pangan nasional, serta memastikan subsidi pupuk dan logistik tepat sasaran.
Ketiga, efisiensi logistik dan distribusi. Kenaikan harga BBM otomatis meningkatkan biaya transportasi. Jika tidak dikendalikan, ini akan mendorong inflasi lebih tinggi. Pemerintah dapat memberikan insentif terbatas untuk sektor logistik strategis, sekaligus mempercepat digitalisasi rantai pasok agar lebih efisien.
Keempat, stabilitas keuangan dan investasi.
Pasar keuangan harus dijaga tetap stabil. Insentif bagi investor domestik dan upaya menjaga kepercayaan pasar saham serta obligasi menjadi penting untuk menopang pertumbuhan ekonomi.
Bertindak Cepat dan Tepat
Kenaikan harga energi ibarat bola biliar—satu dorongan kecil dapat memicu reaksi berantai ke berbagai sektor. Inflasi meningkat, daya beli menurun, dan tekanan sosial pun menguat.
Dalam situasi ini, pemerintah tidak bisa hanya menjadi penonton. Diperlukan langkah cepat, terukur, dan berani.
Pertama, menjaga stabilitas makro: mengendalikan inflasi, menjaga nilai tukar rupiah, menekan defisit APBN, dan memperkuat ketahanan energi nasional.
Kedua, memperkuat fondasi mikro: melindungi UMKM, menjaga ketahanan pangan, dan mempertahankan daya beli masyarakat.
Penulis yakin, jika dua hal inu dlakukan maka Indonesia bisa mengubah ancaman menjadi peluang. Kemandirian bangsa tidak lagi menjadi sebuah mimpi. Perlahan obsesi itu akan bisa dijembatani menjadi kenyataan. (***)
Editor : Hendra Efison