PADEK.JAWAPOS.COM-SEBANYAK 545 Kepala Keluarga (KK) terdampak bencana di Kabupaten Agam menyatakan bersedia menempati Hunian Sementara (Huntara) yang disiapkan pemerintah daerah.
Huntara tersebut tersebar di 10 titik lokasi pada lima kecamatan di wilayah Kabupaten Agam.
Di Kecamatan Palembayan, Huntara dibangun di tiga titik, yakni lapangan bola SDN 05 Kayupasak Salarehaia, lapangan bola Padang Sibabaju Salarehaia, dan lapangan bola Jajaran Tantaman. Dari wilayah ini, sebanyak 207 KK telah menyatakan kesediaannya menempati Huntara.
Sementara itu, di Kecamatan Ampekkoto, Huntara ditempatkan di lahan DOB Bancah Balingka. Sebanyak 85 KK dari tiga nagari, yaitu Sungailandia, Kotogadang, dan Balingka, akan menempati hunian sementara tersebut.
Di Kecamatan Malalak, Huntara dibangun di Lapangan Lambeh, Bukik Malancah, dengan jumlah warga yang bersedia menempati sebanyak 14 KK.
Untuk Kecamatan Palupuh, Huntara didirikan di Lapangan Pakan Salasa, Jorong Sungaiguntung, serta Lapangan Jorong Batehgadang. Dari wilayah ini, tercatat 51 KK menyatakan siap menempati Huntara.
Adapun di Kecamatan Tanjungraya, Huntara dibangun di OW Linggai Nagari Duo Koto, Lapangan Kukuban Maninjau, dan Lapangan Jorong Labuah, Sungaibatang. Sebanyak 188 KK dari tujuh nagari salingka Danau Maninjau bersedia menempati hunian sementara tersebut.
Bupati Agam, Benni Warlis Dt Tan Batuah, menginstruksikan jajaran terkait untuk terus melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Khususnya warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat akibat bencana.
Dia menjelaskan konsep Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (Huntap) sebagai bagian dari tahapan pemulihan pascabencana.
Menurutnya, Huntara disiapkan sebagai solusi sementara agar masyarakat tetap memiliki tempat tinggal yang layak, aman, dan sehat, sembari menunggu proses pembangunan hunian tetap.
“Rumah yang rusak berat tentu tidak bisa langsung ditempati kembali. Untuk itu, pemerintah menyiapkan hunian sementara agar masyarakat tetap bisa beraktivitas dengan aman, sebelum nantinya dibangunkan hunian tetap,” jelas Bupati.
Ia juga menegaskan, pendataan kerusakan rumah dan infrastruktur di lapangan menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun langkah penanganan lanjutan, termasuk pengajuan bantuan ke pemerintah pusat.
Pemerintah Kabupaten Agam berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat terdampak bencana, tidak hanya dalam pemulihan infrastruktur, tetapi juga memastikan aspek kemanusiaan dan keberlanjutan tempat tinggal warga.
1.505 Rumah Rusak, 3.878 Jiwa Mengungsi
Bencana hidrometeorologi yang melanda Kabupaten Agam mengakibatkan kerusakan signifikan pada permukiman warga.
Berdasarkan data pemerintah daerah, tercatat 367 unit rumah rusak ringan, 287 unit rusak sedang, dan 851 unit rusak berat. Total estimasi kerugian akibat bencana tersebut diperkirakan mencapai Rp 189,03 miliar.
“Rumah yang rusak berat tentu tidak bisa langsung ditempati kembali. Untuk itu, pemerintah menyiapkan hunian sementara agar masyarakat tetap bisa beraktivitas dengan aman, sebelum nantinya dibangunkan hunian tetap,” jelas Bupati.
Sementara itu, berdasarkan data resmi pengungsi Kabupaten Agam per 19 Desember 2025, tercatat sebanyak 3.878 jiwa masih berada di lokasi pengungsian maupun rumah kerabat.
Jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan dua hari sebelumnya, yakni 4.081 jiwa pada 17 Desember 2025, seiring mulai membaiknya kondisi di sejumlah wilayah serta kembalinya sebagian warga ke rumah masing-masing.
Data menunjukkan penurunan signifikan terjadi di beberapa kecamatan, terutama Kecamatan Palembayan dan Tanjungraya. Sejumlah pengungsi di Jorong Tantaman, Silungkang, serta beberapa posko nagari di Palembayan dilaporkan telah kembali ke rumah.
Kondisi serupa juga terjadi di beberapa titik pengungsian di Kecamatan Tanjungraya, termasuk kantor wali nagari dan rumah warga yang sebelumnya dijadikan tempat pengungsian sementara.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Agam, Roza Syafdefianti, mengatakan penurunan jumlah pengungsi merupakan hasil evaluasi lapangan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pemerintah daerah bersama unsur nagari dan kecamatan.
“Sebagian warga sudah diperbolehkan kembali ke rumah setelah dilakukan pengecekan kondisi lingkungan dan dinyatakan relatif aman. Namun, pendataan tetap kami lakukan setiap hari untuk memastikan situasi tetap terkendali,” ujar Roza, kemarin.
Meski demikian, Roza menyebut masih terdapat penambahan pengungsi di beberapa wilayah, seperti di Kecamatan Malalak, khususnya Nagari Malalak Barat, akibat kondisi cuaca dan lingkungan yang belum sepenuhnya stabil.
“Kondisinya dinamis. Di satu wilayah jumlah pengungsi berkurang, sementara di wilayah lain justru ada penambahan. Karena itu, koordinasi lintas sektor terus kami lakukan agar penanganan tetap optimal,” katanya.
Roza juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan mengikuti arahan pemerintah daerah, terutama bagi warga yang tinggal di kawasan rawan bencana.
“Kami mengajak masyarakat untuk tidak tergesa-gesa kembali ke rumah jika kondisi belum benar-benar aman dan selalu mengacu pada informasi resmi dari pemerintah,” tutup Roza.
Pemerintah Kabupaten Agam memastikan akan terus melakukan pemantauan, pendataan, serta penyaluran bantuan hingga kondisi di seluruh wilayah terdampak dinyatakan aman dan kembali normal.
Langkah Awal
Terpisah, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal TNI Suharyanto, melakukan kunjungan ke Kecamatan Bayang Utara, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Minggu (21/12).
Kunjungan tersebut bertujuan untuk meninjau pembangunan huntara bagi masyarakat yang terdampak bencana banjir bandang di daerah tersebut. Termasuk masyarakat yang bermukim di kawasan rawan bencana atau zona merah.
Dia menegaskan, penyediaan hunian sementara merupakan langkah awal yang sangat penting dalam penanganan pascabencana. Ini untuk memastikan masyarakat terdampak memiliki tempat tinggal yang aman dan layak.
“Huntara ini disiapkan sebagai solusi sementara bagi warga terdampak dan masyarakat yang berada di zona merah, sembari menunggu pembangunan hunian permanen yang sedang kami persiapkan,” ujarnya.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pessel, tercatat sebanyak 94 kepala keluarga terdampak banjir bandang yang tersebar di sejumlah nagari di Kecamatan Bayang Utara.
Selain pembangunan fisik, Kepala BNPB RI juga menekankan pentingnya pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, penanganan bencana tidak boleh hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga harus membantu warga bangkit kembali dari sisi ekonomi.
Baca Juga: Tanggap Darurat Berakhir, Tim Verval Kerusakan Bencana Mulai Turun ke 77 Nagari di Padangpariaman
“Sesuai arahan Presiden, penanganan bencana harus menyeluruh. Tidak hanya membangun rumah, tetapi juga memulihkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak,” tegasnya. (ptr/yon)
Editor : Novitri Selvia