PADEK.JAWAPOS.COM-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta para kepala daerah ikut mengawasi program MBG. Instruksi itu disampaikan Tito saat rapat virtual dengan kepala daerah se-Indonesia, kemarin (29/9).
Tito meminta semua kepala daerah berperan aktif dalam mencegah terjadinya insiden keracunan makanan. Peran dinas kesehatan (dinkes) di semua daerah harus lebih dioptimalkan.
“Dinas kesehatan bersama jajaran terkait dapat melakukan rapat internal guna membahas proses bisnis, mekanisme pengecekan makanan di lapangan, sekaligus menerbitkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS, red),” terang Tito.
Selain dinkes, pencegahan keracunan juga dilakukan dengan melibatkan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) melalui Dinas Pendidikan (Dispendik) masing-masing.
“Jadi, pengecekan di dapur, pengecekan oleh ahli gizi, dan mungkin dinas kesehatan.Dan kemudian saat sampai di sekolah, pengecekan oleh UKS di bawah kendali dinas pendidikan, yang bosnya ya kepala daerah,” terang Tito.
Terpisah, Presiden Prabowo Subianto mengakui, masih ada kendala untuk mewujudkan target 82 juta penerima manfaat MBG. Namun, bukan berarti program itu akan dihentikan.
Dia menjelaskan, selama 11 bulan pelaksanaan, MBG telah menjangkau hampir 30 juta siswa. Dia kembali menegaskan bahwa program ini bukan hanya memberikan manfaat langsung bagi anak-anak dan ibu hamil, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat hingga ke tingkat desa.
“Kita telah menyelamatkan minimal Rp 300 triliun rupiah. Rp 300 triliun inilah yang kita pakai untuk makan bergizi gratis,” ujar Prabowo.
Selain manfaat langsung bagi penerima, program ini juga memberi dampak besar terhadap perekonomian rakyat. Kebutuhan bahan pangan untuk program ini berasal dari desa dan kecamatan, sehingga petani dan peternak memiliki pasar yang terjamin.
“Ternyata dengan makan bergizi ini kita bisa menciptakan lapangan di awal tahun depan, Januari-Februari, 1,5 juta lapangan kerja baru. Kita telah berhasil menghidupkan ekonomi rakyat, bahwa tiap hari kita butuh telur, kita butuh sayur, kita butuh ikan, kita butuh ayam, kita butuh bahan-bahan dari kampung-kampung itu sendiri, dari kecamatan-kecamatan itu sendiri,” bebernya.
Sekolah Ogah Terima MBG
Kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) membuat sejumlah sekolah merasa khawatir. Mereka akhirnya tak mau lagi menerima jatah makanan dari pemerintah itu.
Sikap itu ditunjukkan, salah satunya, oleh SD Muhammadiyah Terpadu (SDMT) di Kelurahan Ronowijayan, Ponorogo, Jawa Timur. MBG di sekolah tersebut sebenarnya sudah berjalan selama sebelas hari, sebelum akhirnya ditangguhkan.
“Mulai hari ini (kemarin, red), kami sudah berkoordinasi dengan SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, red) di Tonatan untuk menghentikan sementara, sambil menunggu perbaikan layanan,” ungkap Kepala SDMT Ponorogo Jainal Abidin kepada Radar Ponorogo Grup Jawa Pos (grup Padang Ekspres).
Jainal menerangkan, program MBG mulai diterima sekolahnya pada 11 September lalu. Awalnya tidak ada masalah. Sekitar 908 porsi dikirim menggunakan dua truk setiap pukul 11.00, mulai Senin sampai Jumat. Belakangan, pengiriman molor dari jadwal.
Bahkan, beberapa kali makanan baru datang setelah peserta didik pulang.“Kamis pekan lalu datang sekitar pukul 14.30, sebagian anak-anak sudah pulang. Ada 3-4 kali terlambat,” kata Jainal kemarin (29/9).
Akibatnya, MBG tak terserap seluruhnya. Selain mubazir, peserta didik juga tidak mendapat jatah makanan yang seharusnya diterima saat siang. Menurut dia, keterlambatan distribusi itu mengganggu konsentrasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar (KBM).
Jainal menyebut, orang tua juga resah dengan kegaduhan akibat keracunan MBG di beberapa daerah. Apalagi beredar kabar bahwa food tray atau nampan MBG mengandung minyak babi.
Setelah menangguhkan MBG, pihak sekolah memutuskan mengembalikan jatah makan siang dari katering yang disediakan yayasan. “Sebelum ada MBG, kami sudah ada program makan siang. Jadi, kami kembalikan makan siang ke katering kami,” jelasnya.
Sikap senada diambil SD Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta, Jawa Tengah. Baik wali murid maupun pihak sekolah kompak ogah menerima MBG. Alasannya, mereka sudah punya sistem katering sehat sendiri yang berjalan rapi sejak 2015.
Kasus keracunan MBG sempat dibahas di grup WhatsApp wali murid. Banyak orang tua cemas mendengar kasus keracunan massal di sejumlah daerah.
“Semua cemas karena keracunan lagi banyak-banyaknya di Indonesia. Tahu-tahu kita yang sudah punya sistem bagus ini malah mau dikasih MBG,” ujar Indri, wali murid SD Muhammadiyah 1 Ketelan, kepada Radar Solo Grup Jawa Pos.
Baca Juga: SD Negeri 02 Pampangan: Main Seru Balance Bike, Anak Tumbuh Tangguh
Yusuf, wali murid yang lain, bahkan terang-terangan menolak. Ia menilai menu dapur sehat ramah anak di sekolah jauh lebih terjamin. Meski biaya Rp 10 ribu per porsi sama dengan program MBG, ia rela membayar karena kualitasnya sudah terbukti.
“Kalau dipaksa MBG, saya mending bawakan bekal dari rumah untuk anak saya. Urgensinya apa coba diganti, wong yang sekarang sudah baik,” tegasnya.
Sejak 2015, SD Muhammadiyah 1 Ketelan memang punya program dapur sehat ramah anak. Menu yang disajikan lengkap. Ada ikan, ayam, sayur, dan pilihan menu lain sesuai selera anak. Selain sehat, makanan selalu disajikan hangat.
Hal itu membuat wali murid yakin tak perlu lagi program pengganti.Staf Humas SD Muhammadiyah 1 Ketelan Dwi Jatmiko mengatakan, sekolah dan wali murid sepakat program MBG lebih baik diberikan ke sekolah lain yang lebih membutuhkan.
“Kalau sampai ada keracunan, siapa yang tanggung jawab? Intinya, kita sudah punya sistem bagus, aman, dan terjangkau. Jadi, tidak perlu MBG,” tandasnya. (lyn/mia/rya/gen/kid/ves/nik/oni/jpg)
Editor : Novitri Selvia