Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Pasbar, Andi Suryadi mengatakan, sesuai aturan yang ada, penggeledahan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 14/Pen. Pid/2022/PN Psb.
“Ya, kegiatan penggeledahan itu berjalan lancar dan aman. Tim mulai melakukan penggeledahan sejak pukul 15.12 sampai pukul 16.15. Sejumlah dokumen yang berkaitan dengan pembangunan RSUD Pasbar berhasil disita. Dengan adanya sejumlah dokumen penting itu akan dapat memperkuat pembuktian,” jelasnya.
Ditambahkan, dari penggeledahan itu, penyidik menyita dokumen sebanyak satu koper dan satu bok besar yang berkaitan dengan pembangunan RSUD Pasbar. Penggeledahan itu dimaksudkan untuk mencari barang bukti tambahan dalam rangka mengembangkan proses penyidikan kasus dugaan korupsi yang saat ini masih terus dilakukan proses hukum lebih lanjut.
Dokumen yang disita itu seperti dokumen kontrak, laporan perkembangan atau progres pekerjaan mingguan dan bulanan, surat keputusan serta dokumen lainnya. Sementara itu, Direktur RSUD Pasbar Yandri mengatakan, pihaknya langsung mendampingi tim penyidik dalam penggeledahan tersebut.
Pihaknya juga menyerahkan sejumlah dokumen terkait pembangunan RSUD Pasbar tahun anggaran 2018-2020. Penggeledahan dilakukan di ruang arsip dan kantor RSUD.
Di sisi lain, dalam kasus dugaan korupsi ini, Kejari Pasbar telah menetapkan lima orang tersangka yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) inisial NI, penghubung atau pihak ketiga inisial HM, Direktur PT MAM Energindo inisial AA, Penggunaan Anggaran kegiatan atau mantan Direktur RSUD Pasbar yang juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) inisial Y dan BS.
“Sebanyak tiga orang tersangka sudah kami tahan dan dititipkan di rumah tahanan Polres Pasbar. Mereka adalah NI, HM dan Y. Sedangkan AA ditahan pada kasus lain oleh KPK dan satu orang lagi BS yang pernah jadi direktur masih menjalani perawatan di RS Yarsi karena sakit,” kata Andy Suryadi.
Dijelaskan, pada proyek RSUD Pasbar senilai Rp 134 miliar itu kerugian negara mencapai Rp20 miliar lebih sesuai perhitungan tim ahli yang memeriksa pekerjaan fisik proyek itu.
Menurutnya, perkara itu terungkap dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap perencanaan pembangunan RSUD itu. Berdasarkan itulah, penyidik kejaksaan melakukan penyelidikan dan penyidikan termasuk pembangunan fisik RSUD Pasbar.
Terhadap perkara itu, Kejari Pasbar juga menggunakan ahli teknis dan beberapa hari yang lalu memberikan hasil kerugian negara karena kekurangan volume senilai Rp 20.135.806.257 dari nilai kontrak Rp 134. 859.961.000 yang dikerjakan oleh PT MAM Energindo.
“Kemungkinan besar masih ada penambahan tersangka lain dalam perkara ini karena perkara ini merupakan perkara megaproyek dan melibatkan banyak pihak. Kami akan terus kejar. Kami juga menemukan dugaan suap dan gratifikasi pada kasus ini,” tegasnya.
Akibat perbuatan tersebut, mereka akan diancam UU Tipikor Pasal pasal 2 dengan ancaman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Pasal 3 jo Pasal 55 UU Tipikor. (roy)
Advertisement
Advertisement
Padang EkspresIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




