Wakil Ketua Komisi IV DPR Minta GPM Prioritaskan Daerah Bencana Sumatera Jelang Ramadhan 2026
Hendra Efison• Kamis, 5 Februari 2026 | 17:31 WIB
Ketua dan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto dan Alex Indra Lukman. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman meminta Gerakan Pangan Murah memprioritaskan daerah bencana di Sumatera saat rapat kerja DPR di Senayan.
PADEK.JAWAPOS.COM—Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, meminta Gerakan Pangan Murah (GPM) menunjukkan keberpihakan negara kepada korban bencana hidrometeorologi di Sumatera menjelang Ramadhan 2026.
Permintaan itu disampaikan Alex dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama mitra kerja terkait pengamanan harga dan persiapan stok pangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.
Alex menegaskan, ribuan warga di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tercatat sebagai korban bencana hidrometeorologi dan membutuhkan akses pangan dengan harga terjangkau.
“Ada ribuan kawan-kawan kita yang tercatat sebagai korban bencana hidrometeorologi di Sumatera, Aceh, Sumut dan Sumbar. Tolong titik GPM-nya diperbanyak di daerah bencana ini,” ujar Alex.
Ia menambahkan, warga di wilayah terdampak bencana saat ini berada dalam kondisi ekonomi yang sulit dan memerlukan perhatian khusus dari negara.
Soroti Sebaran Titik GPM ID Food
Alex menyampaikan pernyataan tersebut sebagai respons atas rencana pelaksanaan GPM oleh ID Food di 420 titik di seluruh Indonesia menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 2026.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat kerja, GPM direncanakan hanya digelar di dua titik di Aceh, empat titik di Sumatera Utara, dan sembilan titik di Sumatera Barat.
“Mudah-mudahan ID Food menggelar GPM secara gratis bagi warga korban bencana. Jika tidak gratis, tolong titiknya diperbanyak,” kata politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Alex juga mengkritisi proporsi pelaksanaan GPM yang dinilai lebih banyak difokuskan di wilayah urban dan padat penduduk.
Ia mencontohkan rencana GPM di Jakarta yang mencapai 65 titik, sementara di Provinsi Jawa Tengah hanya direncanakan 45 titik.
“Sebagai daerah urban, saat Lebaran mayoritas penduduk Jakarta pulang kampung. Semestinya titik GPM di Jakarta tidak lebih banyak dari Jawa Tengah,” ujar Alex.
Selain GPM, Alex juga menyoroti program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun 2026 yang telah ditetapkan pada akhir Januari.
Ia meminta agar penerima manfaat BPNT di daerah 3T, yakni tertinggal, terdepan, dan terluar, mendapatkan perhatian serius.
Alex juga mempertanyakan jadwal penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng bagi 33,2 juta Keluarga Penerima Manfaat pada 2026.
Ia berharap bantuan pangan tersebut disalurkan pada Februari dan Maret 2026 oleh Badan Pangan Nasional bersama Bulog sebagai pelaksana teknis.
“Belajar dari pengalaman tahun 2025, penyaluran Banpang perlu disegerakan karena kondisi geografis Indonesia yang beragam,” ujarnya.
Menurut Alex, penyaluran bantuan pangan di wilayah terpencil, termasuk pedalaman Papua, membutuhkan waktu lebih panjang.
Rapat kerja tersebut dipimpin Ketua Komisi IV DPR RI Siti Heriadi atau Titiek Soeharto, serta dihadiri Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan jajaran pimpinan lembaga terkait.(*)
