Berdasarkan data terbaru tahun 2024, sekitar 50.000 bayi lahir dengan PJB setiap tahunnya, dengan 12.000 di antaranya tergolong kasus kritis.
Namun, kapasitas layanan saat ini baru mampu menangani sekitar 7.500 kasus per tahun, yang terdiri dari 3.140 kasus melalui intervensi bedah (surgical intervention) dan 4.363 melalui intervensi non-bedah (non-surgical intervention). Data ini dikumpulkan dari 18 provinsi oleh para dokter spesialis anak dan jantung anak.
“Selisih data ini menunjukkan masih adanya kesenjangan signifikan dalam penanganan PJB di Indonesia,” ujar Ketua Pengurus Pusat IDAI, DR Dr. Piprim Basarah Yanuarso, SpA, Subs Kardio(K), Rabu (21/5/2025).
Ia menambahkan, distribusi layanan juga belum merata. Sejumlah provinsi belum memiliki fasilitas bedah jantung anak meskipun beban kasus terus meningkat.
Sementara itu, jumlah sumber daya manusia juga menjadi tantangan besar. Saat ini hanya ada 105 dokter subspesialis jantung anak aktif di Indonesia, terdiri dari 70 dokter spesialis anak subspesialis kardiologi (SpA, Subs Kardio(K)) dan 35 dokter spesialis jantung pediatrik (SPJP(K)). Penambahan tenaga baru pun sangat terbatas, hanya 4–6 orang per tahun.
“IDAI adalah mitra strategis pemerintah. Kami terus mengembangkan kemampuan para dokter melalui pelatihan dan kegiatan sosial seperti skrining PJB. Kami ingin memastikan layanan jantung anak tetap berkualitas di seluruh daerah,” jelas Dr. Piprim.
Ketua Unit Kerja Koordinasi (UKK) Kardiologi IDAI, Dr. Rizky Ardiansyah, M.Ked, SpA, Subs Kardio(K), menjelaskan bahwa IDAI telah melakukan sejumlah upaya konkret seperti pelatihan INPOST untuk FKTP dan PNET untuk ekokardiografi dasar.
“Kami juga menerapkan sistem Flying Doctor dan Proctorship untuk mendampingi rumah sakit daerah, agar dokter spesialis anak bisa mandiri dalam menangani PJB,” katanya.
Namun, berbagai keterbatasan infrastruktur masih menjadi hambatan utama, mulai dari minimnya fasilitas PCICU (Pediatric Cardiac Intensive Care Unit), cath-lab, hingga kelangkaan obat esensial seperti prostaglandin IV.
Oleh karena itu, IDAI menyarankan langkah strategis seperti program pengampuan rumah sakit untuk PJB, pengiriman dokter melalui Flying Doctor, serta penyediaan program fellowship pendidikan dalam dan luar negeri.
“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan jantung anak melalui kolaborasi dengan pemerintah, organisasi profesi, dan masyarakat,” ujar Dr. Rizky.
IDAI menegaskan bahwa setiap anak berhak atas penanganan jantung yang layak dan menyerukan kerja sama lintas sektor untuk membangun sistem layanan yang merata.
“IDAI mengajak semua pihak—pemerintah, RS, organisasi profesi, dan masyarakat—bersatu membangun sistem layanan jantung anak yang merata dan berkualitas. Setiap anak berhak atas hidup sehat,” tutup Dr. Piprim.(*)
Editor : Hendra Efison