PADEK.JAWAPOS.COM-Para penyintas banjir bandang dan longsor yang menempati dua titik pengungsian di kawasan Pasielaweh, Kecamatan Lubuakaluang, mulai menghadapi masalah kesehatan.
Dalam beberapa hari terakhir, keluhan penyakit mulai banyak ditemukan di antara para pengungsi.
“Sebagian besar pasien datang dengan batuk, pilek, demam, dan ada juga yang mengalami gatal-gatal,” ujar petugas kesehatan, Yayan, kemarin.
Ia menjelaskan, kondisi cuaca yang berubah-ubah dari hujan lebat berhari-hari berganti panas menyengat menjadi salah satu pemicu turunnya daya tahan tubuh warga yang terdampak bencana.
Sekitar 300 pengungsi masih bertahan di dua lokasi tersebut. Mereka merupakan warga yang kediamannya rusak berat serta belum dapat dihuni karena masih dipenuhi material lumpur sisa banjir bandang dan longsor.
Situasi itu membuat mereka harus menetap di tenda-tenda darurat dengan sarana serba terbatas.
Menurut Yayan, tenaga kesehatan terus memberikan layanan medis di lapangan. Namun, ia mengakui keterbatasan obat dan fasilitas menjadi tantangan yang belum teratasi sepenuhnya.
“Kami sangat membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah dan pihak terkait agar kesehatan para pengungsi tidak semakin menurun,” tegasnya.
Sementara itu, bantuan berupa kebutuhan pokok seperti makanan dan pakaian mulai mengalir dari berbagai pihak. Meski demikian, persoalan terbesar yang masih dirasakan pengungsi adalah minimnya air bersih.
Layanan distribusi air PDAM hingga kini belum pulih, sehingga menyulitkan warga untuk memenuhi kebutuhan harian, termasuk menjaga kebersihan pribadi dan lingkungan sekitar tenda.
Sebelumnya, Bupati Padangpariaman John Kenedy Azis mengatakan, banyak pipa distribusi air yang terdampak bencana banjir dan longsor di Padangpariaman.
“Sekitar 70 persen pipa PDAM terdampak. Sekarang sedang kebut perbaikannya,” ujar dia.
Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, katanya Perumda Air Minum Tirta Anai menyalurkan menggunakan mobil tangki. “Semoga pemulihan cepat selesai,” tukasnya.
Tren Naik
Di Padang, Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat menemukan adanya tren kenaikan kasus Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) dan penyakit kulit pada lokasi terdampak bencana hidrometeorologi di daerah itu.
“Saat kami kunjungan ke sejumlah posko bencana di lapangan setiap hari, diketahui tren penyakit tertinggi saat ini yakni ISPA,” kata Kepala Dinkes Padang Srikurnia Yati kemarin.
Srikurnia mengatakan kenaikan tren penyakit ISPA di kalangan masyarakat terutama pada korban terdampak bencana dikarenakan cuaca ekstrem, dan turunnya daya tahan tubuh.
“Selain itu juga disebabkan oleh banyaknya debu di lingkungan akibat lumpur yang mengering. Oleh sebab itu, warga harus terus menggunakan masker di lokasi bencana,” kata dia.
Agar ISPA tidak merebak, Dinkes Kota Padang terus melakukan edukasi dengan mengajak warga terdampak untuk mengonsumsi air putih sebanyak-banyaknya.
Di lokasi pengungsian warga mendapatkan air mineral kemasan. Hal tersebut sebenarnya bagus karena sudah sesuai standar air minum yang sehat, namun di sisi lain secara kuantitas konsumsi lebih sedikit bila dibandingkan asupan normal.
Padahal, air putih sangat dibutuhkan tubuh sekitar dua liter setiap harinya. Akan tetapi, kondisi keterbatasan di pengungsian menyebabkan hal itu tidak dapat terpenuhi.
Di samping itu, ia juga mengajak untuk melakukan pola hidup seimbang termasuk istirahat yang cukup dan mengonsumsi buah serta sayur.
Selain ISPA, ia menyampaikan tren penyakit kulit di Kota Padang juga meningkat pascabencana. Hal tersebut terkait penggunaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Sebelum banjir menerjang, masyarakat umumnya menggunakan air bersih dari PDAM. Namun, setelah bencana air PDAM mati dan warga memilih menggunakan air dari sumur dan sebagainya,” jelas dia.
Menurut dia, penggunaan air yang keruh dapat memicu penyakit kulit. Oleh sebab itu, Dinkes mengimbau warga untuk menyaring setiap air yang akan digunakan. Hingga saat ini ribuan warga masih mengungsi di posko-posko bencana dan pengungsian.
Surati Presiden
Terpisah, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menyurati Presiden Prabowo Subianto untuk membatalkan pemotongan anggaran transfer ke daerah (TKD) 2026 sebesar Rp 2,6 triliun.
Ini untuk membantu penanganan bencana hidrometeorologi yang melanda daerah tersebut.
“Di tengah upaya penanggulangan dan pemulihan pasca-bencana hidrometeorologi, Sumbar sangat membutuhkan dukungan anggaran yang memadai,” kata Mahyeldi, Kamis (4/12).
Selain Presiden, dia juga menyurati Menteri Keuangan agar efisiensi TKD untuk daerah itu dapat dikembalikan. Sebab, saat ini daerah tersebut sangat membutuhkan dukungan untuk penanganan bencana.
Mahyeldi menjelaskan, pengembalian alokasi dana efisiensi tersebut akan menjadi penguat bagi daerah terdampak dalam upaya penanggulangan, rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur setelah dilanda bencana.
Apalagi, kerusakan yang terjadi cukup berat dan tersebar di banyak daerah. Pemprov Sumbar mencatat, bencana hidrometeorologi mengakibatkan banyak kerusakan di sejumlah daerah.
Rinciannya, 1.018 rumah rusak berat, 1.787 rumah rusak sedang, 317 unit rumah hilang, 94 jembatan rusak, serta sejumlah ruas jalan kabupaten, provinsi hingga nasional ikut terdampak.
“Fasilitas umum dan rumah masyarakat banyak yang rusak parah. Saat ini fokus kita adalah memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi sambil terus membuka akses ke daerah terdampak agar bantuan bisa sampai dengan cepat dan merata,” jelasnya.
Sementara, untuk jangka panjang Mahyeldi mengatakan, pemerintah daerah akan memfokuskan perhatian pada pemulihan ekonomi masyarakat dan perbaikan menyeluruh terhadap infrastruktur yang terdampak.
“Tentu ini memerlukan anggaran yang sangat besar,” tambah Mahyeldi.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pemotongan TKD untuk Sumbar 2026 mencapai Rp 2.628.893.437.000. Pemotongan ini mencakup 19 kabupaten dan kota termasuk Pemprov Sumbar. (apg/ant)
Editor : Novitri Selvia