Mengutak-atik kembali UUD 1945

Novitri Selvia • Dipublikasikan Kamis, 11 Juli 2024 | 11:56 WIB

Zennis Helen, Dosen Fakultas Hukum Universitas Ekasakti Padang.(Padek.co)
Zennis Helen, Dosen Fakultas Hukum Universitas Ekasakti Padang.(Padek.co)

PADEK.JAWAPOS.COM-TINDAKAN ketatanegaraan mengutak-atik kembali UUD 1945 atau yang kerap disebut dengan rencana Amandemen Kelima UUD 1945 telah lama digaungkan dan diwacanakan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Lembaga inilah yang kerap mengapungkan amandemen UUD 1945 ke publik. Karena MPR juga yang berwenang mengubah dan menetapkan UUD.

Bahkan, badan pengkajian MPR telah membuat kajian tentang kelemahan UUD 1945 yang telah diamandemen sebanyak empat kali itu. Namun, sejauh ini, belum juga menjadi kenyataan. Persoalannya saat ini bukan karena sulit dan mudahnya mekanisme mengubah UUD 1945 berdasarkan Pasal 37 UUD 1945 setelah perubahan.

Tapi disebabkan belum adanya kesepakatan antar fraksi di MPR tentang perlu tidaknya mengubah atau mengamandemen UUD 1945. Karena dalam konteks ketatanegaraan, kendati mekanisme dan prosedur perubahan UUD 1945 mudah dan sederhana, apabila tidak ada kehendak dan kesepakatan MPR untuk mengubahnya maka perubahan tidak akan pernah dilakukan.

Masalahnya terletak pada kesepakatan MPR dalam melakukan perubahan. Kesepakatan itu yang belum ada hingga kini. Padahal, wacana amandemen 1945 sudah dihembuskan sejak lama. Kita masih ingat, misalnya, pada periode pertama pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (2014-2019), sempat ada wacana untuk melakukan amandemen UUD 1945 secara terbatas.

Meskipun, frasa “amandemen terbatas” ini tidak dikenal dalam perubahan UUD 1945. Kala itu, ada rencana untuk menambah wewenang MPR, yakni menetapkan GBHN. Namun wacana ini tidak juga menjadi kenyataan. Partai yang getol waktu itu mewacanakan amandemen terbatas itu adalah PDI Perjuangan. Namun, entah apa sebabnya, wacana ini lagi-lagi mentah karena ditelan hiruk-pikuk politik.

Hingga tulisan ini dibuat, tidak jelas lagi bagaimana kabarnya wacana ini. Kemudian, tidak lama setelah itu berkembang pula gagasan mengubah UUD 1945 kembali, yakni memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo tanpa dilakukan pemilihan umum (pemilu).

Pasal yang akan diutak-atik adalah Pasal 7 UUD 1945 setelah perubahan yang berbunyi “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan”. Wacana ini yang paling riuh dan banyak makan energi anak bangsa ini. Bagaimana tidak, Presiden Joko Widodo diduga “cawe-cawe” agar wacana ini terkabul. Presiden Joko Widodo diduga memanfaatkan menterinya yang ada di cabinet untuk meluluskan rencana ini.

Beberapa menteri misalnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dengan kompak berbicara di media massa dengan materi muatan pembicaraan pentingnya perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode.

Lagi-lagi perpanjangan masa jabatan, dan tidak perlu pemilu. Presiden Joko Widodo dan DPR menikmati perpanjangan masa jabatan tanpa pemilu. Karena santernya isu ini, Presiden Joko Widodo sempat berulang kali menyampaikan ke publik bahwa ia taat pada konstitusi.

Apa daya, usulan ini lagi-lagi mentah di tengah jalan. Entah dihantam galodo atau disapu isu apa, kita tidak tahu. Tapi informasi dan berita yang penulis baca dari media, gagasan ini tidak menjadi kenyataan karena tidak didukung oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Kalau didukung oleh Megawati maka saya yakin pada 14 Februari 2024 lalu, tidak akan ada pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden atau pemilu untuk memilih anggota DPR.

Informasi ini ada juga benarnya dengan Pemilu Presiden yang digelar 14 Februari lalu. Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia menggunakan pelbagai cara untuk berlawanan dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Presiden Joko Widodo diduga cawe-cawe dalam Pilpres 2024 dengan memasangkan anaknya Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden dengan Prabowo Subianto sebagai Presiden.

Keduanya berpasangan maju dalam pilpres lalu. KPU pun telah menyatakan keduanya sebagai presiden dan wakil presiden terpilih yang akan dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Keduanya berpasangan setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menafsirkan ketentuan batas usia pasangan capres dan cawapres dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Lagi-lagi, wacana untuk mengamandemen UUD 1945 tidak pernah padam. Saat ini muncul kembali dengan alasan baru. Ketua MPR RI Bambang Soesatyo pun saat ini telah menyampaikan ke publik melalui media massa, pentingnya amandemen UUD 1945.

Ia pun telah mengunjungi tokoh-tokoh seperti mantan wakil presiden Republik Indonesia Muhammad Jusuf Kalla, mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mantan wakil presiden Try Sutrisno, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan banyak tokoh lainnya.

Namun, bagaimana rencana tindak lanjut amandemen ini, tidak jelas lagi berita dan informasinya sampai tulisan ini dibuat. Informasi dari Ketua MPR Bambang Soesatyo, amandemen UUD 1945 ini akan dilaksanakan oleh anggota MPR hasil pemilu 2024 yang akan dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang.

Salah satu alasan MPR untuk mengamandemen UUD 1945 adalah sistem pemilihan langsung yang disebutkan secara jelas dan gamblang dalam UUD 1945. Sistem pemilihan langsung diterapkan pada dua jenis pemilihan, yakni presiden dipilih langsung oleh rakyat dan pemilihan kepala daerah juga dipilih secara langsung oleh rakyat.

Kelemahan pemilihan langsung ini adalah biaya pemilu sangat mahal. Biaya mahal itu bukan hanya untuk persiapan dan pelaksanaan pemilu melainkan juga biaya yang harus dikeluarkan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden dan calon kepala daerah agar terpilih dalam kontestasi pilpres dan pilkada.

Karena biaya pemilu mahal maka yang ikut serta dalam ajang pemilu baik pilpres dan pilkada termasuk pileg adalah orang-orang yang kaya dan banyak uang. Sementara orang yang memiliki kapasitas dan integritas tersingkir di luar lapangan.

Dalam pandangan penulis, alasan MPR kurang kuat. Sistem pemilihan langsung tetap dipertahankan dan diciptakan dengan biaya yang sedikit. Inilah yang harus dicari jalan keluarnya. Bukan mengembalikannya dipilih oleh MPR dan DPR. Jurus alasan perubahan yang digagas MPR belum mengena di hati rakyat. Wallahualam. (Zennis Helen, Dosen Fakultas Hukum Universitas Ekasakti Padang)

Editor : Novitri Selvia
opini Zennis Helen uud 1945