Advokat dan Wakil Rektor 3 Universitas Islam Sumatera Barat.
MASA kampanye Pemilu 2024 tengah berlangsung hingga 10 Februari nanti. Alat peraga kampanye dan bahan kampanye para calon berserakan di banyak tempat. Tidak hanya di tempat-tempat yang dibolehkan. Di lokasi-lokasi terlarang juga banyak. Yang paling mencolok di taman dan pepohonan.
Memasang bahan kampanye di taman dan pepohonan dilarang Pasal 70 ayat (1) huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Sanksi di PKPU memang tidak ada. Adanya di Peraturan Daerah (Perda) No. 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
Pasal 4 angka 3 Perda menyatakan: "Setiap orang atau badan dilarang: memasang, menempelkan dan menggantungkan benda-benda apapun pada sarana dan pohon pelindung yang ada di jalur hijau atau taman kota dan tempat umum kecuali atas izin Walikota atau pejabat yang berwenang". Yang melanggarnya dapat dihukum pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), termaktub di dalam Pasal 14 ayat (1) Perda No. 11/2005.
Secara hukum, Pemko Padang harus segera menjatuhkan sanksi. Sebenarnya Satpol PP tidak perlu repot-repot menurunkan foto-foto yang bergantungan di pepohonan itu. Cukup hidupkan tombol penegakan hukum. Hukum mereka, baik mengurungnya di penjara (paling lama 6 bulan) atau mendenda mereka (paling banyak 5 juta rupiah).
Menjatuhkan hukuman kepada para pelanggar sangat penting, baik untuk para calon yang sudah melanggar hukum maupun kabar pertakut kepada calon lainnya yang mungkin juga punya rencana yang sama.
Kota "bersilemak-peak" karena hukum tidak difungsikan atau tidak ditegakkan sebagaimana mestinya. Sampai hari ini saya masih percaya, penegakan hukum adalah instrumen utama merealisasikan perbaikan yang diinginkan.
Secara sosial, tandai mereka-mereka yang tergantung-gantung di pohon itu. Tanggal 14 Februari 2023 nanti, jangan pilih mereka.
Penerapan sanksi sosial bolehlah agak tarik-ulur sedikit. Beri mereka waktu agak seminggu untuk mencopot sendiri bahan kampanye mereka. Setelah seminggu tidak juga, berikan mereka hukuman secara serempak pada 14 Februari itu.
Secara sosial, perilaku calon seperti ini sungguh tidak pantas. Ini bisa jadi deskripsi dari diri mereka sebenarnya: suka melanggar hukum, dan tidak peduli dengan lingkungan.
Kalau memang begitu, bagaimana pula kita menggantungkan harapan perbaikan nasib publik kepada mereka.(*) Editor : Admin Padek