Titik balik menuju kebangkitan pasca keterpurukan sampai Q3/2025 tak kunjung ditemukan. Sampai saat ini, ekonomi Sumbar masih terkurung dalam labirin pertumbuhan ekonomi di bawah 4 persen. Selain terperosok, posisi Sumbar kian melorot dan mulai berada di bawah provinsi di Pulau Papua.
Benarkah? Mari kita bicara data. Dari rekapitulasi BPS Indonesia, Provinsi Sumatera Barat menempati urutan ke-34 dari 38 provinsi. Capaian ini sekaligus membuktikan bahwa pada Q3/2025 Sumbar kian melorot, baik secara regional maupun nasional.
Dalam rekapitulasi itu, provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi masih ditempati Provinsi Maluku Utara dengan pertumbuhan ekonomi 39,10 persen atau tumbuh dibanding Q2/2025 lalu dengan pertumbuhan ekonomi di angka 32,09 persen.
Lima provinsi terbawah adalah Papua Barat Daya 4,03 persen, Sumatera Barat 3,36 persen, Bangka Belitung 3,21 persen, Nusa Tenggara Barat 2,82 persen, Papua Barat, dan Papua Tengah -0,13 persen.
Data ini juga mengungkapkan Sumbar kian turun kelas. Kalau pada Q2/2025 Sumbar masuk 10 besar pertumbuhan ekonomi terendah nasional, maka pada Q3/2025 Sumbar masuk 5 besar pertumbuhan ekonomi terendah nasional.
Di zona Pulau Sumatera pun, Sumbar berada pada posisi juru kunci. Untuk Q3/2025, Sumbar di Pulau Sumatera menempati peringkat ke-2 terendah, sedangkan Bangka Belitung di posisi juru kunci. Namun, akumulasi pertumbuhan dari Q1/2025 sampai dengan Q3/2025, Sumbar masih tertinggal di posisi juru kunci.
Akumulasi pertumbuhan ekonomi Sumbar berada pada angka 3,94 persen, sedangkan Bangka Belitung di angka 3,95 persen. Selain terpuruk di papan bawah, capaian pertumbuhan ekonomi Sumbar ini juga berada di bawah rerata regional (zona Pulau Sumatera) dan jauh di bawah rerata pertumbuhan ekonomi nasional. Masihkah kita berdiam diri?
Ba Si Suruik
Jumat, 8 Agustus 2025 lalu, saya menulis sebuah artikel berjudul “Sumbar = Papua < 4 Persen.” Dalam Rakor Pertumbuhan Ekonomi di hadapan bupati dan wali kota serta tim ekonomi Pemprov, pemkab, dan pemko se-Sumatera Barat, saya juga memaparkan angka-angka itu.
Dalam tulisan itu saya marah dan kecewa karena ranah pendiri bangsa ini berada sejajar kemampuannya dengan Papua.
Bukan bermaksud rasis, kemarahan itu lebih berbentuk panggilan untuk bangkit dan membenahi ekonomi ranah ini agar bisa berdelau seperti di masa lalu.
Di mana-mana orang mengatakan maju itu ke depan, bertumbuh itu bertambah tinggi. Namun berbeda dengan Sumbar.
Pertumbuhan ekonominya terus menyusut alias “ba si suruik.” Sempat diawali dengan angka 4,66 persen pada Q1/2025, namun makin ke ujung makin menyusut.
Benarkah? Mari kita buka data lagi. Q1/2025 tercapai 4,66 persen, sementara Q2/2025 tercapai 3,94 persen, dan Q3/2025 tercapai 3,36 persen. Di mana letaknya gercep itu? Di mana letaknya kolaboratif antar-OPD, pemkab, dan pemko?
Ada beberapa momentum yang tak diantisipasi dengan baik oleh stakeholder (pemerintahan se-Sumatera Barat). Apa itu? Momentum ekonomi, terutama konsumsi yang berperan besar dalam pertumbuhan ekonomi.
Pada Q1/2025 pertumbuhan ekonomi masih bisa tercapai 4,66 persen. Capaian relatif tinggi ini didorong oleh sektor konsumsi rumah tangga. Ingat, Q1/2025 bertepatan dengan Ramadan (Maret 2025).
Pada momentum itu konsumsi masyarakat cenderung meningkat. Untuk Q2/2025 ada momentum Idulfitri (April 2025). Sementara Q3/2025 hingga Q4/2025 tidak ada momentum yang dapat mengatrol konsumsi.
Satu-satunya jalan berdasarkan siklus fiskal adalah maksimalisasi belanja modal dari pemerintah yang diharapkan mampu menjadi stimulus.
Belanja inilah yang tak terjadi. Belanja modal dari tahun ke tahun dalam APBD juga cenderung menurun. Apalagi 2025 adalah tahun pertama dilakukannya efisiensi anggaran.
Selain turunnya drastis belanja pemerintah, sektor swasta juga relatif tidak bergerak. Akibatnya, ekonomi Sumbar stagnan di angka 3 persen. Guyuran likuiditas dan penurunan suku bunga belum direspons pasar.
Ini terkonfirmasi dengan tidak bergeraknya sektor kredit ke zona positif. Fakta ini juga membuktikan pasar dan dunia usaha belum mampu bangkit serta pulih. Dunia usaha masih “berdarah-darah” untuk bisa bertahan agar tidak terjerumus dalam jurang kebangkrutan.
Anjlok
Kenapa Sumbar kian terpuruk? Dari enam indikator pengeluaran yang menjadi ukuran untuk pertumbuhan ekonomi, tiga indikator mengalami penurunan. Pertama, konsumsi rumah tangga turun -0,67 persen.
Konsumsi LNPRT turun -8,10 persen. Belanja/konsumsi pemerintah -3,64 persen. PMBT turun -3,30 persen. Impor luar negeri turun jadi 34,32 persen. Satu-satunya pengeluaran yang masih bertumbuh adalah ekspor di angka 19,61 persen.
Begitu juga dengan PDRB. Dari sembilan indikator, empat sektor mengalami pertumbuhan minus. Di antaranya, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan turun -0,11 persen. Sektor transportasi dan pergudangan turun -5,64 persen. Sektor informasi dan komunikasi turun -1,83 persen, dan administrasi pemerintahan, pertanahan, serta jaminan sosial wajib turun sangat dalam -21,04 persen. Sektor lainnya juga turun menjadi 1,14 persen.
Drop-nya belanja pemerintah dan melorotnya pertumbuhan ekonomi kembali mengonfirmasi bahwa ekonomi Sumbar memang sangat bergantung pada belanja pemerintah (APBD).
Penurunan double digit dalam belanja pemerintah berperan besar menjatuhkan pertumbuhan ekonomi Sumbar.
Kenapa sangat tergantung pada pemerintah? Sangat wajar. Sumbar tidaklah daerah industri yang kaya dengan sumber daya mineral. Sumbar sangat bertumpu pada usaha kecil dan menengah, dan lapangan usaha yang paling dominan adalah pertanian.
PE Rendah, Inflasi dan Pengangguran Tinggi
Ada realita yang menyedihkan kita semua di tengah anjloknya pertumbuhan ekonomi Sumbar ini.
Untuk indikator pertumbuhan ekonomi, Sumbar menempati posisi ke-34 dari 38 provinsi, namun beda jauh dengan inflasi.
Untuk indikator inflasi, Sumbar justru berada dalam posisi 4,52 persen dan peringkat keempat nasional.
Capaian pertumbuhan ekonomi dan inflasi ini bertolak belakang dan sama-sama peringkat empat nasional: inflasi peringkat empat tertinggi, sedangkan pertumbuhan ekonomi peringkat empat terbawah.
Begitu juga dengan angka pengangguran. Hingga Q3/2025, data BPS menyebutkan bahwa pengangguran Sumbar masih terbilang tinggi di angka 5,62 persen.
Dua indikator (pertumbuhan ekonomi dan inflasi) ini semakin mengonfirmasi bahwa Sumbar butuh langkah-langkah serius untuk menata ekonomi daerahnya.
Tanpa adanya langkah besar dan kolaboratif, ekonomi Sumbar akan terus terpuruk. Seluruh kepala daerah/wakil kepala daerah dan DPRD se-Sumatera Barat berpikirlah keras untuk membangkitkan ekonomi ranah ini.
Berinovasilah
Dalam rapat koordinasi bersama seluruh stakeholder di Gubernur Sumbar, 2 September 2025 lalu, saya mengungkapkan bahwa Sumbar kian tertinggal karena meninggalkan basis pembangunan ekonominya. Mau dilihat dan ditilik dari sudut mana saja, “khitah” Sumbar itu adalah pertanian.
Kalau memang Sumbar mau bangkit, maka kaffah dan integrasikanlah program ke sektor ini. Modifikasi apa yang dilakukan Maluku Utara.
Jadikan pertanian sebagai Program Regional Champion dan “dikeroyok” secara bersama-sama. APBD dan program OPD serta kabupaten dan kota yang berbasis pertanian mesti berkolaborasi ke pertanian.
Pacu produktivitas, siapkan infrastruktur untuk memacu produktivitas pertanian. Permudah arus produk pertanian menuju pasar. Kalau perlu, siapkan badan penyangga untuk stabilisator harga pertanian ketika panen raya terjadi.
Satu lagi, hadirkan hilirisasi dari produk pertanian. Jangan hanya berpuas diri dengan produk primer pertanian. Sepanjang masih bisa diolah dan dihasilkan turunannya yang bernilai ekonomi, maksimalkan itu.
Lihatlah Maluku Utara dengan industri nikelnya, smelter-nya, dan hilirisasinya. Bagaimana APBD diorkestrakan untuk mensuport hilirisasi itu. Modifikasilah itu dan sesuaikan dengan potensi kita di Sumbar.
Berikutnya, “tamanuang” dan “tapurangah” berlarut-larut tak ada gunanya. Merapati dan kecewa atas pemangkasan TKD (Transfer Keuangan Daerah) yang sangat dalam juga tak akan memberikan manfaat untuk membangun ranah.
TKD sudah pasti terpangkas, toh keuangan negara ini juga tidak sedang baik-baik saja. Berpikirlah untuk melakukan terobosan baru demi menyelamatkan ekonomi ranah ini.
Bagi pemerintah daerah, rasionalisasi APBD menjadi kata kunci. Pengetatan dan alokasi anggaran harus dan mutlak dilakukan.
Pemangkasan TKD menyimpan pesan efisienlah tanpa mengurangi hak publik. Deviasi belanja rutin dengan belanja modal jangan dibiarkan timpang terlalu dalam.
Bagaimana caranya? Pangkas dan ciutkan biaya operasional pemerintahan. Kalau tak sanggup dan berani memangkas kesejahteraan pegawai, setidaknya pangkas organisasi perangkat daerah (OPD).
OPD-OPD yang senafas digabungkan saja. Kalaupun terkendala peraturan pemerintah terkait kewenangan OPD, berjuanglah ke Kemendagri untuk menghapus regulasi itu.
Untuk apa OPD gemoy sementara daya ungkitnya terhadap ekonomi minim? Untuk apa memelihara beban tetap sementara output-nya terhadap turnover ekonomi nyaris tak tampak?
Kalau bisa hanya dengan 30 OPD, mengapa harus tetap memaksakan diri dengan 40 OPD? Kalau perlu, ciutkan lagi menjadi 25 OPD. Rampingkan dan ciutkan OPD itu. Inilah yang harus dilakukan oleh pemprov, pemkab, serta pemko se-Sumatera Barat.
Belajarlah dari pemimpin yang punya keberanian untuk mengubah nasib sebuah wilayah. Walau tak persis sama, kita bisa belajar dari Argentina. Presiden Argentina Javier Milei, setelah dilantik, melakukan terobosan besar untuk menyelamatkan ekonomi Argentina.
Gaji pejabat negara dipangkas 50 persen dan kementerian diciutkan dari 21 menjadi 11 kementerian. Dampaknya sangat luar biasa. Ekonomi Argentina bisa bangkit. APBN yang selama puluhan tahun defisit berbalik arah menjadi surplus.
Dalam konteks lokal, almarhum Masriadi Martunus juga pernah melakukan itu. Alm. Masriadi Martunus selaku Bupati Tanahdatar menciutkan OPD-nya. Dari penciutan itu terbuka celah bagi ruang fiskal.
Kelebihan fiskal inilah yang diproduktifkan dalam bentuk penambahan modal pada Bank Nagari. Bupati Pasaman, Benny Utama, saat menjabat juga pernah melakukan itu ketika memangkas OPD dan melakukan rasionalisasi anggaran untuk memaksimalkan belanja modal. Dari rasionalisasi inilah Pemkab Pasaman membangun banyak infrastruktur.
Betul, ini tidak populer. Namun dalam kondisi sulit, perampingan OPD dan penciutan biaya operasional pemerintahan menjadi satu-satunya jalan tercepat memulihkan belanja modal.
Hanya dengan pemangkasan birokrasi dan perangkat daerah inilah akan terbuka ruang fiskal untuk menambah belanja modal. Hanya dengan peningkatan belanja modallah ekonomi ranah ini bisa bangkit.
Belajarlah dari pengalaman dan tengoklah jauh ke belakang. Kondisi sulit tidaklah terjadi pada hari ini saja. Di masa lalu, kondisi keuangan negara juga sulit. Mari kita coba tarik jauh ke belakang.
Tahun 2008 bangsa ini juga dilanda krisis. Namun dalam kondisi sulit itu, Sumbar di bawah kepemimpinan Gamawan Fauzi–Marlis Rahman masih mampu membukukan pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen.
Sejumlah terobosan dilakukan, terutama bagaimana menggait dana dari kementerian untuk program dan pembangunan daerah. APBD juga diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam bentuk program kerja dan pembangunan infrastruktur.
Ajak dan galilah pengalaman dari orang seperti Gamawan itu. Mana tahu dengan membagi beban serta pemikiran, ranah ini mampu bangkit dari keterpurukan. Intinya duduak basamo lah.
Baca Juga: Sijunjung Sahkan APBD 2026, Anggota Dewan Tak Ada Lagi Dana Pokir
Untuk sektor swasta, pemerintah se-Sumatera Barat juga harus melakukan terobosan. Kepastian dan kemudahan investasi haruslah diberikan. Permudah investasi masuk dengan kemudahan perizinan. Tetapkan dan berikan batas waktu yang jelas dan transparan terhadap sebuah proses perizinan.
Transparan saja dalam hal pembiayaan, jangan sampai ada lagi biaya di atas meja dan bawah meja. Berjelas-jelas sajalah. Bagi pelaku usaha, kejelasan dan kepastian itulah yang jauh lebih penting.
Selain kemudahan perizinan, kalau memang harus dilakukan, berikan juga tax holiday. Bebaskan pelaku usaha dari beragam jenis pajak daerah.
Toh, itu masih dalam rentang kewenangan daerah dalam rangka mempercepat dan melancarkan masuknya investasi ke daerah. Tak apa-apa kita rugi sedikit hari ini, tapi beberapa tahun ke depan kita memetik hasil.
Jangan Berkilah Juga dengan Gini Ratio
Melalui tulisan ini saya ingin menyampaikan, jangan Pemprov berkilah bagusnya Gini Ratio untuk mengimbangi anjloknya pertumbuhan ekonomi.
Gini Ratio tidaklah berada dalam wilayah yang sama dengan pertumbuhan ekonomi. Kegunaan dan tujuan dari Gini Ratio tidaklah sama dengan pertumbuhan ekonomi. Artinya, pertumbuhan ekonomi dan Gini Ratio adalah dua bidang yang sangat berbeda.
Selain berbeda, Gini Ratio Sumbar ini semenjak zaman saisuak juga sudah bagus. Ini tak terlepas dari karakter masyarakat Sumatera Barat dan kuatnya simpul adat.
Rasa kekeluargaan orang bertali darah, bertali kaum, dan bertali suku sangatlah kuat. Saling bantu membantu antarkeluarga sangat terasa. Artinya, Gini Ratio tidaklah sebuah prestasi, namun sudah menjadi bonus ekonomi dari buah ranum kultur Minangkabau.(***)
Editor : Hendra Efison