Silaturahmi ini diinisiasi oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumbar dengan mengusung tema “Baiyo Batido Kusuik Manyalasai, Karuah Mampajaniah”, yang mencerminkan semangat menjaga dan melestarikan nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau.
Salah satu agenda penting dalam acara tersebut adalah penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Niniak Mamak se-Sumbar dengan jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Sumbar.
Kesepakatan itu menitikberatkan pada penyelesaian persoalan yang melibatkan anak keponakan melalui pendekatan restorative justice atau keadilan restoratif, sesuai aturan hukum yang berlaku.
Tak hanya itu, para niniak mamak juga mengikrarkan komitmen bersama untuk memerangi segala bentuk penyakit masyarakat (pekat) yang dianggap dapat merusak tatanan adat, agama, dan masa depan generasi muda di Sumbar.
Wali Kota Padang Fadly Amran Datuak Paduko Malano, yang juga Ketua Gebu Minang Sumatera Barat, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah-langkah yang diambil para niniak mamak.
"Pemko Padang siap mendukung penuh upaya niniak mamak dalam menjaga dan melestarikan adat dan budaya Minangkabau, serta memerangi berbagai bentuk penyakit masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan visi, misi, dan program unggulan Kota Padang,” ujar Fadly yang hadir didampingi Sekda Andree Algamar.
Acara ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh, di antaranya Anggota DPR RI Arisal Aziz, unsur Forkopimda Sumbar, Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Sumbar Teddi Guspriadi, Kepala BNNP Sumbar Brigjen Pol. Riki Yanuarfi, para Kapolres se-Sumbar, serta para Ketua LKAAM kabupaten/kota.
Ketua LKAAM Sumbar, Fauzi Bahar Datuak Nan Sati mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan langkah konkret untuk memperkuat peran niniak mamak dalam menyikapi persoalan sosial di tengah masyarakat.
“Dalam upaya memperkuat nilai-nilai kearifan lokal dan restorasi keadilan, miniak mamak memiliki peran sentral. Mereka tidak hanya menjadi penjaga adat, tetapi juga sebagai mediator dalam penyelesaian konflik, termasuk dalam hal pengelolaan tanah ulayat,” ungkap Fauzi.
Ia menambahkan, kolaborasi antara pemangku adat dan pemerintah menjadi kunci dalam menciptakan keamanan, kenyamanan, serta pelestarian budaya dan nilai-nilai lokal di Sumatera Barat.(*)
Editor : Heri Sugiarto