Usulan itu disampaikan merespons banjir dan longsor yang melanda 52 kabupaten/kota di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Alex menyatakan badan khusus diperlukan karena kompleksitas kerusakan akibat banjir bandang yang disertai degradasi lingkungan. Pernyataan itu disampaikan dalam keterangan tertulis, Sabtu (3/1/2025).
“Kita punya pengalaman menangani tsunami Aceh-Nias 2004 dan berbagai bencana lain. Namun, banjir dan longsor dengan kerusakan lingkungan yang massif belum pernah kita alami. Karena itu, badan khusus sangat diperlukan,” kata Alex.
Usulan tersebut merespons persetujuan Presiden Prabowo Subianto atas pembentukan Satgas Kuala.
Persetujuan diberikan pada rapat terbatas di hunian sementara yang dibangun Danantara di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Kamis (1/1/2026), atas usulan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.
Satgas Kuala difokuskan pada pengerukan sungai yang mengalami pendangkalan akibat timbunan lumpur serta pengolahan air berlumpur menjadi air bersih di wilayah terdampak.
“Kami menilai Satgas ini layak ditingkatkan menjadi badan khusus agar tugasnya lebih komprehensif dan mengatasi kendala teknis kewenangan,” ujar Alex.
Ia menambahkan, badan khusus juga dibutuhkan karena potensi bencana masih berlanjut. Alex merujuk prakiraan BMKG yang menyebut curah hujan tinggi masih berpotensi terjadi hingga Maret 2026.
Menurut Alex, pembentukan badan khusus akan menyederhanakan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Anggaran tidak lagi tersebar di banyak kementerian dan lembaga.
“Anggarannya cukup dikoordinasikan lintas kementerian tanpa perlu mengubah UU APBN karena ditempatkan pada satu badan,” katanya.
Alex menilai model Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias dapat dijadikan rujukan. Ia menekankan pentingnya kepemimpinan efektif, manajemen transparan, dan pencegahan korupsi dalam penanganan bencana.
Baca Juga: Fenomena Wolf Moon 3 Januari 2026: Supermoon Pertama dan Terbesar Tahun Ini
“BRR Aceh-Nias diakui dunia. Kita berharap tata kelola serupa terulang dalam penanganan banjir Sumatera,” ujarnya.
Data dampak bencana mencatat 3.188 fasilitas pendidikan, 803 rumah ibadah, 215 fasilitas kesehatan, 81 ruas jalan, dan 34 jembatan terdampak banjir dan longsor di tiga provinsi.
Di Aceh, kerusakan meliputi 1.312 fasilitas pendidikan, 631 rumah ibadah, 141 fasilitas kesehatan, 38 ruas jalan, dan 17 jembatan.
Di Sumatera Barat, tercatat 659 fasilitas pendidikan, 150 rumah ibadah, 7 fasilitas kesehatan, 31 ruas jalan, dan 13 jembatan terdampak.
Sementara di Sumatera Utara, dampak meliputi 659 fasilitas pendidikan, 22 rumah ibadah, 67 fasilitas kesehatan, 12 ruas jalan, dan 4 jembatan.
Hingga Jumat (2/1/2026), jumlah korban tewas mencapai 1.157 jiwa. Rinciannya, Aceh 530 jiwa, Sumatera Utara 365 jiwa, dan Sumatera Barat 262 jiwa.
Jumlah korban hilang tercatat 165 orang, terdiri dari 72 orang di Sumatera Barat, 60 orang di Sumatera Utara, dan 31 orang di Aceh.
Sementara jumlah pengungsi mencapai 380.287 jiwa, dengan mayoritas berada di Aceh sebanyak 356.658 jiwa. (*)
Editor : Hendra Efison