Tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik, bencana tersebut juga memicu efek domino yang memperberat kondisi sosial dan ekonomi warga terdampak.
Bencana galodo yang terjadi menyapu tepian sungai, lahan pertanian, hingga permukiman warga. Akibatnya, banyak masyarakat kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian. Kondisi ini menyebabkan perubahan signifikan pada status ekonomi warga, bahkan mengubah pola hidup mereka secara drastis pascabencana.
Berbagai persoalan tersebut semakin menyulitkan proses normalisasi kehidupan masyarakat di Kota Padang. Tantangan pemulihan kian terasa setelah status tanggap darurat bencana resmi berakhir, sehingga dibutuhkan kebijakan strategis dari pemerintah pusat maupun daerah untuk menopang pemulihan jangka menengah dan panjang.
Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Eri Sendjaya, mengungkapkan bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial RI tengah menyiapkan kebijakan khusus bagi korban bencana di Kota Padang. Hal itu disampaikan dalam pertemuan daring bersama Kementerian Sosial beberapa waktu lalu.
“Informasinya akan ada bantuan atau donasi dari kementerian dengan kriteria tertentu, seperti jaminan hidup, santunan bagi ahli waris, hingga bantuan perbaikan rumah. Namun kebijakan ini masih menunggu keputusan resmi dan kemungkinan direalisasikan pada awal tahun 2026,” ujar Eri.
Ia menjelaskan, salah satu fokus utama kebijakan tersebut adalah warga yang terdampak langsung, seperti rumah yang hanyut atau usaha yang hilang akibat bencana. Bantuan akan dirancang secara terintegrasi, mencakup penyediaan hunian, jaminan hidup, serta penguatan ekonomi masyarakat.
“Kebijakan ini nantinya diharapkan dapat membantu masyarakat bangkit dan tidak semakin terpuruk secara ekonomi pascabencana,” katanya.
Eri menegaskan, pihaknya akan segera menindaklanjuti setiap kebijakan yang telah resmi ditetapkan oleh pemerintah pusat. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi sangat krusial dalam upaya pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Kota Padang yang terdampak bencana. (yud)
Editor : Adetio Purtama