PADEK.JAWAPOS.COM-Padangpariaman, Harapan percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Padangpariaman kian mendekati kenyataan.
Usulan prioritas yang diajukan pemerintah daerah dipastikan masuk dalam daftar perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025.
Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Pembangunan Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Rakhman Taufik, saat melakukan audiensi dengan Bupati Padangpariaman, John Kenedy Azis (JKA), kemarin.
Dalam pertemuan itu, JKA menyoroti sejumlah infrastruktur strategis yang mengalami kerusakan signifikan dan membutuhkan penanganan segera.
Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah Jembatan Kayu Gadang di Sikabu, yang selama ini menjadi akses vital antarwilayah di Padangpariaman.
“Pembangunan Jembatan Kayu Gadang di Sikabu sangat krusial. Selain menjadi akses vital masyarakat, jembatan ini juga mendukung distribusi barang dan aktivitas ekonomi harian warga,” tegas JKA di hadapan jajaran Kementerian PUPR.
Menurutnya, keberadaan infrastruktur yang layak bukan hanya soal konektivitas, melainkan juga menyangkut kelangsungan hidup ekonomi masyarakat setempat.
Ia mengingatkan bahwa kendala anggaran seharusnya tidak menjadi penghambat dalam membangun fasilitas publik yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan warga.
“Keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk menunda pembangunan infrastruktur penting. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah daerah dan pusat harus terus diperkuat,” ujarnya.
Menanggapi usulan tersebut, Direktur Pembangunan Jembatan Kementerian PUPR, Rakhman Taufik, menyampaikan apresiasi atas kepedulian dan langkah cepat Pemkab Padangpariaman dalam menyuarakan kebutuhan infrastruktur daerah.
Ia memastikan bahwa sejumlah usulan yang dinilai strategis telah masuk dalam daftar perubahan APBN 2025.
“Insya Allah, perbaikan sejumlah jembatan dan jalan di Padangpariaman akan mulai dikerjakan paling lambat awal tahun 2026,” ujar Rakhman, memberikan sinyal positif atas komitmen pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan daerah.
Langkah konkret ini, menurut JKA, merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan di luar Pulau Jawa, khususnya di wilayah strategis seperti Sumatera Barat.
Ia menambahkan bahwa komunikasi aktif dan koordinasi lintas sektor akan terus diperkuat demi kelancaran pelaksanaan program.
“Kami tidak akan diam. Kami akan terus berkoordinasi dan membangun sinergi dengan pemerintah pusat agar pembangunan di Padangpariaman tidak stagnan dan tetap menjawab kebutuhan masyarakat,” katanya.
Selain Jembatan Kayu Gadang, sejumlah ruas jalan kabupaten dan penghubung antar-nagari yang rusak parah juga telah dimasukkan dalam daftar prioritas usulan.
Pemerintah daerah berharap proses verifikasi dan lelang proyek dapat segera dilakukan setelah anggaran disahkan, sehingga pelaksanaan fisik tidak lagi tertunda. (apg)
Editor : Novitri Selvia