Indonesia Sumbar Bisnis Olahraga Gaya Hidup Harian Magazine Otomotif Pariwisata Features Internasional Opini Advertorial Pendidikan Buku & Film Hiburan Kesehatan

Bupati: Dana Nagari harus Transparan dan Akuntabel

Willian. • Sabtu, 20 Juni 2026 | 09:30 WIB
Bupati Pasaman Welly Suhery saat membuka Bimtek Siskeudes di Lubuksikaping, Rabu (17/6/).
Bupati Pasaman Welly Suhery saat membuka Bimtek Siskeudes di Lubuksikaping, Rabu (17/6/).

PADEK.JAWAPOS.COM -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasaman terus memperkuat tata kelola keuangan nagari yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi.

Upaya tersebut diwujudkan melalui Bimbingan Teknis (Bim­tek) Sistem Keuangan Desa (Sis­keudes) yang diikuti 124 peserta dari unsur pemerintah nagari dan verifikator kecamatan, Rabu (17/6).

Kegiatan yang digelar untuk meningkatkan kapasitas aparatur nagari tersebut diikuti oleh wali nagari, perangkat nagari, serta verifikator kecamatan yang memiliki peran penting dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban keu­angan nagari.

Bupati Pasaman, Welly Suhery, saat membuka kegiatan menegaskan bahwa pengelolaan dana nagari harus dilakukan secara profesional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Me­nurutnya, pemanfaatan teknologi melalui aplikasi Siskeudes menjadi instrumen penting da­lam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

“Era digital tidak memberi ruang bagi kita untuk tertinggal. Aparatur nagari harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi karena tata kelola keuangan saat ini dituntut semakin tran­sparan, cepat, dan akuntabel. Jangan lagi ada alasan tidak mampu mengikuti per­kembangan teknologi, karena hal itu justru akan menjadi hambatan da­lam pelayanan kepada masyarakat,” tegas Welly.

Ia menekankan bahwa setiap dana yang dikelola pemerintah nagari merupakan uang negara yang harus dipertanggungjawabkan secara jelas dan terbuka. Karena itu, seluruh aparatur nagari diminta bekerja secara cermat agar terhindar dari kesalahan administrasi maupun penyimpangan yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum.

“Setiap rupiah uang negara yang dikelola di nagari harus dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai ada kelalaian administrasi atau penyimpangan yang berujung pada persoalan hukum. Saya meminta seluruh perangkat nagari bekerja dengan hati-hati, patuh terhadap regulasi, serta menghindari kesalahan yang dapat merugikan masyarakat, naga­ri, maupun diri sendiri,” ujarnya.

Menurut Welly, administrasi keuangan yang tertib tidak hanya mendukung kelancaran pembangunan di nagari, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan mas­ya­rakat terhadap pemerintah na­gari.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasaman, Teddy Marta, mengatakan bahwa bimtek tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan aparatur nagari dalam mengelola anggaran publik sekaligus memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas.

“Melalui bimtek ini, kami ingin memastikan seluruh perangkat nagari memiliki pemahaman yang sama tentang pengelolaan keuangan berbasis aplikasi. Transparansi dan akuntabilitas bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban yang harus diwujudkan dalam setiap proses penganggaran dan pelaporan,” kata Teddy.

Menariknya, kegiatan ini juga menghadirkan Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman, Hendi Arifin, sebagai narasumber. Kehadiran Kajari dinilai penting untuk memberikan pemahaman mengenai aspek hukum dalam pengelolaan dana nagari sehingga aparatur pemerintah dapat mengantisipasi dan me­nghindari berbagai potensi pelanggaran.

Melalui kegiatan ini, Pemkab­ Pasaman berharap kualitas pengelolaan keuangan nagari semakin baik, sejalan dengan tuntutan tata kelola pemerintahan yang profesional, trans­paran, dan berbasis tek­nologi informasi.

Bimtek Siskeudes juga menjadi langkah strategis untuk memastikan dana nagari benar-benar dimanfaatkan bagi kepentingan mas­yarakat dan pembangunan, sekaligus meminimalkan risiko kesalahan administrasi yang dapat berujung pada persoalan hukum. (wni)

Editor : Adriyanto Syafril
#Nagari Padek