BUKITTINGGI, PADEK.JAWAPOS.COM –SPMB Sumbar 2026 dipastikan berlangsung transparan, objektif, dan bebas dari intervensi. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menegaskan seluruh proses seleksi penerimaan murid baru Tahun Ajaran 2026/2027 dilakukan melalui sistem yang terkomputerisasi, sehingga hasil pemeringkatan ditentukan berdasarkan data dan persyaratan yang telah ditetapkan.
Penegasan tersebut disampaikan Mahyeldi saat meninjau pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di SMA Negeri 1 Bukittinggi, Selasa (30/6/2026).
Dalam kunjungan itu, ia memantau langsung proses verifikasi berkas pendaftar melalui jalur prestasi akademik maupun nonakademik.
Mahyeldi mengatakan seluruh tahapan seleksi mengacu pada aturan yang telah diumumkan kepada masyarakat.
Karena menggunakan sistem digital, hasil seleksi tidak dapat dipengaruhi oleh pihak mana pun.
"Seluruh proses dilakukan secara terkomputerisasi sehingga pemeringkatan berlangsung objektif. Tidak ada ruang untuk intervensi karena sistem bekerja berdasarkan data dan persyaratan yang dipenuhi peserta," ujarnya.
SPMB Sumbar 2026 Gunakan Sistem Pemeringkatan Objektif
Mahyeldi mengimbau calon peserta didik dan orang tua memastikan seluruh dokumen persyaratan telah diunggah secara lengkap agar proses verifikasi berjalan lancar.
Setelah tahapan jalur prestasi selesai, penerimaan akan dilanjutkan melalui jalur domisili sesuai ketentuan yang berlaku di masing-masing sekolah.
Khusus di SMA Negeri 1 Bukittinggi, wilayah domisili meliputi Kelurahan Pakan Kurai, Campago Ipuh, Aua Tajungkang Tangah Sawah (ATTS), dan Tarok Dipo.
Sementara itu, pembagian wilayah sekolah lain mengikuti zonasi domisili yang telah ditetapkan pemerintah.
Mahyeldi menegaskan prinsip keadilan diterapkan kepada seluruh peserta tanpa pengecualian.
Sebagai contoh, ia mengungkapkan anak kandungnya sendiri tidak diterima di sekolah negeri yang dituju karena tidak memenuhi standar seleksi berdasarkan sistem.
Hal serupa juga dialami anak Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar yang akhirnya melanjutkan pendidikan di pondok pesantren.
Menurut Mahyeldi, kondisi tersebut menunjukkan bahwa seluruh peserta diperlakukan sama tanpa perlakuan khusus.
"Aturan berlaku sama bagi semua. Tidak ada perlakuan khusus. Kami ingin memastikan proses penerimaan berjalan jujur, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan," tegasnya.
Pemprov Sumbar Perluas Akses Pendidikan
Selain memastikan pelaksanaan SPMB berjalan transparan, Mahyeldi mengajak orang tua agar tidak terpaku pada satu sekolah tertentu.
Ia menilai setiap anak memiliki minat, bakat, dan kompetensi yang berbeda sehingga pilihan sekolah perlu disesuaikan dengan potensi masing-masing, termasuk mempertimbangkan sekolah menengah kejuruan yang memiliki prospek kerja menjanjikan.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Sumbar terus mendorong peningkatan kualitas sekolah swasta dan pondok pesantren agar menjadi alternatif pendidikan yang semakin diminati masyarakat.
Jika kebutuhan sekolah negeri terus meningkat, terutama di daerah dengan pertumbuhan penduduk tinggi seperti Bukittinggi, pemerintah juga membuka peluang pembangunan unit sekolah baru apabila tersedia dukungan lahan dari masyarakat.
Mahyeldi menambahkan, Pemprov Sumbar saat ini juga memperluas akses pendidikan melalui Program Sekolah Rakyat yang ditargetkan hadir sedikitnya satu unit di setiap kabupaten dan kota bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Selain itu, Program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) yang dipusatkan di SMA Negeri 8 Padang terus dikembangkan untuk menjangkau peserta didik di berbagai daerah.
"Yang terpenting bukan hanya diterima di sekolah tertentu, tetapi setiap anak Sumatera Barat memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Pemerintah akan terus menghadirkan layanan pendidikan yang semakin luas, adil, dan merata," tutup Mahyeldi.(*)
Editor : Hendra Efison