Hal itu disampaikan Nevi Zuairina di Jakarta setelah mengevaluasi hasil rapat-rapat di DPR dengan mitra kerja terkait.
Nevi Zuairina mengatakan permasalahan sampah di Indonesia semakin kompleks dengan timbulan sampah yang terus meningkat hingga 69,7 juta ton pada 2023, di mana sekitar 33% di antaranya tidak terkelola dengan baik.
"Ini adalah tantangan besar yang harus segera diatasi dengan solusi konkret dan kebijakan yang berpihak pada lingkungan," ujarnya.
Politisi PKS ini menekankan pentingnya edukasi masyarakat terkait konsep Reduce, Reuse, Recycle (3R) serta pengembangan infrastruktur pengelolaan sampah yang lebih modern dan ramah lingkungan.
Ia mendorong pembangunan tempat pembuangan akhir (TPA) berstandar serta fasilitas pengolahan sampah berbasis teknologi yang lebih efisien dan berkelanjutan.
Selain itu, Nevi menyoroti perkembangan positif jumlah sociopreneur di bidang pengelolaan sampah yang telah mencapai 209 unit dengan omzet Rp24 miliar per tahun.
"Ini adalah bukti bahwa pengelolaan sampah dapat menjadi peluang ekonomi bagi masyarakat. Oleh karena itu, kita harus terus mendukung dan memperluas program pemberdayaan ini," tegasnya.
Strategi Pengurangan Emisi
Selain pengelolaan sampah, Nevi Zuairina juga menyoroti pentingnya partisipasi aktif Indonesia di pasar karbon global sebagai langkah strategis dalam mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK).
Ia menyambut baik inisiatif Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) yang telah mencatat transaksi senilai Rp84 miliar dengan total emisi yang diperdagangkan mencapai 7,1 juta ton CO₂ ekuivalen pada 2024.
"Pasar karbon harus menjadi instrumen strategis bagi Indonesia dalam mencapai target pengurangan emisi. Namun, kita juga harus memastikan adanya regulasi yang kuat agar transaksi ini benar-benar memberikan manfaat nyata bagi lingkungan dan ekonomi nasional," jelas legislator asal Sumbar II ini.
Sebagai bagian dari Komisi XII yang membidangi energi dan lingkungan, Nevi menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan terkait pengelolaan sampah dan perdagangan karbon guna menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.
Ia pun mengingatkan pentingnya keberpihakan fiskal dan investasi yang cukup dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan.
"Kita harus memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk program lingkungan hidup tidak mengalami pemangkasan yang dapat menghambat pencapaian target pembangunan berkelanjutan," pungkasnya.(*)
Editor : Heri Sugiarto