PADEK.JAWAPOS.COM - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah menegaskan bahwa sektor pariwisata di Kabupaten Kepulauan Mentawai harus menjadi penggerak utama ekonomi daerah.
Dengan potensi wisata kelas dunia yang dimiliki, Mentawai dinilai mampu menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru Sumbar, asalkan dikelola secara serius, terarah, dan berkelanjutan.
Penegasan tersebut disampaikan Mahyeldi saat memimpin rapat pembahasan pengembangan strategis Kepulauan Mentawai di Istana Gubernuran, Selasa malam (12/5/2026). Rapat dihadiri jajaran OPD Pemprov Sumbar, unsur TNI AL, Balai Penataan Ruang Laut (BPRL) Padang, Loka Perikanan Budidaya Laut (LPBL) Pekanbaru, serta asosiasi pariwisata Mentawai.
Mahyeldi menekankan bahwa pengelolaan pariwisata Mentawai tidak boleh hanya berorientasi pada kunjungan wisata, tetapi harus berdampak langsung pada peningkatan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat lokal.
“Mentawai punya potensi yang sangat besar. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dimaksimalkan secara terarah,” kata Mahyeldi.
Ia menyebut Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki sekitar 400 titik surfing yang menjadikannya salah satu kawasan selancar terbesar di dunia. Potensi ini, menurutnya, merupakan modal strategis untuk menarik wisatawan mancanegara dan memperkuat posisi Mentawai sebagai destinasi wisata unggulan Sumbar.
Selain wisata selancar, kawasan ini juga memiliki potensi wisata mangrove yang luas dan dapat dikembangkan sebagai wisata edukasi dan ekowisata berbasis masyarakat, yang sekaligus membuka peluang usaha baru.
“Hutan mangrove di sana juga luas, itu bisa dikembangkan menjadi peluang usaha masyarakat, sekaligus menjaga ekosistem pantai dan menjadi tempat pemijahan ikan,” ujarnya.
Di tengah pesatnya pertumbuhan sektor wisata, Mahyeldi menyoroti pentingnya penataan investasi dan pengelolaan resort agar tidak hanya menguntungkan pihak tertentu, tetapi juga memberi kontribusi nyata bagi perekonomian daerah.
Berdasarkan data Dinas Pariwisata Provinsi Sumbar, saat ini terdapat sekitar 223 resort di Mentawai. Menurut Mahyeldi, pertumbuhan ini harus diiringi dengan kepastian legalitas usaha dan optimalisasi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Terdapat peluang besar untuk meningkatkan PAD dari pemanfaatan ruang laut dan aktivitas wisata di sekitar resort,” katanya.
Ia juga meminta adanya sinkronisasi data dan penertiban izin usaha wisata, serta kejelasan kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten agar pengelolaan investasi tidak tumpang tindih.
Mahyeldi menilai penguatan sektor pariwisata Mentawai harus ditopang dengan peningkatan aksesibilitas. Salah satu yang menjadi perhatian adalah usulan penambahan panjang landasan pacu Bandara Mentawai agar dapat melayani pesawat berkapasitas lebih besar.
“Kalau akses semakin mudah, wisatawan mancanegara juga akan semakin banyak datang ke Mentawai,” ujarnya.
Menurutnya, peningkatan akses ini akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah, mulai dari sektor perhotelan, transportasi, hingga UMKM lokal.
Mahyeldi menegaskan bahwa pembangunan pariwisata Mentawai tidak boleh hanya menjadi ruang keuntungan bagi investor, tetapi harus membuka lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat lokal.
Ia mendorong peningkatan pelatihan tenaga kerja bagi pemuda Mentawai agar dapat terserap dalam industri pariwisata dan pengelolaan resort.
“Pariwisata Mentawai harus tetap mengedepankan budaya lokal sebagai daya tarik utama,” katanya.
Sebagai langkah percepatan, ia juga mengusulkan pembentukan tim khusus lintas OPD untuk memastikan pengembangan Mentawai berjalan terpadu dan berdampak ekonomi.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar, Syefdinon, menyampaikan bahwa sektor kelautan juga disiapkan untuk mendukung pengembangan ekonomi wisata di Mentawai.
Program yang dirancang meliputi konservasi terumbu karang, pengembangan kampung nelayan, bioflok, hingga integrasi kawasan mangrove sebagai bagian dari destinasi wisata berkelanjutan.
“Potensi kelautan Sumatera Barat sangat besar dan harus dikelola secara terintegrasi,” kata Syefdinon.
Ketua Asosiasi Resort Mentawai menyoroti dominasi investasi asing yang disebut mencapai sekitar 90 persen resort berbentuk PMA, meski sebagian menggunakan nama lokal.
Ia menilai kondisi tersebut perlu ditata agar manfaat ekonomi tidak bocor dan benar-benar kembali ke daerah.
“Kami khawatir daerah tidak mendapat manfaat apa-apa kalau tata kelolanya tidak dipersiapkan dengan baik sejak sekarang,” ujarnya
Asosiasi juga meminta pemerintah melakukan audit lapangan dan penertiban terhadap usaha yang tidak sesuai aturan. “Kami ingin pariwisata Mentawai maju, tapi maju yang bermartabat dan taat hukum,” tegasnya. (wni)
Editor : Adriyanto Syafril