Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran atas persiapan kontingen Sumbar dalam menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON) Khusus Beladiri 2025 yang dijadwalkan digelar Oktober mendatang di Kudus, Jawa Tengah.
Tercatat, 10 cabang olahraga beladiri dari Sumatera Barat dijadwalkan mengikuti ajang nasional tersebut.
Namun, belum terlihat adanya langkah konkret dan terukur dalam mempersiapkan atlet dan tim pelatih.
Wakil Bendahara Umum Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (Forki) Sumbar, Anandya Dipo Pratama SH, menyoroti lambannya langkah pemerintah dalam menangani kekosongan kepengurusan KONI Sumbar.
“Pemerintah Provinsi harus segera memfasilitasi pelaksanaan Musyawarah Provinsi (Musprov) KONI Sumbar untuk memilih kepengurusan baru. Jika tidak segera dilakukan, pembinaan akan terhambat dan kita bisa kehilangan momentum, terutama menjelang beberapa event nasional yang akan digelar dalam semester kedua tahun ini,” kata Anandya, Sabtu (22/6/2025).
Ia juga mengingatkan agar kepengurusan KONI Sumbar yang ada saat ini bersikap legowo dan membuka jalan bagi pelaksanaan Musprov demi kemajuan olahraga daerah.
“Kami berharap dalam waktu 1 bulan ke depan bisa segera dilakukan persiapan Musprov secara matang. Ini penting untuk kepentingan olahraga Sumbar dan masa depan seluruh atlet,” tambahnya.
Ketiadaan kepengurusan definitif KONI Sumbar sejak akhir 2024 menjadi hambatan serius dalam perencanaan program pembinaan dan anggaran, terlebih di tengah padatnya agenda olahraga nasional yang menuntut kesiapan penuh dari daerah.(*)
Editor : Hendra Efison