PADEK.JAWAPOS.COM-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) segera merampungkan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) untuk penanganan dampak bencana alam di berbagai daerah di provinsi itu.
R3P itu, nantinya akan memuat data kerusakan dan kerugian secara rinci, terukur, serta diklasifikasikan sesuai kategori yang telah ditetapkan.
“Di dokumen itu akan jelas terlihat kewenangan pusat, provinsi, dan kabupaten dalam penanganannya,” ujar Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah di Simpangampek, Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar), kemarin.
Jika R3P itu selesai, pihaknya akan mengusulkan sejumlah hal kepada pemerintah pusat. Pertama, perlu desentralisasi anggaran agar seluruh pihak bergerak, mulai dari lembaga, provinsi hingga kabupaten.
Kedua, dalam penanganannya nanti masyarakat akan dilibatkan dengan pembentukan tim padat karya. Ketiga, pihaknya akan fokus membenahi sungai yang ada dengan pengerukan sedimen dan normalisasi agar aliran air tidak melimpah ke mana-mana.
“Termasuk di Pasaman Barat karena Pasaman Barat merupakan salah satu daerah terdampak bencana alam,” katanya.
Sementara itu, Bupati Pasaman Barat Yulianto mengatakan pihaknya sangat mengharapkan dukungan pemerintah provinsi dan pusat dalam penanganan bencana alam.
Dari data yang ada diperoleh rekapitulasi rencana kebutuhan penanganan bencana alam berdasarkan kewenangan kepemilikan aset mencapai Rp 765,10 miliar.
Dia merinci untuk kewenangan kabupaten sebesar Rp 209,29 miliar, provinsi sebesar Rp 372,94 miliar, kewenangan kementerian/lembaga sebesar Rp 165, 84 miliar, kewenangan masyarakat desa atau nagari sebesar Rp 17,02 juta.
“Rekapitulasi kebutuhan itu mencakup kerusakan jalan, jembatan, irigasi, lahan pertanian, rumah, bendungan, lahan perkebunan, dan lainnya,” terang dia.
50 Alat Berat Normalisasi Sungai di Sumbar
Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V menyiapkan 50 unit alat berat untuk mempercepat normalisasi sungai akibat pendangkalan pascabencana yang melanda Sumbar.
Dengan adanya 50 unit alat berat tersebut, Mahyeldi meminta pihak BWS V Sumatera bergerak cepat menormalisasi sungai.
Gerak cepat dibutuhkan untuk mengantisipasi banjir susulan mengingat sejumlah aliran sungai mengalami pendangkalan akibat tumpukan material ketika bencana terjadi pada November dan Desember 2025.
“Saya berharap BWS Sumatera V segera melakukan pembersihan material kayu serta pengerukan di sepanjang aliran sungai yang terdampak agar risiko banjir susulan dapat diminimalisir,” ujar Mahyeldi.
Berdasarkan hasil pantauan di lapangan, ia mengatakan, masih banyak material kayu yang tersangkut di sepanjang aliran sungai. Selain itu, kondisi sungai yang mengalami pendangkalan dinilai rawan terutama meluapnya debit air ketika hujan.
Mantan Wali Kota Padang tersebut mengungkapkan, terdapat beberapa aliran sungai yang mesti dinormalisasi di antaranya aliran Batang Kuranji, Lubukminturun dan Tabing Banda Gadang, Kecamatan Nanggalo.
“Di aliran Batang Kuranji masih terdapat material kayu dan pendangkalannya cukup mengkhawatirkan. Penanganannya perlu diprioritaskan karena berada di kawasan permukiman padat,” tegas Mahyeldi.
Pada kesempatan itu, gubernur menyampaikan material kayu yang terbawa arus banjir bandang dan mengendap di permukiman, lahan pertanian maupun bantaran sungai dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sepanjang tidak melanggar ketentuan yang berlaku.
“Saya minta camat, lurah dan wali nagari berkoordinasi dengan masyarakat untuk pemanfaatan material kayu yang terbawa arus. Harapan kita, selain sungai kembali bersih manfaatnya juga bisa dirasakan warga terdampak,” harapnya.
Sistem Mitigasi Terintegrasi Penting
Terpisah, longsor di Ngarai Sianok terjadi berulang. Berbagai faktor yang menjadi pemicu peristiwa ini, mulai dari tingginya tingkat kerentanan kawasan tersebut.
Tidak berhenti di sana potensi bencana dan dampak bencana semakin besar karena minimnya infrastruktur mitigasi, seperti konservasi vegetasi dan sistem peringatan dini yang terintegrasi.
Baca Juga: BMKG: Seluruh Sumbar Didominasi Hujan Ringan pada 8 Januari 2026, Ini Rinciannya
Hal ini disampaikan praktisi GIS Sumbar Timtim DP. Ia menyebutkan, kerentanan atau vulnerability Ngarai Sianok diperkuat oleh bentang alam yang berupa ngarai sempit dengan tebing terjal.
“Keadaan ini diperparah kerana minimnya infrastruktur mitigasi, seperti konservasi vegetasi dan sistem peringatan dini yang terintegrasi. Kerentanan ini meningkat karena belum adanya sistem peringatan dini berbasis GIS yang terhubung dengan data curah hujan dan kondisi lapangan secara real-time,” sebutnya.
Timtim juga menyebutkan mitigasi berbasis tata ruang menjadi sangat penting. Mulai dari pemetaan zona rawan longsor melalui teknologi GIS yang mampu mengintegrasikan data geologi, kemiringan lereng, jenis batuan, pola aliran air hingga curah hujan.
“Pembatasan pemanfaatan lahan di zona rawan longsor menjadi sangat penting. Pemukiman, fasilitas publik maupun wisata sebaiknya menjauh dari bibir ngarai. Kemudian kegiatan pertanian di lereng curam perlu disertai praktek konservasi tanah,” ungkap dia.
Ia mendorong pengembangan sistem peringatan dini berbasis GIS dan hidrometeorologi, sensor curah hujan, deformasi tanah, serta pemantauan debit air sungai yang terintegrasi untuk memberikan peringatan cepat kepada masyarakat.
”Longsor di Ngarai Sianok menjadi pengingat bahwa manajemen risiko bencana harus menggabungkan aspek hazard, exposure dan vulnerability sebagai dasar perencanaan wilayah. Koordinasi Pemda dan peningkatan kesadaran masyarakat menjadi kunci menjaga keselamatan warga serta keberlanjutan ekonomi lokal,” tutupnya. (ant/rna)
Editor : Novitri Selvia