Untuk mencatat perjalanan demokrasi ini, Dr Todung Mulya Lubis SH LLM, bersama Tim Hukum 22E, meluncurkan tiga buku yang menawarkan analisis mendalam mengenai lika-liku sengketa Pilpres 2024.
Buku-buku ini menyajikan berbagai perspektif, termasuk kajian hukum, refleksi putusan Mahkamah Konstitusi (MK), dan suara publik selama proses sengketa.
- Antara Hukum dan Politik: Membedah Permohonan dan Putusan MK dalam Sengketa Pilpres 2024
Buku ini menyajikan perdebatan komprehensif tentang pelaksanaan Pilpres 2024 yang tidak hanya dilihat dari aspek hukum, tetapi juga politik, etika, dan psikologi.
Dr Todung Mulya Lubis dan Tim Hukum 22E mengupas dinamika persidangan hingga Putusan MK, lengkap dengan argumentasi para pakar dan hakim konstitusi. Sebagai buku yang menggugah kesadaran akan pentingnya integritas demokrasi, karya ini menjadi referensi penting bagi praktisi hukum dan akademisi, dengan semangat utama "Melawan TSM, Menegakkan Konstitusi."
- Keadilan Elektoral di Mahkamah Konstitusi: Tanggapan Beberapa Penulis terhadap Putusan MK soal Hasil Pilpres 2024
Buku ini membahas mengenai Putusan MK No. 2.PHPU.PRES-XXII/2024 yang memutus terkait sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. Para ahli yang terlibat menyusun analisis dari lima tema utama: kewenangan MK, solusi alternatif yang dapat diadopsi oleh MK, dilema keadilan prosedural dan substantif, beban pembuktian dalam Pemilihan Umum, serta dampak putusan MK terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum berikutnya. Buku ini menawarkan analisis mendalam bagi pembaca yang ingin memahami kompleksitas hukum elektoral di Indonesia.
- Suara Publik Bergaung di MK: Kepedulian dan Perhatian Masyarakat pada MK
Buku ini mengabadikan suara publik dan dinamika persidangan selama sengketa Pemilihan Presiden 2024 di MK. Melalui amicus curiae dari berbagai pihak, seperti akademisi, organisasi advokat, dan seniman, buku ini mencerminkan partisipasi masyarakat dalam proses hukum.
Buku ini menyoroti bagaimana kegelisahan publik terhadap proses demokrasi yang menjadi suara kolektif dan mempengaruhi tekanan perjalanan persidangan.
Ketiga buku ini menjadi catatan penting untuk memahami tantangan dan kompleksitas penyelenggaraan demokrasi Indonesia pada saat Pilpres 2024 serta bagaimana peran hukum, politik, dan masyarakat saling berinteraksi dalam menjaga keadilan dan demokrasi.
Dr Todung Mulya Lubis SH LLM adalah seorang advokat senior, diplomat, dan ketua Tim Hukum 22E dengan pengalaman luas dalam penyelesaian sengketa Pemilihan Umum di Indonesia.
Dalam Pilpres 2024, beliau memimpin Tim Hukum 22E, tim hukum pasangan calon presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang didedikasikan untuk memperjuangkan integritas pemilu sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22E UUD 1945.
Peran utama dari Tim Hukum 22E adalah untuk memperjuangkan keadilan, netralitas, serta integritas dari pelaksanaan Pilpres 2024, yang termasuk namun tidak terbatas pada memberikan advokasi serta edukasi hukum kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan Pilpres 2024.
Tim ini juga mengungkap pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) serta dugaan penyalahgunaan sumber daya negara yang mencederai asas keadilan dan netralitas dalam pelaksanaan Pilpres 2024.
Walaupun presiden dan wakil presiden telah dilantik, Dr Todung Mulya Lubis menyampaikan bahwa betapa pentingnya melangkah maju sebagai bangsa dan tidak meratapi keadaan yang terjadi karena pelanggaran konstitusional yang tidak terbantahkan. Namun, kita tidak bisa mengabaikan bahwa dalam menghadapi tantangan yang kompleks dan menantang, dibutuhkan government dan governance.
“Dalam perjalanannya, Pilpres 2024 diwarnai dengan pelanggaran yang bersifat konstitusional, sebagaimana bisa dilihat saat pada putusan MK. Pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Pada Pilpres 2024 MK telah abai dalam mendengarkan suara rakyat dan tidak melihat kenyataan yang terjadi,” ungkap Dr Todung.
Sementara itu, Tri Agung Kristanto dari Penerbit Buku Kompas menyatakan baginya ketiga buku tersebut merupakan catatan historis pada sejarah Indonesia yang bisa dikatakan dinamis. Buku-buku ini hadir sebagai kontribusi yang sangat berarti dalam memahami dinamika Pilpres 2024 dan memperkaya diskursus publik mengenai integritas pemilu, hukum, politik, dan peran masyarakat dalam proses demokrasi.
Keynote Speech oleh Ibu Megawati Soekarnoputri
Dalam keynote speech yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia ke-5, Megawati Soekarnoputri menyampaikan bahwa MK telah menyimpang dari tujuan serta objektif awal pembentukan MK pada masa ia menjabat sebagai Presiden, yaitu sebagai lembaga yang berwibawa dengan fungsi utama sebagai penjaga kesucian konstitusi Negara Republik Indonesia dan menjunjung tinggi keadilan dalam kehidupan bernegara.
Megawati Soekarnoputri menjelaskan bahwa penyimpangan tersebut sudah terbukti secara jelas selama pelaksanaan Pilpres 2024, yang dimulai sejak Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 sampai dengan putusan MK terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2024.
“Saya sangat berharap dengan diterbitkannya buku-buku ini dapat memberikan pemahaman bagi seluruh bangsa Indonesia untuk dapat melakukan refleksi diri dan memahami seluruh rangkaian kegagalan dan pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan Pilpres 2024, yang termasuk namun tidak terbatas pada kegagalan MK sebagai tonggak pelindung konstitusi,” ungkap Megawati.
Selain itu, Megawati Soekarnoputri berpesan kepada generasi penerus Negara Republik Indonesia untuk tetap menanamkan semangat kemerdekaan dalam diri, untuk menghilangkan rasa takut terhadap kekuasaan, dan memberanikan diri untuk menyuarakan ketidakadilan demi menjaga semangat demokrasi yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. (*)
Editor : Hendra Efison