Kebijakan tersebut dinilai berisiko memicu penurunan muka tanah atau land subsidence jika dilakukan tanpa kajian geologis dan lingkungan jangka panjang.
Guru Besar Universitas Gunadarma sekaligus Ketua Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) Sumatera Barat, Prof Isril Berd, menyatakan penggunaan sumur bor air tanah dalam secara masif dapat berdampak serius terhadap struktur tanah Kota Padang.
“Pemerintah jangan hanya melihat air yang keluar hari ini, tetapi dampaknya terhadap kondisi tanah di masa depan. Sumur bor ini menyasar akuifer air tanah dalam,” kata Prof. Isril saat diwawancarai, Kamis (22/1/2026).
Ia menjelaskan akuifer merupakan lapisan batuan atau sedimen jenuh air yang berfungsi menopang beban tanah di atasnya, bukan sekadar sumber air konsumsi.
“Jika air dalam akuifer dikuras besar-besaran, daya penyangga tanah akan melemah dan berpotensi menyebabkan tanah amblas,” ujarnya.
Prof. Isril menyebut sejumlah kawasan di Kota Padang berisiko tinggi mengalami penurunan muka tanah akibat pengambilan air tanah dalam secara berlebihan.
Wilayah tersebut meliputi kawasan pesisir pantai seperti Koto Tangah, Padang Barat, dan Padang Selatan yang rentan terhadap land subsidence dan intrusi air laut.
Selain itu, kawasan padat industri dan komersial, serta kompleks perumahan dengan penggunaan sumur bor tidak terkontrol, juga dinilai berpotensi mengalami penurunan permukaan tanah secara bertahap.
Ia menegaskan proses pengisian kembali akuifer membutuhkan waktu bertahun-tahun dan tidak bisa mengimbangi laju pengambilan air yang terlalu cepat.
“Pengisian akuifer tidak terjadi seketika. Jika pengambilan lebih cepat dari proses resapan, risikonya sangat besar bagi stabilitas tanah,” kata Prof. Isril.
Sebagai pembanding, ia merujuk kasus penurunan muka tanah di Jakarta, khususnya di kawasan Tanjung Priok, akibat penggunaan sumur bor industri yang tidak terkendali.
Menurutnya, kondisi geografis Kota Padang, terutama di kawasan permukiman padat seperti Lubuk Minturun dan Air Tawar, memerlukan kehati-hatian ekstra sebelum membangun ratusan sumur bor.
“Jika air tanah di bawah permukiman disedot terus-menerus, stabilitas bangunan warga bisa terganggu,” ujarnya.
Sebagai alternatif, Prof. Isril mengusulkan pembangunan embung atau waduk kecil sebagai solusi penyediaan air bersih yang lebih aman dan berkelanjutan.
Forum DAS Sumatera Barat, kata dia, telah mengusulkan pembangunan 24 embung di enam DAS utama di Kota Padang, yakni DAS Timbalun, Bungus, Arau, Kuranji, Air Dingin, dan Kandis.
“Embung berfungsi ganda, sebagai cadangan air, pengendali banjir, irigasi, hingga kebutuhan darurat, tanpa merusak struktur tanah,” kata Prof. Isril.
Ia mendorong pemerintah melibatkan akademisi dalam perumusan kebijakan pengelolaan air serta memprioritaskan pengelolaan DAS dan perbaikan sistem drainase.
“Kebijakan air bersih harus berbasis data ilmiah agar tidak menimbulkan risiko baru di kemudian hari,” ujarnya.(cr3)
Editor : Hendra Efison