Program tersebut mencakup perbaikan lahan, jaringan irigasi, serta pemulihan sarana dan prasarana pertanian agar petani terdampak dapat kembali berproduksi.
Pemulihan Pascabencana dan Gerak Cepat Kementan
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemulihan sektor pertanian pascabencana merupakan tanggung jawab negara. “Ini tanggung jawab kami sebagai Menteri Pertanian dan sebagai Kepala Badan Pangan Nasional,” ujarnya.
Sejak bencana melanda wilayah Sumatera pada akhir November 2025, Kementan langsung melakukan penanganan darurat. Begitu menerima informasi bencana, seluruh jajaran Kementan diminta mengambil langkah nyata.
“Begitu kedengaran ada bencana, kami langsung ke Kementerian Pertanian dan meminta seluruh pegawai serta mitra mengeluarkan sedekah terbaiknya,” kata Mentan Amran.
Gerakan solidaritas tersebut menghasilkan donasi Rp75 miliar yang berasal dari gaji pegawai, sedekah keluarga besar Kementan, dan dukungan Komisi IV DPR RI. Selain itu, bantuan pangan skala besar juga disalurkan sesuai arahan Presiden RI. “Bapak Presiden memerintahkan, kirim bantuan dan jangan menunggu surat,” ujarnya.
Dampak Kerusakan dan Prioritas Rehabilitasi
Total kerusakan lahan sawah di tiga provinsi — Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat — mencapai 98.002 hektare.
Aceh mengalami kerusakan terluas, yaitu 54.233 hektare di 21 kabupaten/kota. Disusul Sumatera Utara seluas 37.318 hektare di 15 kabupaten/kota, serta Sumatera Barat seluas 6.451 hektare di 14 kabupaten/kota.
Kerusakan kategori ringan hingga sedang tercatat seluas 69.240 hektare, dengan rincian kerusakan ringan 48.969 hektare dan kerusakan sedang 20.271 hektare.
Rinciannya, Aceh 32.652 hektare, Sumatera Utara 32.964 hektare, dan Sumatera Barat 3.624 hektare. Di Kabupaten Aceh Utara, total kerusakan ringan-sedang mencapai 8.237 hektare.
Kementan memprioritaskan rehabilitasi pada lahan dengan kerusakan ringan dan sedang.
Pengerjaan berlangsung Januari–Februari 2026 dengan target total 13.708 hektare, yaitu Aceh 6.530 hektare, Sumatera Utara 6.593 hektare, dan Sumatera Barat 3.624 hektare. “Kami mulai dari yang ringan dan sedang, baru terakhir yang berat,” ujar Mentan Amran
Skema Padat Karya dan Alokasi Anggaran
Di Aceh, rehabilitasi dilakukan dengan skema padat karya agar petani tetap memiliki penghasilan selama proses berlangsung. “Rakyat yang bekerja, yang punya sawah bekerja. Upahnya dibayar oleh pusat,” tegas Mentan Amran.
Untuk pembiayaan, Kementan menyiapkan alokasi anggaran rehabilitasi nasional seluas 10.000 hektare dengan nilai Rp148,53 miliar.
Anggaran ini akan direvisi dan dialokasikan menangani kerusakan sedang di tiga provinsi terdampak.
Selain itu, tersedia anggaran optimasi lahan sebesar Rp310 miliar untuk penanganan kerusakan ringan.
Kegiatan rehabilitasi mencakup perapihan pematang, normalisasi saluran irigasi tersier hingga primer, perbaikan bangunan irigasi seperti pintu air dan box bagi, serta pekerjaan olah lahan.
Kementan juga menyalurkan bantuan pupuk, benih, alat dan mesin pertanian, serta sembako. “Bantuan sudah kami kirim, traktor sudah kami kirim,” pungkas menteri kelahiran Bone itu.(*)
Editor : Heri Sugiarto