PADEK.JAWAPOS.COM-Pelantikan menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih kemarin (21/10) memberi harapan baru bagi masyarakat Indonesia. Kiprah mereka dinanti untuk memperbaiki berbagai sektor yang terkait dengan kepentingan publik.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti tidak akan gegabah dalam mengeluarkan kebijakan di dunia pendidikan.
Dia akan menghimpun masukan dari beberapa pihak soal kebijakan pendidikan yang sudah berjalan saat ini. Baik dari internal kementerian, pemerintah daerah, masyarakat, hingga tokoh-tokoh pendidikan.
“Semuanya harus kami kaji karena plus minus ya. Setiap kebijakan selalu ada pro dan kontra. Tapi, tentu saja kami akan lihat secara keseluruhan, tidak secara tergesa-gesa,” tuturnya ditemui usai sertijab di kantor Kemendikbudristek, Jakarta, kemarin (21/10).
Terkait Kurikulum Merdeka, misalnya. Ia mengatakan, kebijakan itu masih baru dan belum semua satuan pendidikan menerapkannya. Meski di era Nadiem sudah diwajibkan untuk menggunakan kurikulum ini secara bertahap.
“Kami ingin kebijakan Dikdasmen sesuai dengan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Yang lebih penting lagi juga bisa menjadi aktualisasi dan realisasi dari program Presiden Prabowo,” paparnya.
Soal honor guru, Mu’ti menyatakan, kebijakan ini sangat terkait dengan kemampuan keuangan pemerintah. Karena itu, harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Kementerian Keuangan dan instansi-instansi terkait lainnya.
“Itu juga harus melalui pemetaan dan pengkajian yang serius karena guru ini kan kategorinya ada yang sudah PNS, PPPK, dan honorer,” paparanya.
Beda lagi dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Dikti-Sainstek) Satryo Soemantri Brodjonegoro. Ia mengaku akan melanjutkan apa yang telah dikerjakan Nadiem di ranah perguruan tinggi, riset, dan tekologi sebelumnya.
Sebab, dia tak ingin ada stagnansi akibat perubahan pucuk kepemimpinan. Karena itu, ia akan langsung bekerja tanpa harus alasan “belajar” terlebih dahulu.
“Perbaiki mana yang harus diperbaiki. Perbaikan sambil jalan karena pendidikan itu proses yang berjalan,” ungkapnya.
Terkait program kerja, Satryo bakal membuat metode pembelajaran baru untuk dunia pendidikan tinggi. Tujuannya agar generasi muda memiliki kemampuan berpikir kritis yang diperlukan dunia kerja.
“We will transform our educational methodology, enggak bisa lagi memorizing, tapi harus membuat anak-anak kita punya critical thinking,” tegasnya.
Sementara, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan, pihaknya akan menggarap berbagai aturan terkait kebudayaan. Hal itu akan diwujudkan melalui mekanisme omnibus law kebudayaan.
“Nanti mungkin ada semacam omnibus law kebudayaan. Sehingga UU Kebudayaan itu menjadi satu,” jelasnya.
UU tersebut akan mengatur kebijakan terkait budaya, perfilman, hingga museum. Termasuk, mengenai cagar budaya.
“Sekarang kan terpisah, undang-undang perfilman sendiri, cagar budaya sendiri, nanti didiskusikanlah, kita kaji supaya substansinya tidak lepas,” jelasnya.
Pada bagian lain, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini mengaku memiliki target cukup besar dalam sebulan pertama kepemimpinannya.
Pasalnya, pihaknya harus melakukan penataan terhadap kementerian-kementerian yang baru saja dibentuk oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Kami tentunya bersama-sama dengan Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Keuangan, kita akan menata. Bukan hanya menata fungsinya, tetapi juga bagaimana kita menata sumber daya manusia yang akan mengisi kementerian-kementerian yang baru,” paparnya.
Tugas Baru untuk Kemenkes
Kementerian Kesehatan tidak mengalami perubahan menteri maupun wakil menteri. Budi Gunadi Sadikin dan Dante Saksono Harbuwono masih berduet sebagai Menkes dan Wamenkes. Meski demikian, Prabowo punya tiga program yang harus mereka kerjakan.
Pertama, melaksanakan program skrining kesehatan untuk seluruh masyarakat. “Harus dibereskan di November adalah peluncuran skrining nasional untuk semua siklus hidup,” ujarnya.
Tugas kedua, Budi harus mempercepat pembangunan rumah sakit di daerah terpencil dan tertinggal. Tugas ketiga, mengatasi penyakit Tuberkulosis (TB).
“Kita buatkan programnya yang bagus. Cara kerjanya kita luncurkan pada Desember,” lanjutnya.
Di bidang infrastruktur, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti memastikan pembangunan tol hingga bendungan akan berlanjut.
Khusus untuk pembangunan ibu kota nusantara (IKN), dalam 100 hari pertama pihaknya akan melanjutkan apa yang sudah dijalankan sebelumnya. Kementerian Pekerjaan Umum akan berkoordinasi dengan Otorita IKN.
Terpisah, mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menuturkan bahwa pihaknya sempat dipanggil Prabowo untuk membantu dalam pembangunan IKN.
“Bahkan Pak Prabowo menginstruksikan IKN dipercepat pembangunannya,” terangnya. Karena itu, pembangunannya akan dilanjutkan untuk bangunan lembaga legislatif dan yudikatif. “Gedung DPR dan gedung MA akan dibangun,” paparnya. (idr/far/mia/lyn/oni/jpg)
Editor : Novitri Selvia