PADEK.JAWAPOS.COM - Banjir bandang yang menghantam sejumlah daerah di Sumbar tahun lalu, masih berdampak hingga kini. Salah satunya terhadap kehidupan petani. Penyebabnya, sitem irigasi belum kunjung pulih.
Pascabencana yang menghantam kawasan Gunuangnago, Kecamatan Pauh, Kota Padang, akhir November lalu, kondisi infrastruktur irigasi masih dalam kondisi memprihatinkan. Kerusakan serius pada struktur pintu pengambilan air (intake) telah memutus nadi kehidupan bagi sektor pertanian di wilayah tersebut.
Mayoritas lahan yang biasanya mendapat pasokan air rutin dari Bendungan Gunung Nago, kini hanya bisa mengandalkan curah hujan yang tidak menentu. Lahan milik Safriani, 50, salah satunya. Petani di Lambuangbukik itu mengaku tak lagi bisa menanam padi. Kondisi tanah yang kering memaksanya beralih menanam sayuran, jagung, dan kangkung.
Namun, pilihan ini bukan tanpa risiko. Biaya perawatan tanaman palawija ternyata jauh lebih mahal dibandingkan padi. Ditambah lagi ancaman hama yang kerap menyerang di musim kering.
“Sampai sekarang, bantuan yang kami terima cuma setengah karung pupuk, itu pun cuma sekali. Kami berharap irigasi ini segera diperbaiki,” katanya, Rabu (8/4).
Nasib serupa juga dialami Syafri, 67. Meski lahannya kering kerontang, ia tetap nekat menanam padi di sebagian petak sawahnya. Hasilnya, hanya cukup untuk menyambung hidup sehari-hari. Selebihnya, lahan sewaan seharga Rp 3 juta per enam bulan itu ia tanami dengan cabai, bengkoang, dan ubi agar tetap produktif.
Baca Juga: Propam Polda Sumbar Gelar Gaktibplin di Polres Dharmasraya, Tekankan Profesionalisme Personel
Di Kabupaten Agam, kerusakan areal pertanian tercatat menyasar hampir seluruh kecamatan. Data Dinas Pertanian menunjukkan total lahan terdampak mencapai 2.188,77 hektare, terdiri dari 1.942,75 hektare tanaman pangan, 106,07 hektare hortikultura, dan 139,95 hektare perkebunan.
Rizal, 45, petani di Kecamatan Tanjungraya mengaku kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari sejak sawahnya terdampak. “Biasanya kami mengandalkan hasil panen. Sekarang sawah rusak, pemasukan tidak ada. Untuk makan saja mulai susah,” ujarnya, Jumat (10/4).
Ia menyebut, kerusakan irigasi membuat lahan tidak bisa digarap. Jika kondisi ini berlarut, petani terancam kehilangan musim tanam.
Dampak serupa juga terjadi di Nagari Tiku Utara, Kecamatan Tanjungmutiara. Dua titik irigasi di Anak Air Kerinci dilaporkan jebol, mengganggu pengairan sekitar 450 hektare sawah. “Irigasi ini sangat vital bagi petani,” ujar Wali Nagari Tiku Utara, Amris.
Terpisah, Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Yasriandi mengungkapkan, kerusakan juga terjadi pada sektor sumber daya air. Tercatat 421 titik terdampak, meliputi irigasi, bendungan, normalisasi sungai, abrasi, hingga sanitasi. Sebanyak 258 titik di antaranya merupakan irigasi dan bendungan yang menopang pengairan lahan pertanian.
Untuk memulihkan kondisi tersebut, estimasi kebutuhan anggaran ditaksir mencapai Rp 701,37 miliar. Di tengah kondisi itu, Pemerintah Kabupaten Agam berhasil mengamankan alokasi Rp 28,3 miliar dari Kementerian Pertanian RI untuk percepatan pemulihan.
Bupati Agam Benni Warlis mengatakan, dana tersebut difokuskan untuk memperbaiki lahan dan infrastruktur pertanian. Bantuan ini ditargetkan mampu memulihkan sekitar 1.604 hektare lahan pertanian dalam tahap awal.
Kunci Normalisasi
Belum pulihnya sistem irigasi diduga akibat lemahnya resiliensi sistem pertanian dan tata kelola sumber daya air. Pemulihan yang dilakukan selama ini dinilai masih bersifat parsial.
“Pemulihan yang berjalan cenderung belum berbasis sistem terintegrasi, baik dari sisi teknis, kelembagaan, maupun kebijakan. Ini menyebabkan fungsi layanan irigasi belum bisa kembali optimal,” ujar Guru Besar di bidang pertanian Irfan Suliansyah.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa perbaikan yang dilakukan belum menyentuh akar persoalan secara menyeluruh. Akibatnya, jaringan irigasi yang rusak belum sepenuhnya mampu mendukung aktivitas pertanian masyarakat.
Baca Juga: KAI Divre II Sumbar Tutup Perlintasan Liar di Pauh-Indarung, Tekan Risiko Kecelakaan
Upaya pemerintah sejauh ini, sebut dia, memang sudah terlihat melalui rehabilitasi fisik serta alokasi anggaran. Namun, langkah itu dinilai masih bersifat reaktif dan belum berbasis prioritas strategis.
Irfan mengingatkan bahwa keterlambatan penanganan irigasi berpotensi menimbulkan dampak serius. Mulai dari penurunan produksi pertanian hingga berkurangnya pendapatan petani. Selain itu, kondisi ini juga dapat memicu konflik dalam distribusi air di tingkat petani. Bahkan, dalam skala lebih luas, berpotensi mendorong terjadinya tekanan inflasi pangan di daerah.
“Kalau ini terus berlanjut, tentu akan berdampak pada ketahanan pangan daerah,” jelas Rektor Universitas Tamansiswa itu.
Ia menekankan, perlu langkah cepat dalam jangka pendek. Di antaranya dengan memperbaiki titik-titik kritis irigasi serta melakukan normalisasi saluran air. Pemerintah sebaiknya memprioritaskan perbaikan pada wilayah sentra produksi pertanian. Di sisi lain, peran kelembagaan petani juga perlu dioptimalkan agar pengelolaan air berjalan lebih efektif.
Untuk jangka panjang, sambung dia, perlu adanya rehabilitasi berbasis sistem yang lebih komprehensif. Pendekatan daerah aliran sungai (DAS) serta penguatan kelembagaan menjadi bagian penting dalam upaya tersebut.
Tak hanya itu, pemanfaatan teknologi irigasi modern juga dinilai menjadi solusi untuk menjamin keberlanjutan sistem pertanian ke depan. “Permasalahan irigasi ini harus ditangani secara terintegrasi dan berbasis sistem, bukan sekadar perbaikan fisik semata,” tegasnya. (cr3/ptr/yud)