Seruan aksi ini viral di media sosial. Massa menuntut Menteri PANRB Rini Widyantini segera mencabut surat edaran yang menyesuaikan jadwal pengangkatan CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024. “Kami minta keadilan. Nasib 1 juta lebih CPNS dan calon PPPK dipertaruhkan,” bunyi salah satu seruan aksi.
Petisi Online Tembus Puluhan Ribu Tanda Tangan
Selain aksi turun ke jalan, penolakan juga disuarakan melalui petisi online di change.org. Petisi yang dibuat oleh akun berinisial A.K dari Surabaya ini telah mengumpulkan 70.645 tanda tangan per Minggu (9/3) sore sejak dirilis pada 6 Maret 2025.
Dalam petisinya, A.K menekankan pentingnya kepastian hukum dan status kepegawaian bagi peserta yang telah lulus seleksi. Ia juga menyoroti potensi kekosongan tenaga kerja di berbagai instansi yang membutuhkan pelayanan publik lebih cepat. Hak peserta yang telah lulus, lanjutnya, harus dijamin agar segera menerima SK pengangkatan dan mulai bertugas.
“Banyak dari kami sudah mengundurkan diri dari pekerjaan lama setelah dinyatakan lulus sebagai CPNS atau PPPK. Sekarang kami menganggur dan kehilangan penghasilan tetap, sementara pengangkatan tak kunjung dilakukan,” tulis A.K dalam petisinya.
Dia berharap pemerintah mempercepat proses administrasi, verifikasi, dan penetapan pengangkatan CPNS dan PPPK Tahap 1 Tahun 2024 agar para ASN baru bisa segera bekerja dan mengabdi.
Pemerintah Tetap pada Keputusan Penundaan
Menanggapi aksi dan petisi yang berkembang, Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan bahwa penyesuaian jadwal pengangkatan CASN 2024 telah diputuskan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR pada Rabu (5/3) lalu.
Ia menjelaskan bahwa pengangkatan serentak membutuhkan waktu agar dilakukan secara cermat dan terstruktur. “Data tentang formasi, jabatan, dan penempatan masih perlu penyelarasan lebih lanjut,” ujarnya. Beberapa instansi juga disebut masih menyelesaikan tahapan pengadaan CASN.
Rini mengakui bahwa selama ini Terhitung Mulai Tanggal (TMT) pengangkatan ASN memang berbeda-beda di tiap instansi. Namun, pemerintah berupaya menata ulang agar pengangkatan dilakukan secara serentak. Berdasarkan kebijakan terbaru, pengangkatan CPNS akan dilakukan pada 1 Oktober 2025, sementara PPPK (baik seleksi Tahap 1 maupun 2) dijadwalkan pada 1 Maret 2026.
“BKN saat ini sedang menyusun roadmap pengangkatan serentak CASN 2024 sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dan peserta yang telah lulus, termasuk yang masih dalam proses seleksi,” tutupnya.
Aksi protes masih berlangsung dan diperkirakan akan terus berlanjut jika pemerintah tidak merespons tuntutan dengan solusi yang lebih cepat.(jpg)
Editor : Hendra Efison