Laporan — Two Efly, Padang
"Tercecer" jauhnya Sumbar saat ini pada di berbagai bidang mulai mematik keresahan dan kepedulian sebagian kecil publik di ranah.
Di balik mayoritas sikap apatisme yang melanda ranah ini beberapa tokoh mulai tersentuh dan terpanggil.
Para tokoh itu berharap Sumbar segera bangkit dari beragam ketertinggalannya. Mulai dari masalah sosial, budaya, pendidikan, tata kelola pemerintahan hingga masalah ekonomi Sumbar yang kian terpuruk.
Diskusi terbatas diikuti oleh Dr Gamawan Fauzi SH MM (mantan Mendagri/mantan Gubernur Sumbar), Prof Dr Ir Musliar Kasim Msc (mantan Rektor Unand/Wakil Menteri Pendidikan), Prof Dr H Werry Darta Taifur MSc (mantan Rektor Unand/Guru Besar Ekonomi Unand), Dasril Adnan Huda (pengusaha), Dr Fajri Muharja SE MSc (Peneliti Unand), Dr Guzrizal Gazahar Lc MAg (Wakil Ketua MUI), Hasril Chaniago (tokoh Pers dan Budayawan), Zul Efendi (Tokoh Pers dan Ketua DK PWI Sumbar), Two Efly (tokoh Pers dan Sekretaris SPS Sumbar) dan Hendra Makmur (pendiri Langgam.id). Semula diskusi ini juga akan diikuti Medi Iswandi (mantan Kepala Bappeda Sumbar, kini Asisten III Setdaprov Sumbar) namun sayang beliau batal hadir karena harus mendampingi Gubernur pada giat lainnya.
Diskusi santai berjalan sangat serius ini diawali dengan hantaran ringan oleh Prof Dr Musliar Kasim.
Dalam hantarannya, Rektor Universitas Baiturahma ini mengambarkan kondisi Sumbar secara normatif sebelum para guru besar, peneliti dan wartawan ekonomi memaparkan data kekinian ekonomi Sumbar.
Hantaran santai dari Prof Dr Muslian Kasim langsung disambar dan diresponi peserta sehingga dari diskusi langsung hangat dan menajam dari awal dibuka.
Dr Fajri Muharja Msc selaku peneliti diminta untuk memaparkan data. Secara runut dan runtut Peneliti dari Fekon Unand ini memaparkan data dari Zaman Orde Baru sampai Q3/2025.
Grafik pertumbuhan ekonomi Sumbar yang meliuk-liuk bak jalan Sitinjau Lauik dan seteleh itu menurun panjang bak penurunan panorama dua ke panorama satu terlihat dengan jelas. Semua peserta diskusi terpurangah dan menarik nafas.
Seperti apa realita ekonomi Sumbar itu? Berikut jabarannya.
Semenjak Orde Baru hingga tahun 2017 Pertumbuhan Ekonomi Sumbar tidak pernah berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional.
Malahan di beberapa momentum ada deviasi yang cukup jauh. Maksudnya Pertumbuhan Ekonomi Sumbar jauh berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional.
Di era tahun 90-an merupakan capaian tertinggi. Tahun 1995 tercatat Pertumbuhan Ekonomi Sumbar di angka 8,93 persen sedang Pertumbuhan Ekonomi nasional 8,22 persen.
Tahun 1996 Pertumbuhan Ekonomi Sumbar 7,83 persen dan nasional 7,82 persen. Tahun 1997 tercatat 5,40 persen sedangkan nasional 4,70 persen.
Tahun 1988 sempat kontraktif dipicu krisis monoter dan reformasi. Pertumbuhan anjlok ke minus 6,48 persen namun masih berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional diangka minus 13,13 persen.
Di tahun 2000-2005, Pertumbuhan Ekonomi tercatat stabil dan selalu berada diatas Pertumbuhan Ekonomi nasional.
Pertumbuhan terendah terpantau pada tahun 2000 dengan capaian 3,64 persen. Di awal tahun ini juga ditandai mulai diberlakukannya Otonomi Daerah sehingga pola kerja pemerintah membutuhkan penyesuaian.
"Adjusment" ini berlangsung cepat dan ekonomi kembali bisa tumbuh di atas 5 persen di tahun berikutnya. Pertumbuhan Ekonomi tertinggi tercatat tahun 2005 dengan capaian 5,73 persen dan di atas Pertumbuhan Ekonomi nasional.
Lima tahun setelah itu. 2005-2010, Ekonomi Sumbar tumbuh stabil dan relatif tinggi serta berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional.
Percapaian tertinggi terjadi pada tahun 2008 dengan capaian 6,88 persen dan berada jauh di atas Pertumbuhan Ekonomi nasional. Sementara capaian terendah tercatat tahun 2006 dengan capaian 6,14 persen dan tetap berada di atas Pertumbuhan Ekonomi nasional.
Periode 2005-2008 adalah masa emas Pertumbuhan Ekonomi Sumbar. Data mencatat tiga tahun berturut-turut pertumbuhan ekonomi Sumbar berada di atas 6 persen.
Masa emas ini terhenti akibat bencana alam (Gempa 30 September 2009). Tahun 2009 itu Pertumbuhan Ekonomi turun menjadi 4,28 persen dan bangkit menjadi 5,60 persen di tahun 2010.
Lima tahun setelah itu, Ekonomi Sumbar masih bertumbuh. Beban berat untuk melaksanakan pembangunan fisik untuk rehab dan rekon pascagempa 20009 membuat ekonomi bergerak pesat.
Pertumbuhan tertinggi tercatat tahun 2011 dengan capaian 6,34 persen. Pertumbuhan terendah di tahun 2015 dengan capaian 5,53 persen dan tetap berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional.
Lima tahun berikutnya, Ekonomi Sumbar masih berada di atas pertumbuhan nasional. Dominasi itu berlangsung sampai tahun 2017 dengan pertumbuhan 5,29 persen.
Di tahun 2018 Pertumbuhan Ekonomi Sumbar mulai berbalik. Dominasi di atas pencapaian nasional mulai berbalik arah. Tahun 2018 Pertumbuhan Ekonomi Sumbar tercatat 5,14 persen sementara Pertumbuhan Ekonomi nasional 5,17 persen. Pertumbuhan Ekonomi Sumbar dan nasional sama sama menurun di tahun 2018 tersebut.
Pencaian terendah itu terjadi pada tahun 2020. Saat itu dunia dilanda krisis kesehatan. Bencana Covid mendera global. Ekonomi dunia ambruk dan tumbuh minus.
Sumbar di tahun 2020 itu tumbuh minus 1,6 persen. Meskipun minus Sumbar tetap lebih baik dan bagus dibanding nasional yang tumbuh minus di angka 2,07 persen. Artinya, walau didera bencana global, ekonomi Sumbar lebih baik tumbuhnya dibanding ekonomi nasional ataupun provinsi lain di Sumatera.
Perlambatan dan kian berat terpantau di tahun 2020-2024. Pascaturbulensi di tahun 2020, ekonomi Sumbar tumbuh "tertatih-tatih".
Tahun 2021 tercatat 3,29 persen dan kembali di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Tahun 2022 tercapai 4,36 persen dan tetap di bawah pertumbuhan ekonomi nasional.
Tahun 2023 tercapai 4,62 persen dan juga di bawah pertumbuhan nasional. Tahun 2024 tercapai 4,36 persen dan tetap di bawah pertumbuhan ekonomi nasional.
Di tahun 2025 turun lebih berat lagi. Q1/2025 pertumbuhan ekonomi Sumbar tercapai 4,46 persen. Relatif bagus pertumbuhan karena terkatrol sektor konsumsi (Ramadhan dan Ied Fitri). Meski tumbuh lebih baik, capaian Sumbar tetap di bawah capaian nasional.
Pada Q2/2025 Pertumbuhan Ekonomi Sumbar mulai menukik. Q2/2025 tercatat ekonomi Sumbar tumbuh 3,94 persen. Dalam periode itu Sumbar masuk 10 besar pencapaian ekonomi terendah di Indonesia. Dalam cluster itu Sumbar sejajar dengan Papua Raya, Bangka Belitung dan NTB.
Memasuki Q3/2025 kondisinya kian parah. Q3/2025 Sumbar kian terpuruk. Pada periode itu Sumbar menempati posisi ke 34 dari 38 provinsi terendah Pertumbuhan Ekonomi.
Beberapa provinsi pemekaran di Papua mulai meninggalkan Sumbar. Terpuruk di zona bawah berbanding terbalik dengan capaian inflasinya.
Jika dari sisi Pertumbuhan Ekonomi Sumbar 5 besar terbawah sebaiknya dari sisi inflasi Sumbar berasa pada peringkat 5 besar tertinggi di Indonesia.
Secara year on year memang ada trend meningkat dari tahun 2021 hingga 2024, namun pertumbuhannya melandai dan di tahun 2025 besar sangat kemungkinan akan terjadi penurunan secara year on year.
Tidak Membaca Sinyal SOS
Menurut Dr Werry Darta Taifur melorotnya ekonomi Sumbar tak terlepas dari keengganan kita membaca tanda-tanda dan angka.
Perlambatan pertumbuhan ekonomi di tahun 2015 dan tersalipnya pertumbuhan ekonomi Sumbar di tahun 2018 dianggap biasa-biasa saja dan bak dijadikan takdir alam.
"Apa yang kita rasakan saat ini adalah buah dari kelalaian kita di masa lalu. Kita tak mampu membaca sinyal SOS dari Pertumbuhan Ekonomi. Kita tak peduli dengan trend Pertumbuhan Ekonomi hingga akhirnya anjlok seperti ini," ucap Prof Wery Darta Tayfur.
Secara gamblang Werry membaca dan memaparkan data. Di tahun 2017 (akhir semester 1/2017) tanda-tanda itu sudah tampak.
Sektor pertanian mulai mentok kontribusinya terhadap PDRB. Selain luasan lahan yang makin berkurang jumlah insan yang bergantung ke sana juga bertambah. Akibatnya produktivitas rerata menjadi menurun.
Dalam posisi mentok itu, mestinya Sumbar berbenah. Sumbar harus mencari sumber ekonomi baru untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonominya.
Apakah mau fokus di pariwisata, UMKM atau pendidikan atau hilirisasi dari pertanian. Intinya, Sumbar sudah musti melakukan inovasi baru ekonomi agar tak terpuruk terlalu jauh.
Kini momentum itu sudah lepas, ekonomi sudah telanjur rontok. Salah satu jalan adalah melakukan pembenahan fundamental ekonomi Sumbar.
Recofusing program dan fokuskan program ekonominya kemana. Jangan sampai stigma bahwa investasi besar tak masuk sebaliknya investasi kecil juga tak terlindungi. Intinya, lakukanlah pembebahan menyeluruh agar kita tak abadi di posisi juru kunci.
Selain memaparkan data dan temuannya, Werry juga sangat menyayangkan sikap berkilah dari pejabat Pemprov Sumbar. Capaian Gini Ratio yang baik dilabelkan sebagai pertumbuhan ekonomi berkualitas juga tidak tepat.
"Itu tak benar, gini ratio kecil itu sudah dari masa lalunya. Kalau kita baca data secara komprehentif gini ratio mengecil salah satunya karena penurunan pendapatan dan daya beli yang mulai merata. Implisitnya, penurunan kesenjangan kaya dan miskin, karena makin menurunnya orang pendapatan tinggi dan makin banyaknya orang berpendapatan rendah. Baca betullah data-data itu dengan komprehensif," ujar Werry.
Sementara itu, peneliti dari Unand Dr Fajri Muharja mengungkapkan secara data, Sumbar itu di masa lalu tertolong oleh capital social yang kuat antara ranah dan rantau. Ranah dan rantau ini termasuk salah satu penyebab membaiknya gini ratio.
Ini hasil penelitian, kalau mau berdebat mari kita perdebatkan secara ilmiah. Selain itu, program kerja yang fokus dan terarah membuat ekonomi Sumbar menjadi tumbuh bagus serta stabil.
Dari data yang ada terbaca jelas ada triger dan stimulus dari perintah dalam menjaga dan menumbuh perekonomian. Ada yang berasal dari APBD dan ada pula capital inflow yang masuk melalui lobi-lobi ke APBN.
Di masa lalu, pertumbuhan dan pembangunan infrastruktur berjalan maksimal. Akses jalan dan irigasi serta infrastruktur lain terbangun dengan baik. Selain itu program program pemberdayaan ekonomi juga berjalan baik. Inilah yang berdampak pada stabil dan bagusnya pertumbuhan ekonomi.
"Data menunjukkan tahun 2005-2010 adalah masa keemasan Pertumbuhan Ekonomi Sumbar. Di era itu perekonomian Sumbar selalu di atas 6 persen, kecuali 2009 karena bencana gempa 30 September. Namun setahun setelah itu mampu bangkit Kembali," ujar Fajri Muharja.
Basamo-samolah
Satu pembeda antara Sumbar dengan provinsi lain adalah capital sosial. Publik Sumbar ini mempunyai rasa memiliki yang kuat terhadap kampung halamannya.
Keterpanggilan untuk "sato sakaki" membangun nagari terpatri kuat dalam sanubarinya. Inilah yang potensi besar yang harus difasilitasi. Ingat! Ada petuah Minang berunyi, duduak surang basampik sampik, duduak basamo ba lapang lapang.
"Kami dulu waktu baru lantik melibat semua unsur untuk menentukan arah Sumbar lima tahun dan 25 tahun ke depan (RPJM dan RPJP). Beberapa minggu setelah kami (Gamawan-Marlis-red) dilantik, kami hadirkan seluruh mantan Gubernur. Mulai dari pak Harun Zein sampai pak Zainal. Sebelum memulai perencanaan masa depan, kita minta para sepuh ini memberikan wejangan. Pak Harun mengungkapkan bagaimana memulihkan mentalitas ranah pasca-PRRI, pak Azwar menceritakan bagaimana menyelamatkan ekonomi Sumbar dan menghadirkan kemajuan. Pak Hasan bercerita bagaimana keberlanjutan pembangunan dan merajut pemerintah antartingkatan. Intinya, sari pati pemikiran para sepuh inilah yang dijadikan titik awal perencanaan," ungkap Gamawan.
Selain menghadirkan sesepuh, "rapat akbar" rakyat ini juga melibatkan seluruh stakeholder. Para pemikir dari Unand, UNP, Universitas Muhammadiyah, Univ Bung Hatta dan Universitas lainnya kita libatkan dan hadirkan sebagai tim perumus.
Pelaku ekonomi juga ikut merancang dan merumuskan road map ekonomi Sumbar ke depan. Mulai dari Kadin, Asita, PHRI, REI, HIPMI dan organisasi profesi dibidang ekonomi lainnya. Di kalangan budaya dan ulama juga begitu. Intinya, semua pihak dilibatkan.
"Satu lagi, seluruh Bupati dan Wali Kota juga ikut berkontribusi pemikiran. Empat hari empat malam kita Bersama-sama merumuskan itu di Gedung Tri Arga Bukittinggi. Dari rembukan dan perumusan bersama inilah input utama untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Jangka Panjang"' ucap Gamawan.
Kenapa Bupati/Wali Kotanya ikut? Karena Sumbar ini butuh kolaborasi. Provinsi tak akan maju tanpa kabupaten dan kota. Begitu juga sebaliknya.
"Untuk memastikan Kepala Daerah ini saya dan pak pak Marlis langsung berkontak telepon dengan seluruh Kepala Daerah, di samping surat undangan turun menyusul. Artinya, kita sentuh rasa ber-Kepala Daerah-nya. Tidak dalam perumusan arah pembangunan saja, dalam berbagai hal strategis lain kadang saya turun dan menemui bupati dan wali kota,” ucap Gamawan.
Itu dari perencanaan jangka menengah. Untuk jangka pendek. Sebelum menyiapkan KUA dan PPAS setiap tahun saya kembali melakukan kolaborasi.
Baik dengan non governance ataupun dengan kabupaten dan kota. Sekali tiga bulan kita hadir Bersama-sama (seluruh Kepala Daerah-red) dengan prinsip duduk sama rendah tagak sama tinggi.
Kita evaluasi perencanaan yang kita buat bersama, di mana letak kekurangannya dan apa yang harus dilakukan ke depan. Untuk mengingat dan meminikompetisikan tuan rumah Rakor Kepala Daerah digilir setiap periodenya.
Bisa jadi, balutan kebersamaan inilah yang membuat sekat antarpemerintahan menjadi sirna. Dari sini pulalah keinginan seayun selangkah membangun ranah terjadi.
Kolaborasi yang sama dan pemberlakuan yang sama juga dilakukan untuk stakeholder yang lain.
"Sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur kami menyadari betul posisi kami sebagai fasilisator daerah. Sejatinya pembangunan daerah adalah tanggung jawab bersama. Itulah modal utama kita dalam membangun ranah.
Membangun Pendidikan
Sebagai ranah pelahir cendikiawan kami memang memberikan skala prioritas pembangunan ke sektor pendidikan. Kita harus memacu kualitas pendidikan di ranah.
Kanalisasi bagi anak didik dilakukan sedari awal. Mana yang cocok masuk ke perguruan tinggi mana yang masuk ke tenaga terampil dilakukan sedari awal.
Kita lakukan tes kemampuan Intelegtual (IQ) untuk pendidikan dasar (Anak Kelas 3 SMP-re). Kita berikan insetif. Mulai dari beasiswa bagi anak didik miskin berprestasi maupun bagi tenaga pendidik untuk masuk ke Strata-II.
Begitu juga dengan perguruan tinggi. Kita lahirkan program 1.000 Doktoral. Kita support Unand, UNP, UBH dan universitas lainnya untuk menyekolahkan dosen-dosennya ke Strata-III. Kenapa ? Sumbar sedari dahulu adalah lumbung cendikiawan. Sumbar harus menempatkan diri sebagai provinsi terbanyak dan berkualitas para guru besarnya.
Sama halnya dengan pendidikan agama. Bagi santri-santri yang ingin menimba ilmu ke Timur Tengah juga kita biayai. Tidak itu saja, asrama mahasiswa di Kairo Mesir pun kami hadirkan demi melahirkan ulama ulama cerdas di masa mendatang.
Sama halnya dengan Masjid Raya Sumbar. Konsep awalnya masjid raya tidaklah tok untuk beribadah. Masjid Raya Sumbar itu dirancang lebih multifungsi termasuk Islamic Centre. Dari sinilah para ulama melahirkan pemikiran cerdas untuk umatnya. Itu pulalah dasarnya dibangun gedung LKAAM dan MUI. Inikan tigo tungku sajarangan, tali tigo sapilin.
Secara ekonomi, pendidikan adalah investasi jangka panjang sekaligus triger ekonomi . Pendidikan ini jauh lebih berasa dampak ekonominya dari Pariwisata. Kalau wisatawan hanya visit paling lama seminggu, sementara pendidikan tinggi setidak-tidaknya empat tahun. Bayangkan betapa besar putaran ekonominya.
Ranah dan Rantau
Ini adalah pembeda Ranah Minang dari etnis lainnya di Nusantara. Orang minang memiliki rasa memiliki dan ketergantungan yang sangat kuat dengan ranahnya. Orang rantau pastilah selalu berpikir dan berbuat untuk ranahnya.
Saya melihat ini juga agak terkendala. Pelibatan dan mengikut sertakan para perantau tidak lagi dilakukan secara general. Pendekatan dan komunikasi cenderung parsial.
Akibatnya, orang rantau mulai lelah dan apatis. Ini tak bisa dibiarkan. Untuk membangkitkan Sumbar dari beragam ketinggalan antara ranah dan rantau ini mustilah dirajut kembali.
Arah Ekonomi ke Depan
Tak mungkin semua persoalan dapat dituntaskan sekali jalan. Satu per satu masalah ranah mestilah carikan jalan keluarnya.
Satu di antara masalah ranah yang mendesak adalah pembenahan ekonomi ranah.
Sumbar memang tidak daerah industri seperti Maluku Utara yang mengusai 20 persen pasar Nikel dunia. Sumbar harus hadir sesuai dengan potensi daerahnya.
Kalaulah sektor pertanian relatif stagnan, hadirkan hilirisasinya. Mulailah dengan kaffah mengembangkan potensi ekonomi baru seperti Pariwisata, Pendidikan dan Ekraf.
Contoh kecil saja. Sebuah provinsi di Cina (Yunan-red) memfokuskan budi daya pertaniannya pada tanaman hias.
Apa yang didapatkannya? Lebih kurang Rp 4,5 Triliun pendapatan yang dihasilkan dari tanaman bunga krisan dan mawar. Sumbar juga bisa belajar dari itu, berapa banyak lahan yang berada di dataran tinggi yang sangat cocok untuk itu? Kuncinya kita mau atau tidak untuk bangkit.
Dalam konsep ekonomi, kita harus muncul dengan competitive advantage. Kita bergerak sesuai dengan potensi lokal kita. Jangan pernah mengikuti apa yang dilakukan daerah lainnya.
Kita harus distingtif dengan potensi ekonomi kita. Bangkit dan fokuskan arah pembangunan ekonomi dan libatkan seluruh stakeholder yang ada.
Jika itu terlaksana, ekonomi di ranah ini akan pulih secara bertahap. Sebetulnya kita di era 2005 sudah merancang itu. Buka kembalilah rumusan RPJM dan RPJP Sumbar yang dihasilkan rapat akbar selama 4 hari 4 malam itu.
Pemerintahan
Pemerintah memiliki peran strategis dalam memulihkan realita ranah. Sumbar ini tidak sama dengan daerah lain. APBD dan SDM menjadi kata kunci untuk bisa tumbuh dan berkembang.
Pilih dan tempatkanlah orang yang tepat di posisinya. "Pengalaman saya di masa lalu, sebelum menyusun SOTK kita lakukan tes akademik dan psikologi seluruh Pejabat Pratama,” kata Gamawan.
Siapa cocok di mana, dan siapa yang tidak cocok di posisinya. Intinya, tempatkanlah orang sesuai kemampuan dan kapasitasnya. Jauhkan titipan kepentingan dalam penyusunan SOTK.
Saya saat memimpin Sumbar menerapkan manajerial Governance dan Smart Governance. Manajerial berguna agar tata kelola pemerintahan agar berjalan baik sedangkan Smart Governance berguna untuk kontrol dan evaluasi harian.
“Sehingga jelas tenggat waktu dari sebuah program. Berapa lama sebuah proses administrasi berjalan, kapan program itu masuk ke tahap eksekusi dan bagaimana pula mekanisme evaluasinya,” ujar Gamawan.
Terkait kolaboratif antar kabupaten maka Rakor menjadi wadah utama. Semua kendala yang muncul dalam bulan dan tahun berjalan, dibahas tuntas dalam rakor.
Kalau ada terkendala administrasi maka Kepala Darah bisa mempertanyakan. Kadis kadis terkait harus mempertanggungjawabkan secara teknis di rapat itu. Kalaupun ada program pembangunan lintas kabupaten juga dibahas di rakor itu dan dievaluasi pula bersama-sama di rakor itu.
"Untuk menghargai Bupati dan Wali Kota, saya dulu kalau ada undangan dari daerah maka saya tak akan mau menghadiri kalau tidak ada tanda tangan Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota-red). Minta tanda tangan atau disposisi Kepala Daerahnya karena itu etika saling harga menghargai antarpemerintahan. Kenapa? Agar Kepala Daerah tidak merasa dilangkahi oleh publiknya sendiri," ucap Gamawan.
Bagaimana dengan koordinasi dengan Pemerintah pusat? Trik kami di masa itu adalah komunikasi intens dengan Kabag atau Kabid Program dan Perencanaan di Kementerian. Ini dilakukan kepala daerah dan dinas terkait. Khusus untuk Menterinya memang harus di-handle langsung oleh Kepada Daerah atau Gubenur.
"Kalau hanya datang berkunjung dan menghadap Menteri apa gunanya kalau tidak di-follow up dalam bentuk konsep dan program. Menteri tidaklah akan paham terlalu dalam dengan program dan teknis. Teknis dan program berada di tingkat pejabat teknis Kementerian. Mereka itulah yang harus ditempel ketat. Contoh, kalau kita mengalihkan program di provinsi lain ke provinsi kita apakah Menterinya tahu? Belum tentu, karena kegiatan dan anggaran di Kementerian itu sangat-sangat banyak. Trik inilah yang saya lakukan untuk meraih dana APBN ke Sumatera Barat. Dengan cara seperti itu pulalah infrastruktur strategis kami bangun dengan APBN. Jalan Sicincin-Malalak dibangun dana APBN di Kementerian PU. Pempov Sumbar hanya membangun 100 meter di saat awal pembangunan. Untuk peletakan batu pertamanya kita minta pak Wapres Jusuf Kalla. Ketika pak JK nanya pembiayaan pembangunan jalan, saya langsung mintak support APBN, he he he he," ujar Gamawan.
Hilirisasi
Senafas dengan pembicara lainnya, Pertanian, menurut Two Efly, tetaplah lokomotif utama. Betul dari sisi produksi dan luasan lahan Sumbar bisa jadi sudah mentok, namun di balik mentok itu masih terbuka celah ekonomi besar.
Apa itu? Hilirisasi dari produk pertanian. Sampai detik ini Sumbar baru menghasilkan produk primer dari pertanian. Kita belum mampu melahirkan produk turunan sebagai rantai dari hilirisasi.
Misalnya produk hoktikultura sudahkah kita olah turunannya? Sawit baru bisa kita turunkan hanya sampai Crude Palm Oil, padahal puluhan produk dapat dihasilkan dari turunan CPO ini. Perikanan dan peternakan juga begitu. Sudahkah kita menyiapkan hulu dan hilirnya. Bagaimana pakannya, bagaimana pasarnya dan bagaimana dukungan financial untuk modal usahanya.
Selain masalah ekonomi, ada hal fundamental yang saat ini terjadi di ranah dan di rantau. Apa itu? Apatisme dengan realita. Maaf, ada sikap tak mau peduli lagi dengan apa yang terjadi di ranah ini. Baik oleh publik ranah ataupun publik rantau. Kalaupun ada kepedulian rantau itu lebih parsial untuk kaum dan kerabat. Jarang sekali kita melihat rantau mau berkontribusi membangun ranah dalam konteks yang lebih luas.
Begitu juga di ranah. Nyaris seluruh stakeholder diam dalam bisu melihat realita ranah. Sampai detik ini, kita tak mendengar kerisauan dari DPRD Sumbar terhadap melorotnya Pertumbuhan Ekonomi.
Legislatif seperti membiarkan saja Eksekutif berjalan tertatih-tatih. Bola kiritikan dan saran seolah olah itu jadi beban semata wayang Eksekutif. Padahal Undang Undang Pemerintahan Daerah tidaklah begitu. Pemda itu terdiri dari Eksekutif dan Legislatif, APBD itu disusun dan ditandatangani bersama. Kenapa DPRD Sumbar lupa dengan itu. Jangan biarkan ekonomi yang ambruk seolah-olah roda takdir.
"Sebagai jurnalis yang memotret ranah ini semenjak tahun 1999, saya melihat ini titik kulminasi kritis ranah Minang. Bangkit dan duduk bersamalah membangun ranah ini Kembali," tukuk Two Efly. (***)
Editor : Hendra Efison