Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja mengatakan bahwa salah satu indikasi pelemahan daya beli adalah kecenderungan masyarakat yang beralih mengonsumsi barang dengan harga lebih rendah.
“Makanya kenapa banyak peritel yang kategori satuan unitnya rendah, itu tetap agresif, masih tetap buka toko-toko baru. Jadi ada kategori yang tumbuh, ada kategori lain yang perlu mendapatkan perhatian,” ujarnya di Jakarta kemarin (19/3).
Hal itu, lanjut dia, merupakan tanda paling kentara yang terjadi saat ini. Daya beli masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah masih berada dalam tekanan dan dipandang belum mampu kembali ke level normal.
Alphonzus mengkhawatirkan peralihan konsumsi barang itu akan merambat ke permasalahan yang lebih serius, yakni mendorong terjadinya impor ilegal.
“Ini bisa mendorong impor ilegal semakin marak karena impor ilegal barangnya murah. Sebab impor ilegal itu tidak bayar biaya masuk, tidak bayar pajak,” tuturnya.
Alphonzus melanjutkan, daya beli masyarakat yang belum pulih seutuhnya juga tercermin dari kinerja industri pusat perbelanjaan yang dalam beberapa tahun ke belakang yang terus melambat.
“Pusat perbelanjaan di Indonesia itu didominasi oleh kelas menengah bawah. Kelas atasnya itu hanya lima persen. Lihat sekeliling Jakarta, bahkan di luar Jakarta, di luar Pulau Jawa. 35 persen itu didominasi kelas menengah. 60 persen itu kelas bawah,” bebernya.
Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan (Hippindo) juga menyebut daya beli masih lesu. Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah mengatakan, berdasarkan data yang dihimpun pihaknya, terjadi penurunan daya beli masyarakat pada Januari dan Februari 2025.
“Hanya, penurunan daya beli itu belum dapat diterjemahkan sebagai ketidakmampuan masyarakat untuk melakukan belanja atau sekadar menahan untuk mengeluarkan uang. Tapi sebenarnya itu daya beli, pada saat bulan tiga ini (Maret, red) kita ada event besar Lebaran, ada turun THR, harapannya ada pembelian,” ujar Budiharjo.
Budi mengaku khawatir penurunan daya beli itu disebabkan karena masyarakat memilih menahan konsumsi atau menyimpan uangnya. Mereka tidak menggunakannya untuk berbelanja. Terlebih masyarakat boleh dibilang telah berbelanja pada masa Nataru 2024/2025.
“Momen Ramadhan dan Lebaran yang secara historis juga merupakan puncak daya beli masyarakat. Waktu yang berdekatan itu besar kemungkinan membuat masyarakat menahan konsumsinya,” urainya. (agf/dio/jpg)
Editor : Novitri Selvia