PADEK.JAWAPOS.COM-Pemkab Padangpariaman menyampaikan Jawaban Eksekutif atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Padangpariaman terhadap Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang utama DPRD, Selasa (11/11).
Rapat dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua DPRD serta dihadiri anggota dewan, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, dan seluruh perangkat daerah se-Kabupaten Padangpariaman.
Wakil Bupati Padangpariaman, Rahmat Hidayat, menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan pandangan, saran, dan masukan konstruktif terhadap Nota Keuangan RAPBD 2026.
“Kami berterima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah menelaah dengan seksama dan memberikan masukan berharga. Pandangan tersebut akan menjadi landasan penting dalam penyempurnaan dokumen RAPBD agar lebih efisien, berkualitas, dan berpihak kepada masyarakat,” ujar Rahmat Hidayat.
Dalam jawabannya, Pemkab Padangpariaman menegaskan komitmen untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah.
Pemerintah juga akan mendorong inovasi layanan pajak berbasis digital dan memperkuat kolaborasi antarperangkat daerah guna meningkatkan efektivitas penerimaan daerah.
Selain itu, pemerintah daerah berupaya memperkuat diplomasi fiskal agar alokasi dana transfer dari pemerintah pusat meningkat, terutama dalam mendukung pembangunan infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, dan program pengentasan kemiskinan.
Dari sisi pengeluaran, Pemkab menegaskan akan terus meningkatkan efisiensi belanja daerah melalui pengendalian anggaran secara selektif dan transparan, baik untuk belanja pegawai, barang dan jasa, maupun hibah dan bantuan sosial.
Menjawab pandangan fraksi terkait infrastruktur, pemerintah memastikan bahwa pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, serta jaringan irigasi akan menjadi prioritas utama dalam RAPBD 2026, disesuaikan dengan kemampuan dan ruang fiskal daerah.
Selain infrastruktur fisik, Pemkab juga memberi perhatian khusus pada peningkatan sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. Salah satu langkah strategis yang akan dijalankan adalah mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) agar seluruh masyarakat memiliki akses layanan kesehatan yang layak tanpa beban biaya berlebih.
Di bidang pendidikan, pemkab berencana melakukan kajian terhadap kebutuhan tenaga pendidik serta memperhatikan keberlanjutan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai regulasi yang berlaku.
Menanggapi pandangan fraksi mengenai pentingnya transparansi, Pemkab Padangpariaman menegaskan bahwa seluruh proses penyusunan RAPBD dilakukan secara terbuka dan partisipatif, dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat serta berlandaskan prinsip akuntabilitas publik.
Pengawasan terhadap pelaksanaan APBD juga akan diperkuat untuk memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.
“Pemerintah daerah berkomitmen menerapkan prinsip good governance dan memastikan RAPBD 2026 benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” tegas Rahmat Hidayat.
Rahmat Hidayat juga mengajak DPRD untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam membangun Padangpariaman.
“Kami berharap dukungan penuh dari DPRD agar pembahasan RAPBD 2026 berjalan lancar dan menghasilkan keputusan terbaik bagi masyarakat Padangpariaman,” tutupnya. (apg)
Editor : Novitri Selvia