Sistem merit dan manajemen talenta akan digunakan untuk memetakan talenta terbaik secara nasional guna menciptakan pola karier ASN yang lebih terstruktur.
“Misalnya, Sekretaris Daerah (Sekda) di tingkat kabupaten dan provinsi yang memiliki potensi dapat dipromosikan menjadi staf ahli di pusat selama satu tahun. Setelah itu, mereka bisa naik menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) karena telah memiliki bekal pengalaman yang cukup. Dengan cara ini, pola karier di Kesekjenan atau Keirjenan bisa lebih terarah,” jelas Prof. Zudan dalam kunjungan Expose Manajemen Talenta Pemda Bolaang Mongondow Utara di Kantor BKN Pusat, Jakarta, Selasa (18/2/2025).
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pemerintah sedang merancang sistem mobilitas ASN untuk memastikan talenta terbaik dapat ditempatkan di posisi strategis.
Dalam rencana ke depan, Pejabat Eselon II di daerah akan diangkat, diberhentikan, dan dipindahkan oleh pemerintah pusat.
“Impian ini harus kita wujudkan. Jika kita memiliki talenta terbaik secara nasional, maka perubahan Undang-Undang ASN akan memungkinkan Pejabat Eselon II diangkat, diberhentikan, dan dipindahkan oleh pemerintah pusat,” jelasnya.
Selain itu, Prof. Zudan menekankan pentingnya profiling ASN agar mereka ditempatkan sesuai dengan bidang keahlian masing-masing, bukan berdasarkan preferensi subjektif dari pimpinan. Bukan didasari rasa suka dan tidak suka (like/ dislike) dari pimpinan.
Layaknya pemain bola, para ASN dibor untuk menempati posisi-posisi yang tepat, dan kepala daerah sebagai pelatih harus mengetahui kemampuan, karakter dan potensi para pemainnya (ASN).
“Pelatih (Kepala Daerah) agar tidak salah pilih, harus tahu menempatkan siapa yang jadi bek atau pemain belakang, siapa yang jadi kiper. Jangan sampai yang hobinya kiper ditaruh menjadi bek, nanti bola dipegang terus (handsball). Jangan sampai talent-nya sebagai pengumpul uang, tetapi ditaruh di unit yang memperluas penghamburan uang, ini karakter yang berbeda," jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala BKN, Haryomo Dwi Putranto, menyoroti pentingnya implementasi manajemen talenta di semua instansi pemerintah.
Menurutnya, sistem ini akan membantu pejabat pembina kepegawaian (PPK), seperti gubernur, bupati, dan wali kota, dalam mengisi jabatan sesuai regulasi yang berlaku.
“Manajemen talenta ini akan mempermudah PPK dalam menempatkan ASN di posisi yang tepat, sehingga efektivitas kerja instansi dapat meningkat,” ujarnya.
Dengan penerapan sistem merit dan manajemen talenta yang optimal, diharapkan Indonesia dapat menciptakan ASN yang berkualitas dan memiliki pola karier lebih terarah sesuai dengan kompetensi.(*)
Editor : Heri Sugiarto