Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka studi banding terkait mekanisme pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) serta proses penyusunan APBD di Kota Padang.
Ketua DPRD Kabupaten Bungo, Muhammad Adani, mengatakan pihaknya tengah memulai pembahasan KUA-PPAS tahun anggaran 2026 dan ingin mempelajari sistematika yang telah diterapkan DPRD Kota Padang.
“Kami datang untuk belajar, karena Padang sudah berpengalaman dan bisa menjadi acuan bagi daerah lain,” ujarnya.
Adani menjelaskan, pihaknya ingin memahami secara detail alur pembahasan APBD, mulai dari penyusunan KUA-PPAS, pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), hingga tahap penetapan dalam sidang paripurna.
“Kami ingin memastikan bahwa proses yang kami jalankan di Bungo sesuai dengan regulasi dan berjalan efektif seperti di Padang,” katanya.
Selain membahas mekanisme anggaran, pertemuan juga menyinggung isu penyesuaian anggaran daerah dan potensi pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TKD).
Menurut Adani, hingga kini Pemerintah Kabupaten Bungo belum menerima pemberitahuan resmi mengenai kebijakan tersebut, sehingga pihaknya tertarik mengetahui bagaimana Pemerintah Kota Padang dan DPRD setempat menyikapi hal serupa.
Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menyambut baik kunjungan DPRD Bungo dan mengapresiasi langkah mereka yang ingin memperkuat tata kelola anggaran secara transparan dan akuntabel.
“Di Padang, setiap pembahasan dimulai dari KUA-PPAS agar perencanaan anggaran terukur dan sesuai prioritas. Setelah disepakati bersama TAPD, baru dilanjutkan ke pembahasan RAPBD sebelum penetapan,” jelasnya.
Muharlion menambahkan, sinergi antara DPRD dan TAPD menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kondisi keuangan daerah.
“Kita harus mampu menyesuaikan setiap kebijakan anggaran dengan kemampuan fiskal, apalagi tahun ini terjadi pemotongan transfer dana pusat cukup signifikan,” tambahnya.
Ia berharap, hasil studi banding DPRD Kabupaten Bungo dapat memperkuat kerja sama antar daerah dalam peningkatan kapasitas lembaga legislatif.
“Kami terbuka untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam pembahasan anggaran. Semoga ini menjadi langkah awal kolaborasi antar DPRD di Sumatera,” tutup Muharlion. (yud)
Editor : Hendra Efison