Jembatan Kembali Dibangun Pascabencana, Ekonomi dan Transportasi Terhubung

Tandri Eka Putra • Dipublikasikan Kamis, 15 Oktober 2026 | 21:23 WIB
Salah satu warga memperlihatkan proses Pembangunan Jembatan Bukik Batabuah.  Jika jembatan ini selesai, maka jalur ekonomi dan transportasi antar daerah kembali terhubung. (Source Satgas PRR – Kemendagri)
Salah satu warga memperlihatkan proses Pembangunan Jembatan Bukik Batabuah. Jika jembatan ini selesai, maka jalur ekonomi dan transportasi antar daerah kembali terhubung. (Source Satgas PRR)

PADEK.JAWAPOS.COM — Pembangunan kembali Jembatan Bukik Batabuah di Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, menjadi langkah penting untuk memulihkan konektivitas transportasi dan aktivitas ekonomi masyarakat setelah banjir bandang serta lahar dingin Gunung Marapi pada 11 Mei 2024. Dengan nilai kontrak Rp3,537 miliar, jembatan permanen tersebut ditargetkan rampung pada 13 Desember 2026.

Hingga pertengahan Oktober 2026, progres fisik pembangunan mencapai sekitar 55 persen. Proyek yang dimulai pada 5 Agustus 2026 itu didanai melalui Dana Transfer ke Daerah (TKD) Tambahan untuk penanganan bencana, sebagai bagian dari pemulihan infrastruktur pascabencana di Kabupaten Agam.

Dukungan TKD Tambahan menjadi instrumen pembiayaan pemerintah pusat untuk membantu pemerintah daerah mempercepat penanganan dampak bencana dan pemulihan infrastruktur. Melalui dukungan tersebut, pembangunan jembatan permanen dapat dilaksanakan setelah sebelumnya terkendala keterbatasan anggaran kabupaten.

Bagi masyarakat setempat, pembangunan jembatan bukan hanya soal memulihkan jalan yang terputus. Infrastruktur ini berperan dalam menghubungkan lima nagari, memperlancar pengangkutan hasil pertanian, serta menyediakan jalur alternatif perjalanan Sumatera Barat–Riau.

Asril, petani dari Jorong Kubang Duo Koto Panjang, Nagari Bukik Batabuah, mengatakan akses yang terputus selama ini menambah waktu dan biaya perjalanan masyarakat.

“Kalau jembatan ini belum ada, kami terpaksa memutar lewat arah Baso sejauh kira-kira tiga kilometer, menambah waktu perjalanan sekitar 20 menit dan menambah ongkos bensin,” ujarnya saat ditemui di lokasi pengerjaan, Selasa (13/10/2026).

Menurut Asril, jembatan permanen yang dibangun dengan desain baru diharapkan dapat mendukung kelancaran pengangkutan hasil kebun. Akses yang kembali terhubung juga diharapkan mendorong kegiatan usaha masyarakat dan menggerakkan kembali UMKM setempat.

Jembatan Bukik Batabuah memiliki peran lebih luas karena menjadi penghubung Nagari Bukik Batabuah, Lasi, Canduang, Sungai Pua, dan Kubang Putiah. Jalur tersebut juga menjadi alternatif rute Padang–Pekanbaru, terutama ketika terjadi kepadatan lalu lintas di jalur utama sekitar Tanjung Alam dan Baso.

Pemulihan akses transportasi tersebut sejalan dengan arah Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Renduk PRRP Sumatera) 2026–2028. Pada sektor transportasi, Renduk mengarahkan pemulihan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat, kelancaran distribusi barang dan logistik, serta pembangunan infrastruktur yang lebih tangguh dan mempertimbangkan risiko bencana.

Direktur CV Midya Karya, Delfa Oktra, mengatakan pembangunan jembatan permanen saat ini difokuskan pada penyelesaian struktur penahan. Abutment pertama telah rampung, sementara pekerjaan abutment kedua masih berlangsung.

“Progres pengerjaan telah mencapai kurang lebih 55 persen dan kami menargetkan rampung sepenuhnya pada 13 Desember 2026,” kata Delfa.

Untuk mengejar target tersebut, kontraktor mengerahkan 12 pekerja dan dua unit ekskavator. Salah satu tantangan di lapangan adalah kondisi dasar sungai yang dipenuhi batuan vulkanik berukuran besar serta perubahan debit air dari kawasan hulu.

Pembangunan jembatan ini juga dirancang untuk mengurangi risiko kerusakan akibat bencana serupa. Struktur lama menggunakan pilar tengah yang dapat menjadi tempat penumpukan kayu dan batu saat banjir bandang. Pada konstruksi baru, pilar tersebut dihilangkan dan jembatan bertumpu pada dua abutment di kedua sisi sungai.

Alur sungai diperlebar dari sekitar sembilan meter menjadi 20 meter dan diperdalam sekitar dua meter. Ruang bebas vertikal dari dasar sungai ke lantai jembatan dirancang enam meter, sedangkan lebar keseluruhan jembatan mencapai delapan meter.

Wali Nagari Bukik Batabuah, Firdaus, mengatakan pembangunan permanen ini merupakan kelanjutan dari penanganan darurat yang dilakukan setelah bencana, mulai dari jembatan kayu hingga pemasangan Jembatan Bailey.

Ia menyebut pendanaan melalui TKD Tambahan menjadi faktor penting dalam merealisasikan pembangunan yang sebelumnya terkendala keterbatasan anggaran kabupaten.

Di tingkat Kabupaten Agam, pemulihan juga dilakukan terhadap sejumlah jembatan lain. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam, Ofrizon, menyebutkan 17 jembatan telah menyelesaikan proses tender, dengan lima jembatan prioritas memasuki pengerjaan fisik.

Selain Bukik Batabuah, pembangunan dilakukan pada Jembatan Pandan Banyak, Jembatan MTSN Balingka, Jembatan Tigo Kampuang, dan Jembatan Sungai Asam. Program tersebut ditujukan untuk mengembalikan akses menuju fasilitas publik, kawasan pertanian, pusat perdagangan, serta jalur penghubung antarnagari dan antarkecamatan.

Pemerintah daerah juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan konstruksi agar sesuai dengan perencanaan teknis dan target waktu. Dengan dukungan pendanaan pemerintah serta pengerjaan yang berorientasi pada mitigasi bencana, pemulihan infrastruktur diharapkan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Satgas PRR Perkuat Pengawasan dan Percepatan Pemulihan Infrastruktur

Dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera, Satgas PRR menjalankan fungsi koordinasi, pengawasan, dan evaluasi terhadap program yang dilaksanakan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah. Pengawasan dilakukan untuk memastikan program pemulihan berjalan dan perkembangannya dapat dipantau secara berkala.

Kepala Satgas PRR Sumatera Muhammad Tito Karnavian menegaskan, pengawasan dilakukan secara berkala. Pimpinan kementerian/lembaga yang menerima anggaran juga diminta menyampaikan perkembangan pelaksanaan pekerjaan kepada media dan kepala daerah.

“Inilah yang kami lakukan pengawasan, mengevaluasi. Kami lakukan selain setiap minggu, kami meminta seluruh pimpinan kementerian/lembaga yang sudah menerima anggaran itu menyampaikan kepada media dan kepada seluruh kepala daerah seperti dalam kegiatan saat ini,” kata Tito pada 28 Oktober 2026.

Bagi warga Bukik Batabuah, penyelesaian jembatan pada Desember mendatang menjadi harapan untuk mengembalikan mobilitas yang lebih lancar, mengurangi biaya distribusi hasil pertanian, dan membuka kembali peluang pertumbuhan ekonomi setelah bencana (Tim Media Satgas PRR)

Editor : Tandri Eka Putra
Satgas PRR Sumatera Pulih Bukik Batabuah Agam agam