PADEK.JAWAPOS.COM-Untuk menyukseskan program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Sosial merangkul berbagai pihak. Salah satunya Universitas Negeri Padang (UNP). Perguruan tinggi yang dipimpin Krismadinata Ph.D itu pun memberi dukungan penuh.
Komitmen tersebut disampaikan langsung di hadapan Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam Focus Group Discussion (FGD) Membangun Kemitraan antara Sekolah Rakyat dan Perguruan Tinggi dalam Pengembangan Program-program Pendidikan di Ruang Sidang Senat Rektorat UNP, Senin (28/4) malam.
Menteri Sosial yang akrab disapa Gus Ipul ini menekankan pentingnya kerja sama berbagai pihak untuk menyukseskan program tersebut.
“Kami bekerja sama dengan banyak pihak. Salah satunya kampus dan utamanya kabupaten, kota, serta provinsi. Kampus di sini kita minta untuk terlibat ke depan. Baik tentang peningkatan kualitas guru maupun pendampingan lainnya,” ungkap dia.
Program Sekolah Rakyat merupakan bagian integral dari visi dan misi Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan mencetak agen perubahan di setiap keluarga miskin melalui pendidikan berkualitas.
“Program ini, sebutnya, mengusung visi memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi. Pada kesempatan tersebut, Gus Ipul memaparkan perkembangan persiapan program ini.
“Jadi ada dua saat ini yang kita kerjakan sesuai arahan presiden. Antara lain memastikan beberapa titik itu siap dimulai untuk pembelajaran tahun ajaran 2025/2026. Sekarang sudah ada 53 titik yang memenuhi syarat,” jelasnya.
Persiapan yang telah dilakukan meliputi rekrutmen kepala sekolah, siswa, serta penyiapan sarana dan prasarana penunjang. Seperti pengadaan tempat tidur, kursi, dan meja belajar untuk laboratorium. “Sementara ada 80 lagi yang saat ini sedang disurvei. Salah satunya UNP,” tambah dia.
Dari 53 titik yang telah memenuhi syarat, di Sumatera baru ada satu lokasi. “Jika memungkinkan, ini menjadi dua, dan ditambah lagi di Solok,” kata Gus Ipul.
Lokasi-lokasi tersebut disurvei Kementerian Pekerjaan Umum. Jika memenuhi syarat akan diikutsertakan pada tahap kedua dengan jadwal pembelajaran dimulai Juli-Agustus 2025.
“Saya bersyukur dukungan dari gubernur, bupati, dan wali kota serta stakeholder lain dalam menindaklanjuti arahan presiden ini bisa berjalan lancar. Bahkan ada kemudahan-kemudahan,” ungkapnya.
Sekolah Rakyat dirancang untuk memberikan fasilitas pendidikan yang baik bagi siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Siswa akan tinggal di asrama selama menempuh pendidikan, dengan semua kebutuhan ditanggung oleh pemerintah.
“Di Kota Padang, kami juga memiliki balai pelatihan dengan sarana dan prasarana yang cukup untuk melakukan pembelajaran dua rombel (rombongan belajar). Satu rombel itu 25 siswa. Jadi kalau dua berarti 50 siswa, satu laki-laki dan satu perempuan,” terang Gus Ipul.
Mensos menambahkan pihaknya baru memulai diskusi dengan beberapa kampus yang memiliki fasilitas yang bisa bekerja sama seperti UNP. “Saya baru tahu ada fasilitas-fasilitas yang relatif lengkap yang insya Allah akan kita tindaklanjuti,” tuturnya.
Terkait program ini, Rektor UNP Krismadinata Ph.D menegaskan komitmen institusinya dalam mendukung program Sekolah Rakyat. Yakni dengan menjadi tenaga ahli dan konsultan pendidikan di berbagai daerah kabupaten dan kota.
“Kalau berdiri nanti sekolah-sekolah rakyat, bidang pendidikan atau guru-gurunya, UNP siap untuk mendukung Sekolah Rakyat di Sumbar,” tekannya.
Pada kesempatan itu ia memaparkan, UNP memang ikut mendukung program pemerintah. Buktinya UNP mempunyai 10 kampus di wilayah Sumbar. Empat di Kota Padang.
Selain itu ada di Payakumbuh, Sawahlunto, Sijunjung, Bukittinggi, Pariaman, dan Pesisir Selatan. “Insya Allah akan dibuka di Mentawai,” paparnya.
Krismadinata menambahkan, UNP terdiri dari 10 fakultas, satu Sekolah Pascasarjana, dan satu Sekolah Vokasi.
“Karena memang UNP dari dulu topiknya bidang pendidikan, maka UNP mempunyai kampus yang ada di Padang. Salah satunya kampus UNP di Bandarbuat dengan fasilitas lengkap dan ini siap untuk dijadikan Sekolah Rakyat,” tegasnya.
UNP, terang dia, memiliki lahan seluas satu hektare di lokasi tersebut dengan fasilitas lengkap untuk pendidikan guru, asrama, supermarket, fasilitas olahraga, fasilitas musik, dan pendukung lainnya.
“Kalau untuk tahun ini, Pak Menteri izinkan, kita siap menjelang infrastruktur lainnya disiapkan,” ujar Krismadinata.
Selain itu, UNP juga memiliki lahan seluas 5,2 hektare di Sawahlunto yang juga dapat digunakan untuk pendidikan guru. “Jadi kalau seandainya di daerah ingin dibangun, kita siap juga,” tambahnya.
Dalam forum yang sama, hadir juga Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy. Dia mengapresiasi keseriusan program yang dikawal langsung oleh Menteri Sosial ini.
Vasko juga menyebutkan, delapan daerah di Sumbar telah mengajukan program ini ditambah dengan UNP. “Mudah-mudahan kita ajukan lagi beberapa kesiapan yang cukup mumpuni. Insya Allah disetujui Pak Menteri. Mudah-mudahan kita support semua untuk kebermanfaatan masyarakat Sumbar,” harapnya.
Untuk perencanaan di awal program Sekolah Rakyat, Kabupaten Solok sudah masuk ke tahap pertama, dan ada tiga perencanaan di awal. Termasuk salah satunya UNP.
“Kami akan gerak cepat terus dan mengusulkan kepada pemerintah pusat, tinggal digodok datanya oleh Pak Menteri, bagaimana nanti yang paling tepat dan dirasa penting di Sumbar,” pungkasnya.
Pada diskusi yang dimoderatori Senior Eksekutif UNP Prof Ganefri Ph.D itu, hadir Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani, Ketua Majelis Wali Amanat, Senat Akademik Universitas, Wakil Rektor, Dekan dan Wakil Dekan, Direktur dan Wakil Direktur serta unsur pimpinan lain di lingkungan UNP. (adv)
Editor : Novitri Selvia