Bisa secara langsung maupun bersyarat. Bisa juga langsung berupa pemberian uang tunai maupun dalam bentuk barang, atau bantuan bersyarat “conditional transfers”.
Bantuan langsung tunai sering kita saksikan menjadi pilihan model bansos semenjak krisis tahun 1998. Bantuan raskin versi lain ketika rumah tangga memerlukan beras, maka rumah tangga miskin disediakan beras.
Kajian tahun 1999 dulu mempertanyakan masalah ketepatan program bantuan sosial. Ketepatan sampainya bantuan, lama, dan penerima menjadi concern.
Kajian kami di Sumatera Barat menemukan ketidaktepatan sasaran penerima, sekitar 15 persen penerima bukan yang dalam kategori. Penelitian dilanjutkan dengan bagaimana pemanfaatan bantuan.
Untuk beras ditemukan sebagian tidak dikonsumsi oleh penerima bantuan, bahkan dijual kembali. Karena mutu beras tidak sesuai dengan yang biasa dikonsumsi. Bantuan uang digunakan untuk beli pulsa atau rokok.
Bantuan bersyarat menjadi populer karena bantuan diharapkan juga dapat merangsang keterlibatan penerima porgram untuk investasi anak. Misalnya menerima bantuan, bagi ibu hamil, mesti rajin mencek kehamilannya.
Bantuan cash, agar masyarakat yang kurang bekerja semakin rajin menyiapkan pekerjaannya. Ketika tahun-tahun akibat krisis ekonomi bansos memang sebagai pilihan untuk meredam memburuknya kehidupan masyarakat miskin.
Fokus kajian lebih banyak pada target yang semakin membaik, dan desain manajemen semakin efektif. Tidak terlalu banyak diperhitungkan masalah politik dibalik bansos.
Namun ketika mau kontestasi pemilihan presiden dan cawapres, atau pimpinan daerah dan legislatif, maka bantuan sosial terlihat dijadikan sebagai cara untuk ambil kesempatan bagi penguasa meraih simpati.
Lebih lebih pada masa pemilihan presiden sekarang, semakin banyak temuan temuan di media sosial partai untuk mengatasnamakan bansos sebagai bantuan presiden.
Bahkan juga presiden sendiri di depan istana menyediakan sembako bagi yang lewat di jalan di depan, dan dibagi langsung oleh presiden. Ini kemurahan hati semoga bantuan sepertinya pangan berasal dari uang pribadi presiden.
Namun jika dari dana pemerintah mesti auditnya segera dilakukan. Agar masyarakat tidak keliru bahwa bansos mesti disampaikan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan. Jika memang sudah sampai waktunya dibagi sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
Namun ketika bansos dijadikan sebagai cara untuk memerankan pemenangan salah satu paslon, atau pejabat daerah yang berkuasa, tentu sesuatu yang mesti dihindarkan terjadi. Mestinya para akademisi yang membantu presiden mengingatkan agar bansos jangan masuk ke ranah politis.
Apalagi bansos juga jangan sampai menurunkan kegairahan masyarakat untuk selalu berusaha lebih agar semakin mandiri. Fenomena bansos juga semakin membuat masyarakat memiliki ekspektasi yang keliru.
Di lapangan kami menemukan bahkan bansos dalam bentuk tunai dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman dari sanak saudara, bansos juga bisa sebagai jaminan dan saat itu pinjol bisa semakin membuat masyarakat miskin semakin tidak rasional.
Ke depan sebaiknya Indonesia menata kembali masalah bansos ini. Bagus dijadikan sebagai bentuk investasi yang digunakan untuk meningkatkan sumberdaya manusia agar dia menjadi bentuk investasi tidak langsung. Diantaranya adalah mengalihkan bansos untuk membiayai guru, tenaga kesehatan dan sejenisnya.
Dan yang lebih penting jangan jadikan bansos sebagai janji-janji bodoh yang tidak membuat masyarakat semakin mandiri, harapan palsu dari bansos hanya membuat pembodohan kembali masyarakat yang masih memiliki harga diri. (Elfindri, Guru Besar Unand) Editor : Novitri Selvia