Satgas PRR: Sumbar Catat Progres Signifikan di Pemulihan Jalan, Tertinggal di Pembangunan Huntap

PADEK.JAWAPOS.COM— Pemulihan pascabencana di Sumatera terus berjalan. Namun, sejumlah pekerjaan masih membutuhkan percepatan, terutama pembangunan hunian tetap (huntap), perbaikan jembatan, dan normalisasi sungai.

Hal itu mengemuka dalam rapat koordinasi hasil monitoring dan evaluasi khusus pemulihan infrastruktur di Kota Padang, Kamis (22/10/2026). Kegiatan tersebut melibatkan Tim Monev Khusus Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR), kementerian dan lembaga, pemerintah, serta kalangan akademisi.

Dalam pemaparan Mayjen TNI (Purn) Syamsul Maarif, Kepala BNPB periode 2008–2015, menjelaskan pemulihan jalan daerah telah mencapai 83,23 persen. Dari total 167 ruas jalan, sebanyak 139 ruas telah kembali berfungsi.

Sementara itu, pemulihan jembatan daerah mencapai 59,50 persen. Dari 163 jembatan yang terdampak, sebanyak 97 jembatan telah kembali berfungsi.

Pada sektor perumahan, pembangunan hunian sementara (huntara) sebanyak 830 unit dan penyaluran Dana Tunggu Hunian kepada 3.009 penerima telah rampung 100 persen. Laporan tersebut juga menyebutkan tidak ada lagi keluarga yang mengungsi di tenda.

Meski demikian, pembangunan huntap masih menjadi pekerjaan besar. Dari target 3.742 unit, baru 346 unit yang selesai dibangun atau sekitar 9,2 persen.

Pemulihan lingkungan dan sumber daya air juga membutuhkan perhatian. Pembersihan lumpur di 29 lokasi telah selesai seluruhnya. Namun, normalisasi sungai baru mencapai 17,24 persen atau 10 dari 58 lokasi, sedangkan normalisasi muara mencapai 75 persen.

Di sisi layanan dasar, laporan rapat menyebutkan seluruh rumah sakit pemerintah, puskesmas, puskesmas pembantu, serta 653 sekolah terdampak telah kembali beroperasi. Layanan listrik, BBM, LPG, dan telekomunikasi atau internet melalui 1.483 menara BTS juga dilaporkan pulih 100 persen.

Pembangunan sumur bor telah mencapai 63,8 persen, yakni 141 dari target 221 unit. Adapun pemulihan lahan sawah seluas 3.902 hektare dilaporkan telah menyelesaikan tahap konstruksi.

Rapat koordinasi juga menyoroti persoalan sinkronisasi data antara pemerintah pusat dan daerah. Perbedaan data menjadi salah satu tantangan dalam memastikan bantuan pemulihan, termasuk untuk sektor pertanian, perikanan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tersalurkan tepat sasaran.