DPRD Padang Dorong Kenaikan PAD 2026, Sektor Kesehatan jadi Andalan

Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Padang, RSUD dr. Rasidin, Dinas Perhubungan, serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang.

Suasana rapat berlangsung hangat dan produktif, dengan fokus utama pada upaya memperkuat sumber pendapatan daerah agar selaras dengan target pembangunan tahun 2026.

Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menegaskan bahwa pembahasan R-APBD 2026 menjadi momentum penting untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah.

Ia menilai peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan kunci utama dalam merealisasikan program unggulan (progul) Wali Kota serta memperluas manfaat pembangunan bagi masyarakat.

“Kita harus meningkatkan APBD Kota Padang agar program unggulan pemerintah dapat terealisasi dengan baik. Dengan begitu, pelayanan kepada masyarakat juga akan semakin maksimal,” ujar Muharlion.

Ia menyampaikan, saat ini terdapat peningkatan signifikan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sejumlah SKPD. Berdasarkan data sementara, terjadi penambahan PAD sebesar Rp 12 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.

“Ada tambahan PAD sebesar Rp 12 miliar tahun ini. Kami berharap peningkatan ini terus berlanjut agar kesejahteraan masyarakat bisa dirasakan secara nyata,” tambahnya.

Sektor kesehatan menjadi salah satu yang paling menonjol dalam rapat pembahasan tersebut. Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang, dr. Srikurnia Yati memaparkan rencana peningkatan pendapatan instansinya dari Rp36,1 miliar pada 2025 menjadi Rp40 miliar pada 2026.

“Target ini bisa tercapai dengan memperkuat pelayanan di puskesmas. Kami berencana menambah 21 dokter baru yang akan ditempatkan di 24 puskesmas di seluruh Kota Padang. Dengan tenaga medis yang cukup, kualitas pelayanan meningkat, dan pendapatan otomatis terdongkrak,” jelas dr. Srikurnia.

Sementara itu, Direktur RSUD dr. Rasidin Padang, dr. Lismawati R, Sp.PA., M.Biomed., MM, menyatakan optimismenya untuk mencapai target pendapatan Rp46 miliar di tahun 2026.

“Kami optimistis target tersebut bisa direalisasikan. Tahun 2025 saja, kami berhasil mencapai 81,82 persen dari target yang ditetapkan. Dengan dukungan DPRD dan optimalisasi layanan, target 2026 pasti bisa tercapai,” ujarnya.

Selain sektor kesehatan, DPRD juga menyoroti peran Dinas Perhubungan dan BPKAD dalam memperkuat sumber-sumber pendapatan baru. Upaya optimalisasi retribusi parkir, penertiban aset daerah, serta pemanfaatan aset idle menjadi fokus utama pembahasan guna meningkatkan PAD secara berkelanjutan. (yud)