Dikutip dari @folkjkt pada Minggu (18/1/2026), aturan ini disertai ancaman pemutusan kontrak kerja bagi pekerja yang tidak mematuhi.
Kebijakan tersebut berdampak pada lebih dari 1.200 karyawan. Perusahaan menyatakan aturan itu bertujuan meningkatkan angka pernikahan di internal mereka.
“Jika Anda tidak dapat menikah dan membangun keluarga, perusahaan akan memutuskan kontrak kerja Anda,” demikian kutipan pengumuman resmi Shuntian Chemical Group.
Pengumuman tersebut juga menyasar karyawan berstatus duda atau janda. Dalam dokumen internal, manajemen menilai status lajang sebagai kondisi yang tidak mencerminkan komitmen.
Para ahli hukum ketenagakerjaan di Tiongkok menilai pemecatan berdasarkan status sipil tidak memiliki dasar legal. Mereka menyebut tindakan tersebut berpotensi memicu tuntutan hukum.
Kebijakan ini muncul di tengah penurunan angka kelahiran nasional dan dorongan pemerintah Beijing untuk meningkatkan jumlah pernikahan. Hingga kini belum ada laporan resmi mengenai penerapan sanksi atau jumlah karyawan yang terdampak.
Otoritas ketenagakerjaan setempat masih memantau kebijakan tersebut serta dampaknya terhadap pekerja.(cr3)
Editor : Hendra Efison