Oleh: Endang Pribadi, Wartawan Harian Rakyat Sumbar
Hampir dua ribu tahun lalu, penyair Romawi bernama Juvenal melontarkan kritik tajam terhadap kondisi masyarakat Romawi. Dalam karya satirnya, ia menulis tentang Panem et Circenses (roti dan sirkus) yang merupakan istilah satir dari bahasa Latin yang menggambarkan strategi penguasa dalam meredam gejolak masyarakat.
Ini adalah sindiran terhadap rakyat yang kehilangan kepedulian terhadap urusan politik dan pemerintahan karena disibukkan oleh kebutuhan pangan yang terpenuhi serta hiburan yang melimpah.
Saat itu, Kekaisaran Romawi sangat memahami bahwa rakyat yang lapar itu berbahaya, tetapi rakyat yang kenyang dan terhibur cenderung tenang. Maka, gandum dibagikan gratis. Pertunjukan gladiator digelar hampir tanpa henti. Colosseum dipenuhi sorak-sorai.
Di balik gemuruh hiburan itu, berbagai persoalan negara berjalan tanpa pengawasan publik yang memadai.
Sejarawan Romawi seperti Tacitus dan Suetonius mencatat bagaimana para kaisar menggunakan berbagai bentuk hiburan publik untuk memperkuat legitimasi kekuasaan. Sementara itu, sejarawan modern seperti Edward Gibbon melihat kemerosotan partisipasi warga sebagai salah satu faktor yang ikut melemahkan daya tahan politik Romawi.
Dua ribu tahun kemudian, bentuknya memang berubah. Gladiator telah berganti menjadi layar televisi, media sosial, konten viral, pertandingan olahraga, hingga perang opini yang dihadirkan selama 24 jam sehari.
Intinya sama, yakni mengalihkan perhatian publik.
Hari ini, masyarakat hidup dalam banjir informasi. Setiap detik muncul isu baru. Ketika harga BBM naik yang menyebabkan kebutuhan pokok ikut meningkat, perhatian publik dialihkan kepada kontroversi artis.
Ketika persoalan korupsi mencuat, ruang media dipenuhi perdebatan yang tidak selalu menyentuh akar masalah.
Ketika kesenjangan ekonomi membesar, lini masa justru sibuk memperbincangkan sensasi yang hanya bertahan beberapa hari. Fenomena ini diperkuat oleh algoritma media sosial. Realitas sekali.
Dalam buku Amusing Ourselves to Death, kritikus media Neil Postman (1985) mengingatkan bahwa masyarakat modern berisiko tidak ditindas oleh informasi yang dibatasi, melainkan oleh informasi yang berlebihan hingga kehilangan kemampuan membedakan mana yang penting dan mana yang sekadar hiburan.
Indonesia tentu tidak identik dengan Romawi Kuno. Kita hidup dalam sistem demokrasi yang jauh lebih terbuka. Bantuan sosial dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, pada dasarnya merupakan instrumen negara yang sah untuk melindungi kelompok rentan.
Tidak ada yang salah dengan bansos dan MBG ketika diberikan secara tepat sasaran dan transparan. Negara memang berkewajiban hadir membantu rakyat.
Masalah muncul ketika bansos dan MBG menjadi instrumen politik penguasa yang menghadirkan candu bagi masyarakat. Ketika warga lebih diposisikan sebagai penerima bantuan ketimbang pemegang kedaulatan.
Ketika loyalitas politik dibangun bukan melalui gagasan, melainkan melalui ketergantungan.
Ingat, demokrasi yang sehat tidak hanya membutuhkan rakyat yang kenyang. Demokrasi membutuhkan rakyat yang sadar. Sebab perut yang kenyang tidak otomatis menghasilkan pikiran yang kritis.
Kondisi ini menjadi relevan di Indonesia yang menghadapi berbagai tantangan besar. Ketimpangan ekonomi masih menjadi pekerjaan rumah. Korupsi yang telah menjadi culture belum sepenuhnya hilang.
Kualitas pendidikan masih timpang antarwilayah. Ruang publik digital dipenuhi hoaks dan disinformasi. Sementara itu, generasi muda menghadapi ketidakpastian pekerjaan akibat perubahan teknologi dan ekonomi global. Tragis.
Ironisnya, isu-isu besar sering kali tenggelam dalam hiruk-pikuk perdebatan sesaat. Publik lebih mudah terseret dalam pertarungan narasi yang emosional dibandingkan diskusi mendalam mengenai kebijakan publik.
Di sinilah makna kritik Juvenal menjadi sangat aktual. Ancaman terbesar bagi demokrasi bukan selalu pemimpin yang otoriter. Kadang, ancaman itu datang dari masyarakat yang kehilangan minat untuk mengawasi kekuasaan.
Ketika warga berhenti bertanya, kekuasaan akan merasa nyaman. Ketika publik lebih tertarik pada sensasi daripada substansi, ruang pengawasan menjadi kosong.
Dan ketika demokrasi hanya dipahami sebagai urusan memilih pemimpin setiap lima tahun sekali, maka kualitas demokrasi perlahan mengalami erosi.
Roti memang penting. Tidak akan ada demokrasi yang sehat di tengah kelaparan. Namun, sirkus yang berlebihan juga berbahaya.
Sebab, masyarakat yang terus-menerus disibukkan oleh hiburan dan sensasi dapat kehilangan kemampuan melihat persoalan yang mendasar.
Karena itu, tantangan Indonesia hari ini adalah tertutupnya ruang berpikir kritis akibat "roti-roti gratis" tersebut. Mereka yang dahulu berada di posisi oposisi dirangkul dan diberikan kenyamanan sehingga daya kritisnya perlahan memudar.
Negara wajib memberikan kesejahteraan. Namun, masyarakat juga harus tetap menjaga kesadaran sebagai pemilik kedaulatan.
Juvenal telah mengingatkan hal itu sejak abad pertama. Pertanyaannya sekarang, di era gawai pintar, media sosial, dan banjir informasi tanpa batas, apakah kita masih menjadi warga negara yang aktif mengawasi kekuasaan?
Ataukah tanpa sadar telah berubah menjadi penonton yang puas selama roti tersedia dan sirkus terus berlangsung?
Panem et Circenses merupakan peringatan bahwa demokrasi tidak cukup dijaga oleh pemerintah, tetapi juga oleh warga yang terus bertanya.
Sampai kapan nina bobo "roti" dan "sirkus" gratis berakhir? Kita tunggu saja. (*)
Editor : Hendra Efison