PADEK.JAWAPOS.COM — Pemerintah menghadapi tantangan komunikasi politik yang kian kompleks. Publikasi keberhasilan melalui berbagai kanal digital belum tentu berbanding lurus dengan kepercayaan masyarakat.
Di tengah derasnya arus informasi, pengalaman hidup warga justru menjadi ukuran untuk menilai kinerja penguasa.
Akademisi kajian media dan politik Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang, Abdullah Khusairi, menilai kritik yang berkembang di media sosial perlu dibaca sebagai sinyal penting dalam hubungan pemerintah dan masyarakat.
Menurut mantan jurnalis tersebut, dinamika kritik digital memperlihatkan persoalan yang lebih mendasar daripada sekadar pertarungan narasi antarkelompok politik.
Ada kesenjangan antara pesan keberhasilan yang diproduksi pemerintah dan realitas yang dirasakan masyarakat.
"Politik pencitraan menghadapi ujian yang semakin berat ketika narasi keberhasilan pemerintah berhadapan dengan pengalaman sehari-hari masyarakat. Pemerintah dapat menguasai panggung komunikasi, memperbanyak publikasi, dan mengulang pesan keberhasilan melalui berbagai saluran digital. Namun, kemampuan mengendalikan pesan tidak otomatis menghasilkan kepercayaan publik," ujar Khusairi ketika dimintai pandangannya mengenai dinamika sosial politik nasional, Jumat (16/10).
Ia melihat kritik yang muncul di ruang digital juga melibatkan netizen, pengamat independen, dan kalangan intelektual.
Suara-suara tersebut perlu diperiksa berdasarkan substansi dan argumentasinya, bukan langsung ditempatkan sebagai bagian dari persaingan politik.
Menurut Khusairi, kritik publik merupakan bagian dari latihan intelektual (intellectual exercise) dalam kehidupan demokrasi.
Kritik dapat menjadi sumber evaluasi kebijakan apabila pemerintah bersedia mendengarkan argumentasi, memeriksa data, dan membandingkannya dengan kenyataan di lapangan.
Sebaliknya, respons defensif terhadap kritik berisiko memperlebar jarak antara pemerintah dan masyarakat.
"Sangat disayangkan ketika kritik berbasis data dan realitas sosial di lapangan justru dilawan dengan represi verbal. Kritik dicap provokatif atau penuturnya dihina dengan sebutan tertentu. Pola semacam ini menghambat percakapan publik yang sehat," katanya.
Khusairi juga menyoroti persoalan arus informasi dalam birokrasi. Menurut dia, budaya Asal Bapak Senang (ABS) dapat membuat pemimpin menerima laporan yang lebih menonjolkan keberhasilan daripada persoalan sebenarnya.
Ketika informasi yang sampai ke tingkat pengambil keputusan kehilangan ketepatan, kebijakan berisiko menjauh dari kebutuhan masyarakat.
Persoalan bencana hidrometeorologi, kebakaran hutan, tekanan ekonomi rumah tangga, dan sulitnya memperoleh pekerjaan membutuhkan evaluasi yang bertumpu pada kondisi nyata.
"Bongkar pasang pembantu tampaknya tidak banyak membantu jika persoalan koordinasi dan kualitas informasi tidak diselesaikan. Banyaknya pembantu tidak otomatis membuat pemerintahan solid. Yang dibutuhkan adalah koordinasi yang kuat, pembagian peran yang jelas, dan keberanian menyampaikan keadaan sebenarnya kepada pemimpin," ujarnya.
Ia menilai, efektivitas pemerintahan bergantung pada kemampuan menghubungkan data, pelaksanaan kebijakan, dan pengalaman masyarakat. Laporan administratif yang tampak baik perlu diuji melalui kondisi sosial yang dapat diamati dan diverifikasi.
Perkembangan media digital turut mengubah cara masyarakat mengawasi kekuasaan. Kritik, pernyataan pejabat, janji politik, dan rekam kebijakan dapat tersimpan serta beredar kembali ketika publik menilai tindakan pemerintah.
Kondisi ini membuat komunikasi politik membutuhkan konsistensi antara pernyataan dan tindakan.
Pemerintah dapat membangun pesan melalui strategi komunikasi yang terencana, tetapi kredibilitasnya tetap bergantung pada pengalaman masyarakat dan kemampuan menjawab kritik secara terbuka.
Khusairi memandang perubahan tersebut perlu dipertimbangkan menjelang Pemilihan Umum 2029. Rekam digital memungkinkan masyarakat membandingkan janji, kebijakan, dan hasil pelaksanaannya.
Meski demikian, pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tetap bergantung pada berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi, pengalaman politik, dan penilaian masyarakat terhadap kandidat.
"Lima tahun itu bukan waktu yang lama, hanya 1.826 hari. Setiap kebijakan akan menjadi bagian dari ingatan publik. Karena itu, pemerintah perlu memperlakukan kritik sebagai bahan evaluasi dan memastikan bahwa komunikasi politik berjalan seiring dengan perbaikan nyata," katanya.
Ia mengingatkan, kritik publik memiliki fungsi urgent dalam menjaga akuntabilitas pemerintahan.
Ruang digital menyediakan saluran bagi masyarakat untuk menyampaikan keberatan, menguji pernyataan pejabat, dan memperdebatkan kebijakan.
Namun, kualitas demokrasi juga bergantung pada tanggung jawab pengguna dalam memeriksa informasi, menyampaikan kritik berbasis bukti, serta menghindari fitnah dan serangan personal.
"Sebagai rakyat yang mencintai negeri ini, tugas kita adalah menjaga jalannya kompas bangsa agar tidak tersesat. Jangan pernah lelah bersuara, mengkritik, dan bergerak sesuai kapasitas serta profesi masing-masing. Menjaga kewarasan publik merupakan bagian dari bela negara," tutupnya. (*)
Editor : Heri Sugiarto