Pilkada Serentak 9 Desember 2020 telah usai. Pelaksanaannya dinilai sukses karena tingginya angka partisipasi masyarakat pemilih dalam pilkada serentak itu.
Meski demikian, Komisi II DPR RI berencana melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses pilkada yang dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19 ini.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus dalam siaran persnya, Selasa (5/1/2021).
Politisi PAN itu menilai secara umum Pilkada Serentak 2020 sukses meski dilaksanakan di tengah pandemi. Puncak pelaksanaannya pun berjalan dengan aman, damai, dan mematuhi protokol kesehatan. Tercatat, 75,83 persen masyarakat yang memiliki hak pilih telah menggunakan haknya.
Guspardi mengungkapkan, jumlah tersebut melebihi jumlah pemilih yang menggunakan suaranya pada tiga pilkada di saat nonpandemi, yaitu 69,2 persen pada pilkada 2015, 74,5 persen pada pilkada 2017, serta 73,2 persen tahun 2018.
Selain itu, juga lebih tinggi dari 66,9 persen jumlah pemilih yang menggunakan suaranya pada pemilu Amerika Serikat 3 November 2020, lalu 66 persen pada pemilu Perancis 28 Juni 2020, serta 66, 2 persen pada pemilu Korea Selatan 15 April 2020.
Mantan anggota DPRD Sumbar itu menegaskan bahwa, tingginya partisipasi pemilih pada pilkada 2020 menunjukkan Indonesia adalah salah satu negara demokrasi terbesar di dunia dan telah membuktikan pemilih Indonesia loyal serta kooperatif dalam mendukung agenda demokrasi.
Menurutnya, pencapaian ini tidak lepas kerja ikhlas dan kerja cerdas dari semua pihak mulai dari penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu), Kemendagri, pemda, termasuk TNI-Polri, Satgas Covid-19 serta semua pihak terkait serta sosialisasi dan kepatuhan masyarakat menjalankan protokoler kesehatan sebagaimana diatur PKPU Nomor 13 Tahun 2020.
Suksesnya pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 ini, katanya juga bukti bahwa masyarakat Indonesia mampu menjalankan agenda demokrasi.
“Pada awalnya tidak sedikit kalangan yang skeptis terhadap penyelenggaraan pilkada serentak dan menyarankan untuk menundanya. Dan, Alhamdulillah kekhawatiran berbagai pihak terhadap pelaksanaan pilkada serentak akan menimbulkan klaster baru Covid-19 tidak terjadi," ujar Guspardi.
Wakil rakyat asal ranah Minang ini juga mengungkapkan, pihaknya akan menjadwalkan rapat evaluasi khususnya mengenai kualitas Pilkada Serentak di 270 daerah itu. Hal itu juga untuk mengetahui apakah partisipasi pemilih yang tinggi tersebut telah diimbangi edukasi dan kesadaran politik masyarakat. Berbagai masalah lainnya seperti politik uang hingga penyalahgunaan kekuasaan calon petahana juga akan di bahas.
"Kita ingin memastikan kepala daerah yang terpilih legitimate atau sesuai kehendak rakyat. Itu sudah menjadi tanggung jawab kami," pungkasnya.(rel)
Editor : padek