PADEK.JAWAPOS.COM-Rencana pemerintah membuka ruang defisit APBN di atas 3 persen menuai kritik. Kebijakan itu dinilai berpotensi menambah beban utang negara.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai pemerintah seharusnya lebih fokus pada efisiensi belanja ketimbang membuka ruang defisit baru.
Awalil menilai kondisi fiskal saat ini tidak dapat disamakan dengan situasi saat pandemi Covid-19 pada 2020, ketika pemerintah memperlebar defisit untuk kebutuhan belanja darurat. Menurut dia, pandemi merupakan kejadian yang sulit diprediksi.
Sementara ketidakpastian global akibat geopolitik, perang dagang, hingga pengetatan likuiditas global sebenarnya sudah terlihat sejak beberapa tahun terakhir.
“Banyak negara sudah menunjukkan sense of crisis dan melakukan mitigasi risiko. Indonesia memang mengakui ada risiko, tetapi mitigasinya belum terlihat jelas,” ujarnya di Jakarta kemarin (16/3).
Dia juga menyoroti kondisi fiskal yang saat ini lebih rapuh dibandingkan sebelum pandemi. Pada 2020 target defisit APBN hanya 1,76 persen dari PDB, sedangkan dalam APBN 2026 targetnya sudah mencapai 2,68 persen.
Rasio utang pemerintah juga meningkat signifikan. Pada 2019 rasio utang tercatat 30,23 persen terhadap PDB, sedangkan pada 2025 sudah naik menjadi 40,46 persen.
Sementara rasio pembayaran utang terhadap pendapatan negara meningkat dari 42,74 persen pada 2019 menjadi 47,67 persen pada 2025.
Bahkan rasio pembayaran bunga utang melonjak dari 14,05 persen menjadi 18,65 persen pada periode yang sama. “Artinya, ketahanan fiskal sebenarnya sudah cukup rentan bahkan sebelum tekanan geopolitik terbaru muncul,” imbuh Awalil.
Di sisi lain, kebutuhan pembiayaan utang pemerintah juga terus meningkat. Rencana pembiayaan utang neto dalam APBN saat ini mencapai sekitar Rp832 triliun, atau sekitar Rp 1.550 triliun secara bruto.
Menurut Awalil, sumber pembiayaan dari dalam negeri seperti perbankan, dana pensiun, perusahaan asuransi, maupun investor ritel memiliki kapasitas terbatas.
Sementara minat investor asing juga belum tentu kuat karena banyak negara saat ini menghadapi kebutuhan pembiayaan utang yang besar.
Dalam kondisi tersebut, pemerintah berpotensi semakin bergantung pada Bank Indonesia sebagai pembeli Surat Berharga Negara (SBN).
“Jika BI harus menyerap SBN lebih besar, risikonya bukan hanya pada fiskal, tetapi juga bisa menjalar ke stabilitas moneter dan sektor keuangan,” jelasnya.
Sebagai alternatif, Awalil menyarankan pemerintah melakukan penyesuaian belanja dengan mengevaluasi sejumlah program prioritas yang membutuhkan anggaran besar.
Program yang dinilai dapat dikaji ulang antara lain, Makan Bergizi Gratis (MBG), koperasi desa Merah Putih, belanja alat utama sistem senjata (alutsista), hingga alat material khusus (almatsus).
Selain itu, penataan ulang struktur birokrasi, termasuk jumlah kementerian dan lembaga, juga dinilai perlu dilakukan. (mim/dio/jpg)
Editor : Novitri Selvia